Jakarta - Pemerintah dan DPR akan segera membahas RUU Perubahan Harga Rupiah alias Redenominasi. Jika aturan ini disetujui, maka nominal rupiah akan berubah. Nantinya, Rp 1.000 akan menjadi Rp 1.

Kenapa kita butuh redenominasi? Seperti dikutip detikFinance, Senin (22/7/2013) dalam naskah akademik yang diajukan pemerintah, perekonomian nasional pada dasarnya bisa disebut stabil.

Ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inflasi yang terjaga dengan baik, nilai tukar yang stabil, dan cadangan devisa yang memadai. Selain itu, persepsi risiko terhadap kesinambungan perekonomian juga semakin membaik, yang terlihat dari credit rating Indonesia yang terus meningkat.

"Namun, hal-hal positif tersebut belum didukung oleh pecahan rupiah yang efisien. Saat ini rupiah memiliki jumlah digit yang terlalu banyak sehingga berpotensi menyebabkan inefisiensi dalam transaksi ekonomi," tulis naskah akademik yang disampaikan pemerintah kepada DPR ini.

Masyarakat harus membawa jumlah uang yang besar untuk membiayai transaksi sehari-hari yang cukup sederhana. Apabila tidak ditempuh kebijakan perubahan harga mata uang, maka rupiah dengan digit yang besar berpotensi menghambat akselerasi ekonomi.

Uang dengan jumlah digit yang terlalu banyak akan membuat perhitungan dalam transaksi menjadi rumit dan berpotensi menimbulkan kekeliruan serta memakan waktu lebih lama. Padahal, ada kebutuhan untuk menyesuaikan alat-alat transaksi elektronik dan sistem teknologi informasi karena nilai transaksi yang semakin membesar dengan cepat.

Karena itu, diperlukan kebijakan perubahan harga mata uang yang mampu membuat Indonesia lebih kuat dan bisa bersaing dengan negara-negara lain di kawasan. Namun kebijakan ini hanya penyederhanaan, tanpa mengurangi harga maupun nilai tukarnya. Kebijakan semacam ini disebut redenominasi.

Jakarta - Pemerintah telah menyampaikan naskah akademik dan RUU Perubahan Harga Rupiah alias redenominasi. Rencananya, aturan yang akan membuat Rp 1.000 menjadi Rp 1 ini akan dibahas bersama DPR setelah Lebaran.

Menurut Harry Azhar Azis, Wakil Ketua Komisi XI DPR, legislator telah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas RUU ini. "Pansus sudah dibentuk. Sekarang kan reses, nanti kita akan membahas setelah reses," katanya seperti berbincang dengan detikFinance, Senin (22/7/2013).

Masa reses DPR berlangsung mulai 15 Juli sampai 15 Agustus 2013. Artinya, setelah Lebaran pansus baru akan membahas RUU Perubahan Harga Rupiah.

Harry sendiri berpendapat akan banyak perdebatan panjang dalam pembahasan RUU redenominasi dalam pansus. "Kalau perlu kita berdebat sampai pagi," tegasnya.

Kebutuhan terhadap redenominasi, lanjut Harry, belum mendesak. "Itu cuma cara membuat rupiah seolah-olah kuat, padahal hanya make up. Fundamental rupiahnya sendiri kita tahu bagaimana," katanya.

Jika memang disetujui, Harry ingin agar redenominasi bisa dikaitkan dengan pengendalian inflasi dan nilai tukar. Kalau belum ada jaminan redenominasi bisa efektif menstabilkan inflasi dan nilai tukar, maka perdebatan akan semakin panjang.

Jakarta - Dalam sebuah adegan di serial anak-anak Upin dan Ipin, ada penggalan kisah menggeltik tentang rupiah. Susanti, tokoh asal Indonesia, hendak membeli ayam bakar di kios milik Mail yang seorang anak Malaysia.

Ketika hendak membayar, Susanti menyodorkan uang Rp 10 ribu. Melihat nominal di kertas uang tersebut, Mail terperanjak. "Alamak, banyak betul ini," ujarnya.

Tidak heran Mail berkomentar begitu. Di Malaysia, uang Rp 10 ribu memang besar. Satu ringgit Malaysia saat ini bernilai sekitar Rp 3.150. Dengan uang 10 ribu, mungkin bisa membeli sebuah mobil bekas di Malaysia.

Mengutip, naskah akademik RUU Redenominasi, Senin (22/7/2013), saat ini pecahan rupiah tertinggi adalah Rp 100 ribu yang merupakan pecahan terbesar ketiga di dunia. Di ASEAN, rupiah hanya kalah dari dong Vietnam yang punya pecahan tertinggi 500 ribu. Kenapa digit di mata uang rupiah begitu berderet?

Menurut naskah akademik tersebut, hal itu tidak lepas dari akumulasi berbagai krisis dan tingginya inflasi di masa lalu. Meski saat ini kondisi sudah membaik, tapi jumlah digit pecahan rupiah yang terlanjur banyak itu tidak serta merta berkurang.

Akibatnya, jumlah digit dalam rupiah saat ini kurang mampu mencerminkan kondisi fundamental perekonomian Indonesia. Malah digit yang berderet menunjukkan perekonomian yang lemah.

Jakarta - Pemerintah bersama DPR siap membahas mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) Redenominasi. RUU yang bernama Perubahan Harga Rupiah tersebut bakal diselesaikan di tahun 2013 ini.

Dalam RUU Perubahan Harga Rupiah tersebut, tertuang waktu pelaksanaan proses penyederhanaan rupiah akan dimulai 1 Januari 2014.

"Jadi nanti jika telah disahkan menjadi Undang-undang redenominasi akan dimulai pada 1 Januari 2014," ungkap anggota Pansus Redenominasi Arif Budimanta kepada detikFinance, Senin (15/7/2013).

Namun Arif bakal menelisik lebih jauh RUU yang menurutnya tidak jelas tersebut. "Jadi lebih banyak isinya mengenai pelaksanaan, tata cara, tata waktu mengenai redenominasi. Menurut kami secara substansi dan momentum saja masih banyak rakyat yang belum paham," ungkapnya.

"Apalagi ini kita dihadapkan dengan suasana inflasi yang menjulang," imbuh Politisi PDIP ini.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri optimistis kebijakan redenominasi tidak akan sulit dipahami masyarakat awam termasuk yang berada di pedesaan. Pasalnya, banyak masyarakat yang sudah mengenal mata uang asing.

Redenominasi merupakan penyederhanaan rupiah tanpa mengurangi nilainya. Intinya rupiah akan dihilangkan angka nol-nya. BI sendiri mengungkapkan 3 angka nol lebih tepat dihilangkan, jadi Rp 1.000 akan menjadi Rp 1 nantinya.

Jakarta - Proses penyederhanaan mata uang rupiah tanpa mengurangi nilainya alias redenominasi sudah mulai disosialisasikan. Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional (Perbanas) meminta seluruh pihak untuk mendukung upaya pemerintah ini karena banyak manfaatnya.

"Sudah menjadi program pemerintah, jadi ya harus diikuti. Harus dukung memang manfaatnya lebih banyak dari mudharatnya saya kira redenominasi itu perlu sosialisasi yang berkesinambungan," jelas Ketua Umum Perbanas, Sigit Pramono usai seminar perbankan bertema 'Peluang dan Tantangan Perbankan Indonesia Menuju Pasar Bebas Asean 2020', di Le Meridien Hotel, Jakarta, Selasa (29/1/13).

Sigit menjelaskan, proses redenominasi dengan mengurangi 3 nol di belakang akan membuat efisien banyak hal. "Pertama lebih hemat menyebutnya, nafas kita lebih pendek menyebutkannya, terus kalau menuliskan angka dengan mengurangi 3 nol lebih mudah, melakukan kalkulasi," ungkapnya.

"Proses akunting segala macam alat ukur di pom bensin juga lebih mudah, kasir juga. Dengan mengurangi 3 nol lebih efisien, itu manfaat yang paling gampang," imbuh Komisaris BCA ini.

Sigit menilai, program ini tidak ada kaitannya dengan unsur politik. Bahkan, sambungnya Turki sudah pernah melakukannya, mereka lebih ekstrem mengurangi sampe 6 nol di belakang.

Lebih jauh Sigit memberikan masukan agar sosialisasi redenominasi dilakukan dengan menyeluruh. Agar, lanjut Sigit, seluruh proses bisa berjalan dengan lancar.

"Kalau sosialisasinya nggak bener ya mereka menganggap ini pengurangan nilai, sanering. Jadi ada memori orang kalau pengurangan nol adalah pengurangan nilai. Ini masalah pemahaman," tutup Sigit.

Jakarta - Pemerintah menilai saat ini merupakan momentum yang tepat untuk menyederhanakan digit mata uang, atau kebijakan redenominasi. Kebijakan ini memang pas diterapkan kala inflasi rendah, sehingga tidak memicu gejolak yang berlebihan.

Dalam naskah akademik RUU Perubahan Harga Rupiah, yang dikutip detikFinance, Senin (22/7/2013), pemerintah menceritakan pengalaman negara-negara yang melaksanakan redenominasi. Salah satunya Rumania, yang pada 2005 menerapkan langkah tersebut sebagai tanda berakhirnya masa inflasi tinggi.

Hal ini juga ditempuh untuk memuluskan jalan negara tersebut untuk mendapatkan keanggotaan di Uni Eropa.

Berdasarkan kasus di beberapa negara, pemerintah menilai kebijakan redenominasi biasanya dilakukan pada akhir periode stabilisasi ekonomi sebagai pertanda bagi masyarakat atas berakhirnya masa-masa inflasi tinggi.

"Redenominasi merupakan kebijakan simbolis untuk menyesuaikan ekspektasi inflasi," tulis naskah akademik tersebut.

Kebijakan redenominasi juga dapat dilakukan sebagai bagian untuk mempertahankan inflasi tetap rendah karena nominal mata uang yang kecil dapat meningkatkan kepercayaan bahwa periode inflasi seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terulang.

Picu Inflasi Jangka Pendek

Meski dinilai sebagai kebijakan yang menandakan berakhirnya era inflasi tinggi, penyesuaian nominal mata uang alias redenominasi dapat menyebabkan tekanan harga dalam jangka pendek. Untuk mengatasinya, perlu sosialisasi mendalam serta memastikan kecukupan pasokan barang dan jasa.

Kebijakan redenominasi dapat memicu inflasi jangka pendek akibat adanya perubahan dalam sistem ekonomi secara keseluruhan. Perubahan ini menyebabkan ketidakpastian yang memicu keluarnya arus modal serta sikap wait and see dari investor.

Untuk mengatasi hal ini, perlu sosialisasi informasi secara komprehensif. Selain itu, dibutuhkan juga kerja nyata untuk menjaga kecukupan pasokan seperti dengan meningkatkan produksi serta meningkatkan kelancaran arus distribusi.