Hobi blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ternyata tidak murah. Dalam satu tahun, anggaran yang dikeluarkan untuk blusukan Jokowi dan Ahok sebesar Rp 26,6 miliar lebih.

"Jumlah tersebut dibagi dua antara Jokowi dan Ahok," kata Direktur Investigasi dan Advoaksi Forum Indonesia Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi, Sabtu (20/7).

Uchok memaparkan, dalam sekali blusukan anggaran yang dikeluarkan mencapai Rp 74 juta. "Kalau dibagi dua, masing-masing dapat Rp 37 juta," katanya.

Menurutnya anggaran tersebut berasal dari APBD 2013. Biaya tersebut masuk dalam Belanja Penunjang Operasional selama setahun yang dibagi per hari.

Namun, uang Rp 37 tersebut tidak keluar apabila Jokowi atau Ahok hanya berada di kantor saja. "Makanya dikira Jokowi blusukan itu murah. Padahal mahal," katanya.
[dan]
www.merdeka.com

Jokowi harus jelaskan pada rakyat dana blusukan Rp 26,6 M


LSM Fitra menyoroti dana blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahaja Purnama. Per tahun anggaran blusukan untuk keduanya Rp 26,6 miliar. Jika dirata-ratakan sehari Rp 37 juta untuk masing-masing setiap harinya.

Ketua Forum Warga Jakarta Azas Tigor Nainggolan meminta Jokowi dan Ahok segera mengklarifikasi masalah ini. Untuk apa saja dana sebesar ini digunakan.

"Ini kan dana yang diajukan Pemprov. Harus diklarifikasi apakah Jokowi dan Ahok tahu dana sebesar ini? Kalau tahu, dipakai untuk apa saja. Ini harus dijelaskan pada masyarakat," kata Tigor saat berbincang dengan merdeka.com, Minggu (21/7).

Menurut Tigor, Jokowi memang selalu memberikan hadiah bagi masyarakat saat blusukan. Mulai dari buku tulis, beras sampai sepeda dan bola sepak. Perlu dijelaskan dari mana dana itu berasal. Apakah dari dana blusukan itu, atau dari dana sosial lain.

"Setahu saya kan ada dana sosial, dana pendidikan, apa itu yang dipakai? Kalau misalnya ternyata pakai dana blusukan, untuk apa dana sosial?" kritik Tigor.

Tigor pun meminta DPRD menanyakan masalah ini. DPRD memang mempunyai hak bertanya atas budget Pemprov DKI.

"Ini harus segera dijelaskan," tegas Tigor.
[ian]
www.merdeka.com

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo ( Jokowi ) membantah adanya alokasi anggaran Rp 26,6 miliar untuk kegiatannya keliling (blusukan) menemui masyarakat ibu kota. Menurut dia, modal blusukan hanyalah jalan kaki.

"Blusukan ga ada anggarannya, blusukan modalnya hanya jalan kaki aja, sudah. Masak pakai modal. Blusukan itu kan cuma jalan kaki. Ini fungsi dari management control," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (21/7).

Jokowi mengatakan alokasi anggaran Rp 26,6 miliar yang disebut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) adalah dana operasional. Misalnya, dana untuk koordinasi keamanan, ketertiban sosial dan operasional khusus.

"Contohnya, misalnya ada kebakaran, tapi saya ga pernah pegang dana itu. Dan kalau memang dipakai, itu juga tidak habis, paling separuh juga tidak," ujar Jokowi yang mengenakan kemeja putih.

"Dana itu untuk tujuan khusus, seperti gesekan antarwarga, itu kan perlu dana yang cepat," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, FITRA memaparkan anggaran blusukan di tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Jumlah tersebut, ternyata lebih mahal dibanding dengan gubernur terdahulu, Fauzi Bowo (Foke) dan Prijanto.

"Kalau Foke Rp 17,6 miliar pertahunnya," kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, Sabtu (20/7).

[ren]
www.merdeka.com

BPKD tegaskan tak ada anggaran untuk blusukan Jokowi


Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Provinsi DKI Jakarta Endang Wijayanti membantah adanya alokasi anggaran Rp 26,6 miliar khusus untuk blusukan Gubernur DKI Joko Widodo (Jokowi) dan Wakilnya Basuki Tjahja Purnama.

Endang pun mengaku kaget ketika diyanya soal anggaran blusukan Jokowi. "Anggaran blusukan? Waduh enggak ada tuh, tidak ada anggaran blusukan sendiri enggak ada," jelas Endang kepada merdeka.com, Minggu (21/7).

Ketika ditanya tentang rilis Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) ihkwal dana miliaran untuk blusukan itu, Endang berjanji akan memeriksanya lebih dulu kepada pihak terkait.

"Belum tahu persis, kalau khusus untuk blusukan ya enggak ada," tegas dia.

Menurut Endang, yang ada hanyalah anggaran untuk dana operasional. Tak ada secara khusus mengatur untuk pengeluaran blusukan mantan wali kota Solo itu. Dia pun meminta agar mengecek kebenaran rilis FITRA itu kepada bagian operasional.

"Kalau untuk buka puasa bersama, coba ke bagian biro operasional," tutur dia.
[ren]
www.merdeka.com

Demokrat: Anggaran blusukan Jokowi Rp 26,6 M harus dipotong


Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) merilis hasil temuannya bahwa anggaran untuk blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan wakilnya Basuki Tjahja Purnama mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Partai Demokrat meminta agar anggaran tersebut segera dicermati dan dipotong.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua, selain melakukan blusukan, Jokowi hingga kini belum melakukan perubahan apa-apa semenjak dikukuhkan menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Karena itu, kata dia, jika anggaran blusukan mencapai miliaran rupiah, harus segera dikoreksi.

Max mengatakan, blusukan Jokowi yang sering kali dilakukan hanya menghabiskan anggaran. Terlebih lagi, aksi blusukan itu dilakukan hanya sekedar show off belaka.

"Ya kalau kita cermati sampai saat ini sejak diangkat menjadi gubernur hal yang dilakukan hanya sebatas blusukan-blusukan itu saja, belum sesuatu perubahan, mungkin masih belum waktunya ya, tapi kalau anggaran hanya untuk blusukan, jalan-jalan, ke kiri ke kanan sampai sekian miliar saya kira perlu dicermati, untuk apa sampai anggaran keliling Jakarta segitu banyak itu pemborosan hanya untuk show off menghabiskan anggaran," jelas Max kepada merdeka.com, Minggu (21/7).

Anggota Komisi I DPR ini menambahkan, DPRD DKI Jakarta harus memotong anggaran yang begitu besar hanya untuk sekedar blusukan.

"Iya dong (dipotong) masa anggaran sebesar itu hanya untuk blusukan. Saya kira DPRD DKI harus mencermati bahwa itu pemakaian anggaran yang tidak semestinya, kalau data yang diberikan FITRA itu betul loh ya. biarkan pemerintah provinsi DKI Jakarta yang mengklarifikasi," imbuhnya.

Diberitakan sebelumnya, FITRA memaparkan anggaran blusukan di tahun 2013 Gubernur DKI Jakarta Jokowi dan Wakilnya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mencapai Rp 26,6 miliar lebih. Jumlah tersebut, ternyata lebih mahal dibanding dengan gubernur terdahulu, Fauzi Bowo (Foke) dan Prijanto.

"Kalau Foke Rp 17,6 miliar pertahunnya," kata Direktur Investigasi dan Advokasi FITRA, Uchok Sky Khadafi, Sabtu (20/7).

Menurutnya anggaran tersebut berasal dari APBD 2012. Biaya tersebut masuk dalam Belanja Penunjang Operasional. Dengan jumlah tersebut, antara Jokowi dan Foke terdapat selisih anggaran blusukan sebesar Rp 9 miliar.
[ren]
www.merdeka.com

Siti Aisyah - detikNews
Jakarta -Di era pemerintahan Jokowi-Ahok, Pemprov DKI cukup sering membuat program atau memberi bantuan sosial dengan menggunakan dana Corporate Social Responsibility (CSR). Dengan dana APBD berlimpah, mengapa Jokowi lebih suka menggunakan dana CSR yang berasal dari perusahaan?

"Ada orang yang mau bantu kenapa kita tolak. Ini kan berarti kita dipercaya sama orang," kata Jokowi usai menyapa warga di sekitar rumah dinasnya di Taman Suropati, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (21/7/2013).

Jokowi menegaskan dana-dana bantuan yang masuk ke Pemprov DKI tak ada yang diselewengkan. Dana-dana itu benar-benar digunakan untuk pembangunan DKI.

"Uang hasil bantuan dari CSR itu juga kelihatan barangnya, taman, kampung deret, bangku taman. Itu kan kelihatan barangnya," ujar pria 52 tahun ini.

Jokowi memang kerap menggunakan dana CSR untuk melaksanakan program di DKI Jakarta. Di antara program yang didanai CSR adalah kampung deret, lelang jabatan, dan pengadaan bangku taman di Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat.
sumber [URL="http://news.detik..com/read/2013/07/21/141532/2309246/10/ini-penjelasan-jokowi-soal-dana-dana-csr-yang-digunakan-di-dki?nd771104bcj"]news.detik..com[/URL]

PDIP dan Gerindra Kompak: Lanjutkan Blusukan Pak Jokowi!
Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Jakarta -Blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) diangap sebagai pemborosan. PDIP dan Gerindra menilai blusukan Jokowi sudah benar dan wajib dilanjutkan.

"Saya kira sih satu kegiatan blusukan adalah satu metode untuk mencari tahu tentang kondisi sesungguhnya, jadi tetap bagus ya, dan layak dilanjutkan Pak Jokowi," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadli Zon, kepada detikcom, Minggu (21/7/2013).

Fadli menilai anggaran blusukan tidak akan mahal. Sebab blusukan Jokowi tidak ada protokoler.

"Saya kira blusukan itu salah satu metode incognito atau metode yang tidak terlalu protokoler supaya bisa menyerap aspirasi masyarakat," katanya.

Pandangan senada disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo. Tjahjo sepakat agar Jokowi melanjutkan blusukan yang sudah menjadi gaya kepemimpinannya.

"Blusukan kan gaya kepemimpinan agar dapat langsung mendengar aspirasi masyarakat," tegas Tjahjo.

FITRA merilis jumlah anggaran blusukan Jokowi mencapai Rp 26,6 miliar. Dana ini disebut berasal dari anggaran penunjang operasional APBD 2013. Jika dijabarkan, maka dalam sehari Jokowi dianggarkan mengeluarkan dana Rp 34 juta untuk kegiatan blusukannya.

Pada Februari lalu, Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan bila ia menghabiskan dana Rp 26 miliar dari dana penunjang operasional (26/2). Anggaran tersebut dikeluarkan dalam bentuk bantuan dana.

Ahok menegaskan hanya mengambil 0,1 persen saja dari PAD DKI. PAD DKI tahun 2013 ini ditargetkan Rp 26.670.448.766. Dengan begitu, tunjangan dana operasional yang diterima Jokowi dan Ahok tahun 2013 ini mencapai Rp 26,6 miliar.

Bila dibagi dua, masing-masing mendapatkan tunjangan dana operasional sebesar Rp 13,3 miliar tahun 2013 ini atau masing mendapatkan Rp 1 miliar per bulan.
sumber [URL="http://news.detik..com/read/2013/07/21/131347/2309192/10/pdip-dan-gerindra-kompak-lanjutkan-blusukan-pak-jokowi?nd771104bcj"]news.detik..com[/URL]

Pengamat: Data Fitra soal dana blusukan Jokowi lemah dan sesat
Publik dikagetkan dengan besaran anggaran blusukan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp 26,6 miliar per tahun. Pengamat kebijakan publik Andrinof Chaniago menilai, data yang disebutkan Fitra terkait blusukan Jokowi merupakan pemborosan adalah tanpa klarifikasi, sehingga validitas datanya dipertanyakan.

"Kelemahan data Fitra dimanfaatkan oleh sekelompok orang. Apalagi menyuruh Jokowi jangan blusukan. Pelajari dulu agar pemerintahan bisa efektif," ujar Andrinof saat dihubungi, Jakarta, Minggu (21/7).

Jokowi, namanya kian tenar setelah menjabat Gubernur DKI Jakarta. Terlebih, setiap hari Jokowi menyambangi warganya dengan gaya blusukannya. Andrinof menegaskan, rilis Fitra yang menyebut anggaran blusukan Jokowi-Ahok merupakan pemborosan, dinilainya dapat menyesatkan publik.

"Anggaran besar tapi efektif kan enggak apa-apa, dari pada hemat tapi nyatanya boros di mana-mana. Blusukan itu proyek murah. Jokowi menggerakkan supaya program itu tepat sasaran," jelas Andrinof.

"Bandingkan dengan pemerintahan sebelumnya yang rajin menggerogoti anggaran. Dengan proyek mengada-ada, atau proyek yang perlu tapi anggarannya mengada-ada. Fitra pakai kacamata yang sudah dibersihkan lah," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Jokowi membantah adanya alokasi anggaran Rp 26,6 miliar untuk blusukan menemui masyarakat Ibu Kota. Menurut dia, modal blusukan hanyalah jalan kaki.

"Blusukan enggak ada anggarannya, blusukan modalnya hanya jalan kaki saja, sudah. Masak pakai modal. Blusukan itu kan cuma jalan kaki. Ini fungsi dari management control," kata Jokowi di Taman Suropati, Menteng, Jakarta, Minggu (21/7).

Jokowi mengatakan alokasi anggaran Rp 26,6 miliar yang disebut Fitra adalah dana operasional. Misalnya, dana untuk koordinasi keamanan, ketertiban sosial dan operasional khusus.

"Contohnya, misalnya ada kebakaran, tapi saya ga pernah pegang dana itu. Dan kalau memang dipakai, itu juga tidak habis, paling separuh juga tidak," ujar Jokowi.
[cob]
sumber www.merdeka.com

Beberapa hari yang lalu LSM Fitra merilis anggaran yang dipergunakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk blusukan sebesar Rp 26,6 Miliar.

Namun, anggaran tersebut dibantah oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok balik menuding Fitra memiliki kepentingan yang ditumpangi partai politik tertentu. Partai politik tersebut kalah saing pada Pemilu 2014 nanti.

"Jadi menurut saya Fitra ini ada maksud apa gitu loh. Ingin membangun kesan. Terus ada partai politik yang masuk, seolah-olah enggak boleh blusukan habisin duit begitu banyak. Ini kalian takut ya sama Pak Jokowi yang blusukan ya? Mungkin enggak bisa nyontek kali gaya blusukan Pak Jokowi. Jadi saingan 2014 jangan begitu caranya dong," ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, Selasa (23/7).

Politisi Gerindra ini mengatakan Fitra seolah-olah memberi kesan kepemimpinan Fauzi Bowo lebih hemat dibanding Jokowi. Padahal, menurut Ahok era dulu (Foke) APBD tidak pernah transparansi dipampang di website atau poster seperti sekarang ini.

Menurut Ahok biaya blusukan tersebut masuk dalam dana operasional sebesar Rp 26,6 miliar. Komposisi pembagian dana tersebut Jokowi 60 persen dan Ahok 40 persen dari Rp 26,6 miliar yang telah dikurangi Rp 900 juta untuk diserahkan ke Biro Kepala Daerah (KDH) sebagai uang makan staf, ajudan dan sumbangan-sumbangan.

"Mana ada APBD yang dibuka habis? Fitra kemana saja dulu? Kok enggak ngerti? Bukan temuan, kami yang ngajarin kamu supaya lebih pinter. Saya suruh buka, buat coba cek, mana yang dimark up? Kasih tahu. ini sudah politik. Fitra sudah main politik," terangnya.

Menurutnya, partai politik harusnya tidak usah risau karena Jokowi tidak ingin jadi Presiden. Sebab, atasannya tersebut tidak pernah mengajaknya bicara soal Capres.

"Enggak usah takutlah. Pak Jokowi enggak pengen jadi presiden kok. Takut banget gituloh. Pak Jokowi itu enggak pernah ngomongin soal capres. Tapi kok orang pada takut? Saya bingung. Saya membaca, ini ketakutan gaya blusukan Pak Jokowi mungkin capres lain enggak bisa nyontek. Pak Jokowi kan emang gaya hidupnya begitu. Saya saja enggak bisa nyontek," bebernya.

Ahok mengaku Jokowi saat ini pusing karena memikirkan Jakarta, terutama memikirkan program KJP dan KJS. Sehingga, tidak ada niat sedikit pun untuk maju Capres.

"Mikir Jakarta saja sudah pusing. Kita mikirin KJS, KJP sudah pusing kita," tandasnya.

Fitra sendiri mengklaim datanya valid. Mereka siap jika ditantang membuktikan data-data soal blusukan Jokowi dan Ahok.
merdeka.com