REPUBLIKA.CO.ID, DEPOK -- Tadi pagi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan kunjungan ke Sekolah Masjid Terminal (Master) Depok, terkait rencana penggusuran sekolah tersebut oleh Pemerintah Kota Depok dalam rangka optimalisasi Terminal Terpadu Kota Depok, Rabu (17/7).

Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Otto Nur Abdullah, menyatakan kunjungan ini bukan berasal dari pengaduan. Hal ini merupakan sikap proaktif Komnas HAM berdasarkan pemberitaan di media. ‘’Kalau misalnya anak didik (Sekolah Master) tidak berkumpul, justru akan rentan. Peran pendidikan ini adalah sebagai katup sosial pengaman bagi kota itu sendiri,’’ kata Otto.

Dia mengatakan, langkah yang akan diambil Komnas HAM adalah berperan sebagai katalis. Maksudnya, Komnas HAM akan berupaya mempercepat proses tercapainya kesepakatan antara Pemkot Depok, Sekolah Master, dan pihak pengembang yaitu PT Andyka Investa.

Sebagaimana diberitakan, Pemkot Depok mengadakan pertemuan bersama Sekolah Master dan PT Andyka Investa, Rabu (17/7) pagi di Balai Kota Depok. Hasil pertemuan menyetujui adanya kesepakatan yang megakomodir kepentingan ketiga belah pihak.

Menanggapi pandangan Wali Kota Depok, Nur Mahmudi, tentang Sekolah Master yang menambah jumlah anak jalanan dan gelandangan di Kota Depok, Otto mengatakan, tidak memahami pola pikiran wali kota.
Dia menganggap, penambahan anak jalanan dan gelandangan merupakan konsekuensi logis dari urbanisasi dan ketimpangan pembangungan desa-kota.

Sekolah Master yang bernaung di bawah Yayasan Bina Insan Mandiri adalah sekolah gratis bagi anak-anak yatim, kaum dhuafa, dan anak jalanan. Kini, sekolah di area Terminal Depok ini memiliki sekitar 3.000 siswa yang berasal dari kalangan tidak mampu dan terlantar.