TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Kota Bekasi ingin menjalin kerja sama lebih serius dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi bersama jajarannya mengadakan kunjungan kerja ke Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 17 Juli 2013.

Rahmat mengatakan, pihaknya ingin menjalin kerja sama sinergis karena letak Bekasi yang berbatasan dengan Jakarta. "Daerah perbatasan itu kan punya karakteristik khusus seperti komuter yang juga menyangkut kepentingan DKI dan Bekasi," ujar Rahmat.

Untuk itu, Pemerintah Kota Bekasi ingin membuat perjanjian kerja sama atau memorandum of understanding (MoU) dengan pemerintah di Ibu Kota. Setidaknya ada tujuh bidang yang mereka ajukan, yaitu tata ruang, kebersihan, kebinamargaan, kependudukan, lingkungan hidup, transportasi, dan pendapatan.

Saat ini kerja sama resmi antara kedua wilayah itu baru dilakukan di bidang kebersihan melalui tempat pembuangan akhir sampah (TPA) Bantar Gebang dan angkutan lintas wilayah melalui angkutan perbatasa terintegrasi bus (APTB) Transjakarta. "Sementara untuk urusan drainase, jalan, dan lain-lain belum ada," ujar Rahmat.

Langkah ini, kata dia, diambil karena melihat kurang maksimalnya kerja sama di bawah Jabodetabekjur atau kawasan yang terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. "Jadi, kami berinisiatif menjalin kerja sama langsung sebagai program 120 hari pemerintahan baru di Bekasi," kata Rahmat.

Rahmat berharap MoU itu bisa segera dilaksanakan karena sudah mendapat sambutan positif dari Gubernur Jokowi dan Sekretaris Daerah DKI yang tadi menerima mereka.

http://www.tempo.co/read/news/2013/0...ama-dengan-DKI

walaupun cuma rapat selama 30 menit, Jokowi telah berhasil "menjinakkan" walikota bekasi sehingga terciptalah 7 Mou antara bekasi dan Jakarta

salam Jakarta