Solopos.com, KAIRO — Pemerintahan bentukan militer Mesir, Selasa (16/7/2013) mulai mengumumkan kabinet guna menggantikan kabinet presiden terpilih Mohamed Morsi yang mereka gulingkan Rabu (3/7/2013) lalu. Kepala staf angkatan bersenjata Jenderal Abdel Fattah-al-Sisi dilantik sebagai wakil perdana menteri dengan tetap menjabat sebagai menteri pertahanan dan produksi militer.

Jenderal Abdel Fattah-al-Sisi adalah juga pimpinan kudeta militer terhadap presiden hasil pemilu demokratis pertama di Mesir tersebut. Dengan tampilnya, Al-Sisi sebagai pendamping Perdana Menteri (PM) Mesir Hazem el-Beblawi, dipastikan pemerintah sementara baru itu bakal didukung oleh militer.

Analis media massa Barat seperti Reuters memprediksi penempatan Al-Sisi di jabatan strategis itu bakal meningkatkan pengaruh militer dalam keputusan-keputusan politik Negeri Piramida tersebut di masa mendatang. Sementara itu pimpinan jemaah Ikhwanul Muslimin, kelompok Islam berpengaruh di Mesir, mengecam pelantikan itu dan menganggap kabinet baru Presiden Adli Mansour itu tidak sah.

“Ini adalah pemerintahan yang tidak sah, seorang perdana menteri tidak sah, kabinet tidak sah. Kami tidak mengenali siapa pun di dalamnya. Kita bahkan tidak mengakui otoritas mereka sebagai wakil dari pemerintah,” kata juru bicara Ikhwanul Muslimin Gehad El-Haddad kepada Reuters.

Pelantikan kabinet Adli Mansour itu ditandai dengan bentrok antara pendukung Morsi dan aparat keamanan setempat yang didukung militer. Bentrok terjadi tak lama setelah Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Bill Burns datang menemui penguasa Mesir guna merundingkan minimalisasi kekerasan di negeri itu. Nyatanya, tujuh orang tewas dilaporkan dalam bentrok tersebut.

http://www.solopos.com/2013/07/17/kr...menteri-426855

katanya sih asisi itu religius
katanya sih asisi itu tidak suka islam politik (mencampur adukan islam dan politik)
katanya sih asisi (militer) tidak akan turut campur dengan pemerintahan (sipil)

katanya.....
katanya.....
katanya.....

faktanya, asisi ikut bagian dalam pemerintahan militer, apakah ini bisa disebut sebagai pemerintahan junta?