PDIP: Pimpinan Parpol Kuasai Media, Bentuk Oligarki Politik
Selasa, 16 Juli 2013, 23:47 WIB

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Banyaknya pimpinan partai politik yang menguasai media, merupakan salah satu bentuk oligarki politik. Pendapat ketika orang sukses berbisnis, maka ia juga dinilai bakal sukses di bidang politik dinilai tidak benar.

"Dalam oligarki politik, kaum kaya memiliki hak untuk mengambil segalanya, termasuk memimpin publik menjadi presiden. Padahal orang yang sukses dalam bidang bisnis belum tentu sukses memimpin publik," kata Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP), Budiman Sudjatmiko.

Budiman menyebut, pencitraan menjadi modal utama untuk meraih kekuasaan di bidang politik. Sementara pendidikan politik terhadap warga negara diabaikan. Rakyat, kata Budiman, dari voters diubah menjadi viewers. Mereka disuguhi berbagai macam pencitraan para pemilik media yang juga menjadi pemimpin parpol.

Memang diakui Budiman, melakukan pencitraan melalui televisi adalah cara paling mudah untuk menyebarkan pesan politik. "Ini jauh lebih gampang dari pada memberikan pelajaran AD/ART partai kepada publik," ujarnya.

Sikap politisi Indonesia jauh berbeda dengan politisi Barat, kata Budiman. Pengusaha yang kaya raya di negara-negara Barat paling tinggi karier politiknya menjadi anggota parlemen. Sedangkan perdana menteri biasanya bukan pengusaha, namun aktivis atau pemimpin partai tertentu.

Hal itu disebut Budiman karena masyarakat Barat sudah lebih memahami politik. Mereka akan memilih orang yang dianggap kompeten, bukan hanya berdasarkan pencitraan.

Budiman berpendapat, guna melawan media yang bergerak demi kepentingan pencitraan pimpinan partai tertentu, bisa dilakukan dengan menggalang gerakan sosial. Misalnya, seorang politisi melakukan kinerja sosial yang nyata demi kepentingan rakyat.


jangan terguncang begitu ah, kan sampai saat ini blom ada aturan di indonesia yang melarang media di manfaatkan untuk kepentingan politik.