Pemilihan Gubernur Jatim
Perang Badar Ala Khofifah Indar Parawansa
Selasa, 16 Juli 2013 07:50 WIB

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA- Bakal pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman S Sumawiredja (Berkah) tidak mudah menyerah. Mereka melawan dan bertekad terus maju ke medan perang melawan keputusan lima komisioner KPUD Jatim menggelar voting. Hasilnya, 3 berbanding dua suara, dengan mayoritas berkehendak menggugurkan pasangan tersebut ikut sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Khofifah menyebut perjuangan ini ibarat perang. "Perjuangan ini mirip perang badar, dan perang kemerdekaan, yang semuanya dilakukan pada Ramadan. Amar makruf nahi mungkar tak pernah berhenti dan harus dilakukan," kata Khofifah dalam pertemuan dengan wartawan di kantor DPW PKB Jatim, Senin (15/7).

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan pada era Presiden Gus Dur ini mengungkapkan perjuangan terus dilakukan. Ia optimistis, perjuangan tak pernah padam dan kemungkaran harus dilawan. Namun, perempuan yang melakukan perlawanan sengit pada Pilgub Jatim tahun 2008, masuk putaran kedua bersaing ketat melawan pasangan Sukaro-Syaifullah Yusuf, menegaskan kemungkaran harus dilawan dengan cara yang sopan, santun dan tetap ikuti koridor hukum. "Kami tetap berjuang. Ada pun yang baik harus dikembangkan dan yang jelek dieliminir," kata Khofifah, Ketua Umum Muslimat NU.

Menanggapi dukungan ganda dari Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) yang menjadi awal sengketa, ia menegaskan hal tersebut tidak benar. Yang benar adalah ada dokumen dukungan yang asli dan palsu. Tentunya, dokumen yang asli itu adalah dukungan kepada Berkah. "Kami juga punya surat pernyataan dari Ahmad Toni Dimyati (mantan Ketua Partai Kedaulatan Jatim), di mana dia mengaku dipaksa untuk mendukung pasangan lain. Ini sudah kami serahkan KPUD Jatim beberapa waktu lalu," kata Khofifah.

Setelah melewati rapat pleno yang alot, KPU Jatim akhirnya memutuskan bakal pasangan Cagub-cawagub Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) dinyatakan tidak lolos dalam Pilgub Jatim 2013.
Kepastian itu didapat, setelah KPU melakukan voting tertutup, Sabtu malam. Hasil voting, dari lima komisioner KPU Jatim, tiga menyatakan pasangan Berkah tidak lolos. Sedangkan dua komisioner menyatakan lolos.

Menurut Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad, berdasar berita acara Nomor 56/BA/PKD.JTM/VII/2013 tentang penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Jatim 2013, yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan, hasilnya:
1. Eggi Sudjana-Muhammad Sihat jalur perseorangan (independen).
2. Bambang DH-Said Abdullah diusung PDIP.
3. Soekarwo-Saifullah Yusuf diusung Partai Demokrat, sembilan partai parlemen lain dan aliansi partai non parlemen.

"Sedangkan Khofifah-Herman dinyatakan tidak sah pencalonannya," kata Andry Dewanto Ahmad, Senin dini hari. Keputusan tersebut ditandatangani Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad dan empat komisioner lainnya.
"Karena Khofifah tidak ada dalam berita acara ini. Ini artinya, pasangan Khofifah-Herman dinyatakan pasangan yang tidak memenuhi syarat," tandas Andry. Andri menegaskan, "Keputusan tersebut diputuskan Sabtu, pukul 23.55 WIB."

Ketua KPU Jatim Andry Dewanto Ahmad menanggapi rencana pasangan Berkah menggugat KPU Jatim. Menurut Andry, KPU akan menghadapi jika muncul gugatan, baik ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang diketuai Jimly Asshidiqie, maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap keputusan yang diambil KPU Jatim. "Mudah-mudahan tidak ada gugatan. Tapi kalau ada gugatan, kami siap menghadapinya," kata Andry dalam rapat pleno terbuka pengundian nomor urut pengundian nomor urut pasangan Cagub-cawagub Jatim 2013.

Menurut Andry, KPU siap menghadapi gugatan apa pun yang dilayangkan, agar pelaksanaan Pilgub Jatim berjalan sesuai jadwal, yakni 29 Agustus 2013. "Jadi tidak mungkin kita mundur. Kalau mundur, pemilihnya (Pilgub) tidak jadi. Makanya kita siap menghadapi gugatan," tandas mantan Ketua KPU Kabupaten Malang ini. Pengambilan nomor urut pasangan cagub-cawagub Jatim teLah dilakukan. Pasangan petahana atau incumbent Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa) mendapat nomor urut satu, pasangan Eggi Sudjana-Muhammad Sihat mendapat nomor urut dua, dan pasangan Bambang DH-Said Abdullah alias Jempol mendapat nomor urut tiga. Ketiga pasangan yang akan bertarung dalam Pilgub Jatim yang digelar 29 Agustus 2013.
http://www.tribunnews.com/regional/2...ndar-parawansa

Khofifah Kembali Melawan
Selasa, 16 Juli 2013 | 20:57 WIB

inilah..com, Jakarta - Publik Jawa Timur masih menanti ‘akhir drama politik’ dari pencoretan pasangan calon gubernur Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja (Berkah) oleh KPU Jatim. Buntut pencoretan itu terus bergulir. Berbagai kalangan menilai, ada rekayasa tersembunyi dari kubu lawan politik Khofifah yang diduga bermain politik dagang sapi (kotor) untuk menggagalkannya menjadi cagub Jatim. Dalam menghadapi sikap KPU Jatim, pasangan Berkah melawan dan melayangkan gugatan ke PTUN Surabaya serta melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Bakal pasangan Khofifah-Herman tidak mudah menyerah. Mereka melawan dan bertekad terus maju ke medan perang melawan keputusan lima komisioner KPUD Jatim menggelar voting. Dalam voting itu, tiga berbanding dua suara, dengan mayoritas berkehendak menggugurkan pasangan tersebut ikut sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Khofifah menyebut perjuangan ini ibarat perang. "Perjuangan ini mirip perang badar, dan perang kemerdekaan, yang semuanya dilakukan pada Ramadan. Amar makruf nahi mungkar tak pernah berhenti dan harus dilakukan," kata Khofifah di kantor DPW PKB Jatim, Senin (15/7).

Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan pada era Presiden Gus Dur ini mengungkapkan perjuangan terus dilakukan. Ia optimistis, perjuangan tak pernah padam dan kemungkaran harus dilawan. Namun, perempuan yang melakukan perlawanan sengit pada Pilgub Jatim 2008 dan sempat masuk putaran kedua bersaing ketat melawan pasangan Sukaro-Syaifullah Yusuf, menegaskan kemungkaran harus dilawan dengan cara yang sopan, santun dan tetap ikuti koridor hukum. "Kami tetap berjuang. Ada pun yang baik harus dikembangkan dan yang jelek dieliminir," kata Ketua Umum Muslimat NU itu.

Menanggapi dukungan ganda dari Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) yang menjadi awal sengketa, ia menegaskan hal tersebut tidak benar. Yang benar adalah ada dokumen dukungan yang asli dan palsu. Tentunya, dokumen yang asli itu adalah dukungan kepada Berkah. "Kami juga punya surat pernyataan dari Ahmad Toni Dimyati (mantan Ketua Partai Kedaulatan Jatim), di mana dia mengaku dipaksa untuk mendukung pasangan lain. Ini sudah kami serahkan kepada KPUD Jatim beberapa waktu lalu," kata Khofifah.

Dalam kaitan ini, pakar hukum Universitas Surabaya (Ubaya) Prof Eko Sugitario mengatakan, meski pasangan Berkah melawan, namun harus tunduk pada aturan hukum terkait tahapan penetapan Cagub-Cawagub. "Apabila pasangan calon keberatan dipersilahkan untuk melakukan uji material di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA), KPU juga tetap pada jalan sesuai dengan norma aturan hukum dalam menjalankan kebijakan Pemilukada Jatim," kata Eko.

Sebagaimana dikabarkan, kandidat pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman Sumawiredja dicoret karena dukungan ganda Partai Kedaulatan (PK) dan DPW Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) yang juga mendukung KarSa. Selama ini memang muncul beragam penafsiran terkait dukungan ganda partai politik pada pasangan calon, sehingga muncul pemahaman subtansial yakni mencari formal dan material. Meski hukum adalah produk politik, namun harus dipatuhi. Jika ada proses aturan yang dianggap tidak sesuai, maka harus ada dorongan dari parlemen untuk merevisi aturan.

Keputusan pencoretan diambil melalui voting secara tertutup, setelah rapat pleno komisioner tidak berhasil menghasilkan keputusan pada Minggu (14/7/2013) malam. Tiga komisioner menyatakan Khofifah tidak memenuhi syarat, sisanya mendukung. “Sudah pasti itu akan saya lawan," tegas Herman. Sebagaimana diberitakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menetapkan tiga nama pasangan yang lolos, yakni Eggi Sudjana-M Sihat, Bambang DH-Said Abdullah dan Soekarwo-Saifullah Yusuf (KarSa). Oleh sebab itu, lolos tidaknya Berkah melalui gugatan ke PTUN Surabaya serta melaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), masih jadi teka-teki. Publik berharap ada keadilan, transparansi dan akuntabilitas sehingga Berkah mungkin bisa berpartisipasi dalam Pilkada Jatim, dengan jujur dan adil. Semoga
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/2010965/khofifah-kembali-melawan#.UeVZ2tLfCfc[/url]

Pemilihan Gubernur Jatim, Khofifah: Kemungkaran Harus Dilawan
Senin, 15 Juli 2013 14:11 WIB

TRIBUNNEWS.COM,SURABAYA - Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Herman S Sumawiredja (Berkah) tak bakal menyerah pasca putusan KPUD Jatim yang tak meloloskan mereka. Maka, Khofifah pun menyerukan 'perang' terhadap kemungkaran lewat koridor hukum. Dalam pertemuan dengan wartawan di kantor DPW PKB Jatim, mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan ini mengungkapkan bahwa perjuangan terus dilakukan.

Dia lalu mengibaratkan bahwa perjuangan ini mirip Perang Badar dan perang kemerdekaan, yang semuanya dilakukan pada Ramadhan. "Amar makruf nahi mungkar tak pernah berhenti dan harus dilakukan," katanya, Senin (15/7/2013). Ditegaskan, optimisme ini tak pernah padam dan kemungkaran harus dilawan. Namun, dia menegaskan bahwa kemungkaran harus dilawan dengan cara yang sopan, santun dan tetap ikuti koridor hukum. "Kami tetap berjuang. Adapun yang baik harus dikembangkan dan yang jelek dieliminir," tegasnya.

Menanggapi dukungan ganda dari Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia (PPNUI) itu, pihaknya menegaskan bahwa itu tak benar. Yang benar adalah ada dokumen dukungan yang asli dan palsu. Tentunya, dokumen yang asli itu adalah dukungan pada Berkah.
"Kami juga punya surat pernyataan dari Ahmad Toni Dimyati (mantan Ketua PK Jatim), dimana dia mengaku dipaksa untuk mendukung pasangan lain. Ini sudah kami serahkan KPUD Jatim beberapa waktu lalu," urainya.
http://www.tribunnews.com/regional/2...-harus-dilawan

Lima Kejanggalan Keputusan KPU Jatim Menurut Khofifah
15 Juli 2013, 11:09:14

suarasurabaya.net - Khofifah Indar Parawansah membeberkan beberapa kejanggalan keputusan KPU Jawa Timur yang tidak meloloskan dirinya dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2013. "Jadi proses kejanggalan-kejanggalan yang terjadi nggak bisa lah kita tutup mata dalam proses demokrasi yang tercederai berkali-kali. Jadi saya ingin mengatakan, ada amal ma'ruf nahi munkar. Agama tidak menganjurkan kita melihat kemungkaran terus kita diam, mulai Qur'an dan Hadits-nya menyerukan itu. Jadi yang baik ayolah didorong sedangkan yang mungkar cegahlah. Ini ada kemungkaran kok dibiarkan?" tegas dia saat wawancara on air dengan Yoyong Burhanuddin di program Wawasan, Senin (15/7/2013)

Berikut beberapa pernyataan tentang kejanggalan-kejanggalan yang ada di KPU versi Khofifah :

1. Awalnya ada proses silaturahim Khofifah dengan 8 partai pengusung pada tanggal 6 Mei 2013 di Jakarta. Ketika itu silaturahim dengan 8 partai pengusung dengan total dukungan suara dari parpol sebesar 16,95 % dari 15% yang disyaratkan oleh Undang-undang.

2. Tanggal 14 Mei 2013, Khofifah mendaftarkan diri, diawali dengan silaturahim lagi dengan partai pengusung di Surabaya. Pertemuan dimulai pukul 14.00 WIB dan partai pengusung menyatakan masih konfirmasi untuk mendukung. Namun pada tengah malam partai pengusung malah hilang 2. "Ini ada kaitan dengan apa yang kita lakukan dengan silaturahim tanggal 6 Mei, jadi ini seminggu setelah tanggal 6 Mei jadi jatuhnya tanggal 13 Mei," kata dia.

3. Pada saat itu, kata Khofifah, silaturahim itu akhirnya menjadi semacam ajang testimoni karena ada rayuan dari kandidat dan itu sudah diupload di Youtube serta sudah diakui juga oleh yang merayu. Padahal waktu itu sudah didukung oleh 28 partai yang mengusung, tetapi di dalam rekaman tim Khofifah masih juga dirayu agar mencabut rekomendasi kepada Khofifah kemudian diminta dialihkan dengan janji tertentu sampai akhirnya ada partai yang pindah dukungan.

4. Kemudian tanggal 14 Juni, Khofifah mendaftar di KPU Jatim. Lalu tanggal 19 Juni Karsa mendaftar. Namun 2 partai yang mengusung Khofifah juga yang mengusung pasangan Karsa. Persoalannya adalah tanda tangan Ketua Umum PPNUI yang dipakai untuk mendukung Karsa itu dipalsukan dan sudah dilaporkan ke Mabes Polri. "Ini yang saya mau sampaikan kepada publik Jawa Timur. Apa iya yang seperti ini, kalau kemudian kita berikhtiar itu lalu dianggap kita tidak legowo misalnya ini kan soal pidana," ujar Khofifah.

5. Ahmad Thoni Dimyati Ketua DPD Partai Kedaulatan pada tanggal 6 Juli 2013 menulis surat pernyataan bermaterai ditujukan ke KPU Jawa Timur. Isinya, menyatakan dukungan ke Soekarwo Saifullah Yusuf, dilakukan dalam kondisi tertekan. Untuk diketahui, dalam pilgub kali ini, Partai Kedaulatan Jawa Timur memiliki kepengurusan ganda. Di bawah kepemimpinan Ahmad Thoni Dimyati mendukung Soekarwo-Saifullah Yusuf, versi Ahmad Isa Noercahya dengan Sekretaris KM Rosadi yang mendukung Khofifah-Herman. Diantara pernyataan dalam surat ke KPU itu adalah : "Saya menyadari apa yang dilakukan adalah tindakan yang ilegal dan merusak citra dan martabat partai Kedaulatan. Dengan ini saya menyatakan bahwa dukungan yang saya lakukan merupakan suatu kebohongan karena saya dibawah tekanan mental. Dimana tindakan yang dilakukan oleh saya dengan mendaftarkan pasangan Karsa adalah hal yang paling memalukan dalam hidup saya". Surat yang disampaikan ini di atas materai dan sudah diverifikasi.
http://www.suarasurabaya.net/roadtog...nurut-Khofifah

Pemilukada Jawa Timur, Pramono Akui Khofifah jadi Ancaman Bagi Soekarwo
Selasa, 16 Juli 2013 , 21:01:00

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyampaikan rasa prihatinnya dengan gagalnya pasangan Khofifah Indarparawansa-Herman S Sumawiredja sebagai calon pada Pemilukada Jawa Timur 2013. Pramono yang juga Ketua Tim Sukses Pasangan Bambang DH-Said Abdullah itu mengakui bahwa Khofifah merupakan calon kuat yang dapat mengancam pasangan incumbent Soekarwo-Saifullah Yusuf. "Pertama saya secara pribadi merasa prihatin yang mendalam dan menyesalkan tokoh sekaliber Khofifah yang dalam Pilgub (Pemilihan Gubernur, red) menjadi penantang terkuat Pak Karwo. Ketokohan Khofifah tidak perlu diragukan," ucap Pramono di DPR, Jakarta, Selasa (16/7).

Pramono menjelaskan, Pilgub Jawa Tengah menjadi pembelajaran bagi partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri itu untuk menghadapi Pilgub Jatim. "Kekuatan PDIP bukan pada orang, tapi mesin partai," ujarnya. Menurut Pramono, Bambang DH merupakakan tokoh yang layak dijual sebab sebagai Wali Kota Surabaya dia dapat mengubah wajah ibu kota Jawa Timur itu. "Surabaya menjadi acuan bagi kota-kota besar," ucapnya
http://www.jpnn.com/read/2013/07/16/...Bagi-Soekarwo-

KH Hasyim Muzadi: Khofifah Korban Kejahatan Politik
Senin, 15 Juli 2013, 22:06 WIB

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Muzadi menilai kegagalan Khofifah Indar Parawansa maju sebagai Calon Gubernur Jawa Timur disebabkan kejahatan politik berupa penjegalan. "Penjegalan Khofifah ini adalah bentuk kejahatan politik. Ini bukan pertama kali, tetapi dahulu juga sudah dilakukan pada Pilgub Jatim 2008," kata Hasyim di Jakarta, Senin.

Hasyim mengungkapkan bahwa ada upaya "penggergajian" terhadap partai-partai pendukung Khofifah yang berpasangan dengan mantan Kapolda Jatim Irjen Pol. (Purn.) Herman Surjadi Sumawiredja agar gagal bertarung dalam Pilgub Jatim 2013. Menurut dia, untuk mengecek praktik "penggergajian" partai pendukung Khofifah-Herman tidak sulit karena jumlah partai tersebut hanya ada lima, dan yang berhasil dipotong hanya dua partai, yakni Partai Kedaulatan (PK) dan Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI). "Semua ini bisa dicek, bagaimana memindahkan dan memecah antara ketua umum dan sekjen. Bahkan, ada yang mengakui berada dalam ancaman. Akan tetapi, kenapa keputusannya seperti itu?" katanya.

Hasyim juga mengaku tidak mengerti dengan tindakan KPU Provinsi Jatim yang menentukan lolos tidaknya pencalonan Khofifah-Herman melalui voting. Menurut dia, sebenarnya KPU tinggal menetapkan pencalonan Khofifah-Herman sah atau tidak saja. "Kalau di tingkat Mahkamah Konstitusi voting itu kan ada opsi A, B, dan seterusnya dan berimplikasi pada hukum. Akan tetapi, ini kan tinggal sah dan tidak saja dan kebenarannya pada tataran administratif," katanya.

Hasyim mendukung langkah tim Khofifah mengambil upaya hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Namun, kata dia, persoalan itu tidak cukup dihadapi dengan hukum. "Sebab, ini adalah masalah politik juga," katanya. Oleh karena itu, Hasyim menyerukan kepada masyarakat yang prodemokrasi agar memperhatikan masalah di Jawa Timur, terutama tokoh nasional. Menurut dia, kasus kegagalan pencalonan Khofifah-Herman adalah embrio penghancuran demokrasi di Jatim dan bisa ditiru di tingkat nasional. "Saya imbau agar masyarakat dan tokoh nasional cermati pilgub Jatim. Sebab, di dalamnya penuh kejanggalan, kepalsuan, dan intrik," katanya.
http://www.republika.co.id/berita/na...ahatan-politik

Khofifah Tak Lolos Pilgub Jatim, Adhie Massardi: Manuver Demokrat
Posted: 15/07/2013 14:41

Liputan6.com, Jakarta : Rapat Pleno KPU Jawa Timur memutuskan bakal pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman Suryadi Sumawiredja tidak lolos sebagai calon gubernur-wakil gubernur Jawa Timur. Muncul dugaan, ada permainan di balik keputusan yang diambil dengan cara voting itu. Inisiator Gerakan Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih, Adhie M Massardi menilai, cara KPU Jawa Timur menyingkirkan pasangan Khofifah-Herman dari kontestasi Pilgub Jawa Timur tampak sangat vulgar, dan sudah melampaui batas. Demi menjaga perkembangan demokrasi ke depan, cara-cara KPU Jatim melibatkan diri dalam kontestasi demokrasi itu sudah tidak bisa ditoleransi lagi.

"Ketika menerima pengaduan dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Muzadi, bahwa pasangan Khofifah-Herman sedang dizalimi KPU Jatim dan pasangan petahana (Karwo-Saiful) dukungan Partai Demokrat pimpinan Presiden Yudhoyono, saya menduga itu hanya manuver kubu Partai Demokrat untuk mencuri waktu guna menghambat laju konsolidasi pasangan yang didukung PKB dan jaringan NU kultural itu," ungkap Adhie di Jakarta, Senin (15/7/2013).

Jubir presiden era KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyatakan, pihaknya benar-benar terkejut ketika KPU Jatim mendepak pasangan Khofifah-Herman dari kepesertaan Pilgub Jatim. Ia melihat keberpihakan KPU Jatim kepada pasangan dukungan Partai Demokrat sudah sangat berlebihan. "Saya sudah ngobrol sama pimpinan DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) Jimly Asshiddiqie, untuk kasus KPU Jatim, tidak cukup hanya sanksi administrasi sampai pemecatan. Harus ada hukuman yang benar-benar membuat jera KPU di daerah lain. Misalnya, hukuman badan sampai masuk bui. Karena kalau mereka sudah terima uang miliaran rupiah, dipecat dari KPU malah alhamdulillah," tutur Adhie.
http://news.liputan6.com/read/639815...nuver-demokrat

-----------------------

KPU, Soekarwo, berani menuang angin, maka harus siap-siap menuai badai !