SURABAYA, JURNAL3.com – Hanya karena tidak mau mengubah nomor urut satu DCS DPRD Jatim Dapil Tuban-Bojonegoro, dari Sudiyati (caleg perempuan) ke Freddy Purnomo, Martono, dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua DPD Tingkat I Golkar Jatim.

Terbitnya surat DPP PG Nomor: KEP-271/DPP/Golkar/VII/2013 tentang Penonaktifan Martono SH MHum dari Jabatan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jatim dan Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jatim, menurut Martono sangat tidak etis dan terkesan otoriter dan sangat berlawanan dengan paradigma baru di tubuh Partai Golkar.

“Saya benar-benar ga paham dengan keputusan itu. Kok dilakukan saat Golkar mau siap-siap di Pilgub Jatim dan Pemilu Legislatif,” keluh Martono, Selasa (16/07/2013).

Diungkapkan Martono, dalam surat DPP itu, dirinya dinilai sebgai pemimpin yang tak bertanggung jawab dan tidak loyal kepada partai.

“Saya dianggap tidak loyal hanya karena saya dinilai gagal mengamankan daftar calon sementara anggota DPRD Propinsi Jawa Timur di Dapil Tuban-Bojonegoro,” lanjut Martono.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua DPD Partai Golkar (PG) Jatim Martono ternyata bukan mundur karena permintaan sendiri melainkan dilengserkan paksa oleg DPP Partai Golkar. Penyebabnya, tidak mau mengubah nomor urut satu DCS DPRD Jatim Dapil Tuban-Bojonegoro, dari Sudiyati (caleg perempuan) ke Freddy Purnomo.

Pengakuan itu langsung meluncur dari mulut Martono sendiri menyikapi terbitnya surat keputusan DPP PG Nomor: KEP-271/DPP/Golkar/VII/2013 tentang Penonaktifan Martono SH MHum dari Jabatan Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jatim dan Penunjukan Pelaksana Tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Jatim.

Kepada Jurnal3, Selasa (16/07/2013), Martono mengaku kalau tidak dijabatnya lagi Ketua DPD Golkar bukan kemauannya sendiri, melainkan karena keputusan DPP Partai Golkar.

“Diantar subuh tadi pagi ke rumah oleh Pak Ridwan Hisjam. Yang teken suratnya Waketum Theo L Sambuaga dan Sekjen Idrus Marham,” ungkap Martono.


http://www.jurnal3.com/martono-tudin...lkar-otoriter/