Dalam Waktu Dekat, Semua Harga Kartu
Perdana Minimal Rp.100 Ribu

Jangan kaget kalau dalam waktu dekat
harga perdana kartu SIM akan melonjak,
dan ketersediaannya makin berkurang di
pasaran. Pasalnya, pemerintah berencana
membatasi harga paling rendah kartu
perdana.
Guna menekan churn rate dan
penyalahgunaan jasa telekomunikasi. Dalam
draf revisi Rancangan Peraturan Menteri
(RPM) tentang Registrasi Pelanggan Jasa
Telekomunikasi diusulkan harga minimal
kartu perdana Rp100.000.
Dikutip dari Kantor Berita Antara, Kepala
Pusat Data dan Humas Kementerian
Komunikasi dan Informatika Gatot S Dewa
Broto menilai hal itu akan menjadi poin
kritis. Pihaknya juga sudah mengingatkan di
tingkat internal terkait masalah angka itu,
harus mempertimbangkan aspek sosialnya.
RPM tersebut juga belum diuji publik, dan
masih dalam tahap proses.
Menurutnya, pihaknya cukup hati-hati
dengan angka tersebut dan harus
mempertimbangkan nilai keekonomiannya.
Pasal 6 draft revisi RPM tersebut
menyebutkan kartu perdana wajib dijual
dengan harga minimal seratus ribu rupiah.
Harga tersebut tidak termasuk nilai deposit
prabayar.
BRTI dalam fungsi pengawasan dan
pengendalian juga dapat menetapkan harga
minimal yang lebih tinggi dari tersebut
mempertimbangkan situasi yang
berkembang.
Setiap penyelenggara telekomunikasi
dilarang menjual lebih dari lima kartu
perdana untuk satu calon pengguna. Nomor
yang tidak aktif selama dua bulan terus-
menerus wajib segera di non-aktifkan dan
di daur-ulang.
Ketentuan lain dalam draf tersebut adalah
nomor daur ulang yang akan dijual kembali
wajib dicatat history-nya dan dipastikan
tidak ada kewajiban yang beralih kepada
pengguna berikutnya.
Langkah semacam itu bisa saja diterapkan
karena alokasi nomor yang diberikan
pemerintah kepada operator justru tidak
digunakan secara efisien. Pengetatan
registrasi juga diharapkan dapat menekan
penyalahgunaan jasa telekomunikasi.
Dia tidak menampik Permen No.23/2005
tidak berjalan dengan baik karena masih
ada kendala. Meski begitu Gatot juga
mengkritik praktik yang sering dilakukan
operator telekomunikasi, di mana
pendaftaran pengguna yang datanya tidak
valid justru dibiarkan.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi
mengatakan, poin penting dalam hal aturan
registrasi ini adalah verifikasi. Menurutnya,
saat ini sangat sulit mengetahui berapa
sebenarnya jumlah pengguna kartu seluler.
Selain penggunaan yang double atau lebih
per pengguna, saat ini kartu seluler juga
banyak dipakai oleh mesin.
Dia mengatakan registrasi yang sudah
berjalan selama ini tidak cukup mulus. Hal
itu terjadi salah satunya karena tidak
adanya sistem penomoran nasional yang
dapat menjadi basis saat registrasi.
Heru juga berharap pemerintah bisa
mendorong migrasi dari kartu prabayar ke
pascabayar. Hal itu juga menjadi langkah
efektif terkait persoalan registrasi.
Menurutnya keputusan untuk menetapkan
harga minimal kartu perdana bukanlah
langkah yang bagus. Kalaupun nantinya
diterapkan, dia berharap pemerintah bisa
menjelaskan dari mana angka tersebut
didapat.
Dia menegaskan pemerintah harus berhati-
hati sehingga tidak melanggar aturan
mereka sendiri. Pentarifan itu ada
aturannya PM No.9/2008. Itu harus jadi
pertimbangan jangan sampai nanti ada
pertentangan. Heru mengatakan industri
kemungkinan tidak akan sepakat manakala
aturan minimum harga tersebut ditetapkan.
Ketua Asosiasi Telekomunikasi Seluler
Indonesia Alex J Sinaga sebelumnya
mengatakan saat ini penetrasi pengguna
seluler di Indonesia sudah mencapai 120%
dengan jangkauan mencapai 95% dari total
populasi. Alex menyebutkan dari segi
harga, tarif layanan telekomunikasi di
Indonesia juga masih paling murah
dibanding negara lain dalam satu regional.

Sumber Terpercaya
Bzone.Us

Hargai TS Dengan Komeng, Cendol2, dan Cendol agan buat buka puasa gan
Yg kirim Cendol Ane Do'aken masup Sorga.

Maaf Kalau Repsol
CMIIW : Cendol Me If I'm Wrong

Kunjungin juga thread ane yang lain gan: