Tamparan itu datang dari Transparency International Indonesia (TII). Hasil survei Transparency International Indonesia menunjukkan kepolisian di negeri ini dinilai sebagai lembaga paling korup. Manajer Anticorruption Information Center TII Ilham Saenong mengatakan, 75 persen dari 1.000 responden di lima kota, yaitu Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, dan Bandung, mengaku menyuap polisi dalam setahun terakhir. "Umumnya, mereka memberikan uang untuk mendapatkan pelayanan yang lebih," kata Ilham saat dihubungi kemarin.

Survei ini diadakan secara internasional pada September 2012 dan Maret 2013 melalui wawancara tatap muka. Survei diadakan di 107 negara dengan melibatkan 114 ribu responden. Mayoritas responden, atau sebanyak 91 persen, juga menilai polisi bercitra buruk. Peringkat berikutnya adalah partai politik dan parlemen, 89 persen; disusul pegawai negeri sipil, 79 persen. Menurut Ilham, masyarakat menilai fasilitas pelayanan publik menjadi ladang suap karena tak ada prosedur jelas dan transparan.

Sekretaris Jenderal TII Dadang Trisasongko mengatakan kepolisian, parlemen, dan lembaga peradilan di Indonesia memang paling sering melakukan korupsi. Peringkat korupsi kepolisian, parlemen, dan peradilan di Indonesia, kata Dadang, bahkan jauh melebihi negara lain di Asia Tenggara. Publik menilai upaya pemberantasan korupsi juga belum berhasil. "Di antara negara ASEAN, peringkat Indonesia memburuk," katanya.

Menurut dia, berbagai peristiwa ikut mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemberantasan korupsi. Misalnya, pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dan keterlibatan anggota parlemen dalam kasus korupsi. Akibatnya, masyarakat pun enggan melaporkan kasus korupsi yang diketahuinya kepada lembaga yang berwenang mengusutnya. "Masyarakat tak percaya kepada lembaga-lembaga itu."

Secara terpisah, juru bicara Mahkamah Agung Ridwan Manshur mengimbau lembaga peradilan agar mencegah pola korupsi sekecil apa pun. Dia juga meminta pengadilan memperkuat pengawasan internal dan terbuka terhadap INDONESIA
Polisi 91%
Partai Politik 89%
Parlemen 89%
Peradilan 86%
PNS 46%
Pebisnis 54%
Pendidikan 49%
Kesehatan 47%
Militer 41%
Ormas 31%
LSM 27%
Media Masa 19%

MALAYSIA
Polisi 76%
Partai Politik 69%
Parlemen 44%
Peradilan 35%
PNS 46%
Pebisnis 40%
Pendidikan 13%
Kesehatan 9%
Militer 10%
Ormas 6%
LSM 17%
Media Masa 22%

VIETNAM
Polisi 72%
Partai Politik 27%
Parlemen 28%
Peradilan 53%
PNS 55%
Pebisnis 33%
Pendidikan 49%
Kesehatan 58%
Militer 25%
Ormas 15%
LSM 19%
Media Masa 25%


THAILAND
Polisi 71%
Partai Politik 68%
Parlemen 45%
Peradilan 18%
PNS 58%
Pebisnis 37%
Pendidikan 32%
Kesehatan 21%
Militer 23%
Ormas 12%
LSM 18%
Media Masa 20%


FILIPINA
Polisi 69%
Partai Politik 58%
Parlemen 52%
Peradilan 56%
PNS 64%
Pebisnis 30%
Pendidikan 32%
Kesehatan 31%
Militer 43%
Ormas 15%
LSM 25%
Media Masa 14%


KOREA SELATAN
Polisi 35%
Partai Politik 70%
Parlemen 64%
Peradilan 38%
PNS 36%
Pebisnis 33%
Pendidikan 30%
Kesehatan 21%
Militer 31%
Ormas 43%
LSM 20%
Media Masa 36%