Maaf Gambarnya DI Atas Copas

Seperti kita ketahui, di Indonesia “tunjangan transportasi” dalam komponen gaji merupakan hal yang banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan baik BUMN maupun swasta. PEMDA DKI bisa menerapkan metode OV-card tersebut di Jakarta, dengan cara antara lain:

Mewajibkan semua perusahaan di DKI Jakarta untuk membayar “biaya transportasi” tersebut kepada PEMDA;
Dengan uang tersebut PEMDA mengeluarkan OV-card yang diberikan sepada perusahaan, kemudian perusahaan kepada masing-masing karyawannya;
Perusahaan tidak lagi perlu memberikan “tunjangan transportasi”, dan menganjurkan karyawannya untuk menggunakan transportasi umum, dengan tidak menanggung biaya transportasi apabila mereka menggunakan kendaraan pribadi;
PEMDA membayar kepada penyedia jasa transportasi umum baik swasta maupun pemerintah sesuai dengan besaran rata-rata ongkos per-orang atau penerimaan setiap kendaraan selama sebulan;
PEMDA dapat pula menggunakan uang tersebut untuk meremajakan armada transportasi pemerintah, terutama apabila kartu tersebut menggunakan chip;
PEMDA dapat mengeluarkan syarat ketentuan standar kendaraan umum yang dikelola oleh swasta, apabila mereka ingin beroperasi sesuai dengan para pengguna kartu tersebut;
Ada kurang lebih 5 juta pekerja di Jakarta. Apabila masing-masing pekerja tersebut menerima Rp. 200.000 tunjangan trnasportasi setiap bulan. Berarti setiap tahun sekitar Rp. 2.5juta per-orang.

Andai Rp. 2.5 juta/orang tersebut disetor ke PEMDA DKI, maka setiap tahunnya PEMDA DKI akan memiliki sekitar Rp. 12,5 Triliun setiap tahunnya. Dan apabila kartu tersebut dilengkapi dengan system elektronik, maka cost tersebut akan lebih actual dan efektif (pay-per-use), seperti layaknya pulsa.

Perusahaan akan lebih senang untuk mengganti tunjangan transportasi tersebut dengan kartu, walaupun sedikit lebih mahal, karena beberapa alasan:

Besarannya akan tetap (sama untuk seluruh karyawan, apapun tingkat jabatannya)…iya lah…orang kendaraan umum yang dipakai sama kog;
Perusahaan tidak perlu menanggung kerusakan kendaraan pribadi atau perawatannya apabila kendaraan pribadi tersebut rusak ketika sedang digunakan dalam pekerjaan;
Karyawan akan datang lebih tepat waktu;
dan yang paling utama, perusahaan tidak lagi perlu mengeluarkan “tunjangan transportasi”.
Sekarang coba bayangkan seandainya 5 juta pekerja tersebut dapat menggunakan segala jenis transportasi dengan gratis. Apakah mereka akan tetap memakai kendaraan pribadi?

Seandainya-pun hanya 50% dari total jumlah pekerja yang beralih menggunakan kartu tersebut dari kendaraan pribadi, itu sudah 2,5 juta kendaraan pribadi yang hilang dari jalan raya ibu kota SETIAP HARINYA!

Penggunaan OV-card tersebut juga dapat mencegah terjadinya praktek korupsi dalam PEMDA DKI, khususnya dalam pengelolaan transportasi umum, karena jumlah biaya dan penerimaan dari masing-masing pengelola jasa tersebut akan lebih transparan dan seragam.

Bagi pengelola jasa transportasi swasta, skema ini juga akan sangat menguntungkan karena mereka akan tetap menerima pemasukan dengan jumlah yang tetap, tanpa pengaruh jumlah pengguna yang mungkin tidak sama pada hari-hari atau bulan-bulan tertentu.

Penerapan model OV-card ini sangat sederhana dan tidak memerlukan investasi infrastruktur yang besar hanya memanfaatkan dan memperbaiki fasilitas yang sudah ada.

Ini baru pekerja, coba bayangkan kalau skema yang sama diterapkan juga bagi pelajar dan mahasiswa, tidak mustahil jalanan Jakarta akan jauh lebih lancar dan udara akan jauh lebih bersih.

Semoga sumbangan ide ini bisa bermanfaat Amin .