TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG - Kementerian Komunikasi dan Informatika menyetujui usulan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, untuk segera memblokir sekitar 50 juta unit telepon selular (Ponsel) dari pasar gelap atau black market (BM).

Rencananya, pemblokiran itu dilakukan pada 2014 mendatang.

Sejumlah penjual Ponsel di Kota Semarang, mengaku tidak resah pada rencana pemblokiran dan pembatasan impor Ponsel itu. Alasannya, pemlokiran IMEI tidak akan berpengaruh pada masuknya produk ilegal.

"Kalau memang mau diblokir biarkan saja, (pemilik Ponsel BM) tidak usah panik. Tidak berpengaruh pada perangkat, masih bisa dipakai. Kalaupun ada yang tidak menyala (dipakai berkomunikasi), bawa saja ke ahli-nya, bakal hidup lagi," kata Hafid, pemilik counter Ponsel di Semarang, Jumat (5/72013).

Hafid pun menyebut rencana pemblokiran itu sebagai sesuatu yang sia-sia. Kalau memang pemerintah ingin menghadap masuknya barang ilegal, seharusnya diperbaiki distribusinya.

"Blackmarket itu kan cara masuknya. Kalau ada yang bilang dengan diblokir IMEI-nya, (barang BM) bisa berjalan baik, menurut saya aneh. Lha wong barangnya sudah di pasar,” kata Hafid.

Lebih jauh, Hafid pun menilai rencana pemblokiran IMEI itu sebagai ulah sejumlah pihak yang kalah bersaing di pasar. Ada beberapa supplier yang dekat dengan pemerintah yang merasa tersaingi dengan keberadaan supplier lain yang menjual barang lebih murah.

"Kabar pemblokiran barang BM ini sudah lama. Kenapa yang diblokir IMEI-nya, bukan proses masuknya yang diperbaiki. Pemerintah ini mengatur sensus saja kacau, apalagi mengatur nomor IMEI,” tegas Hafid.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenkominfo, Gatot S Dewa Broto, mengatakan, penonaktifan itu dilakukan dengan cara memblokir international mobile equipment identity (IMEI) yang ada di perangkat telekomunikasi.

"Mengingat keberadaan IMEI belum tentu sepenuhnya dipahami oleh sebagian besar pengguna layanan telekomunikasi dan mungkin sejauh ini yang diketahuinya hanya nomor telepon saja misalnya, maka sosialisasi intensif harus komprehensif," kata Gatot.

Sosialisasi pemblokiran ini, katanya, juga akan dilakukan penyelenggara telekomunikasi dan vendor telekomunikasi serta berbagai pihak terkait.

Ditegaskan Gatot, seharusnya setiap ponsel hanya memiliki satu IMEI. Tapi nyatanya, orang di Indonesia bisa mnenggandakannya secara bebas, sehingga satu IMEI bisa untuk ribuan produk.

"Jumlah total perangkat telekomunikasi yang beredar baik di tangan pengguna maupun masih di pergudangan dan atau pertokoan adalah sekitar 50 juta," kata Gatot.

Adapun jumlah perangkat telekomunikasi yang nomornya aktif digunakan adalah sekitar 250 juta perangkat komunikasi berupa ponsel, smartphone, dan komputer tablet.

Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Sigit Puspito Wigati menegaskan, di luar negeri, nomor IMEI hanya dipakai satu perangkat ponsel.

"Hanya di Indonesia, satu nomor IMEI bisa digunakan mencapai 10.000 perangkat Ponsel," ungkapnya.


ember
-----------------------------------------------------------------------------------
komentar TS :
kenapa tidak dibuat : HP BM baru bisa dipakai jika meregister-kan nomor IMEI-nya ke dalam sistem, dengan membayar pajak sekian rupiah kepada negara.. menurut saya fair. kenapa harus diblokir ?
lagipula bs jadi orang yang membeli bahkan tidak tahu IMEI hp yang dibelinya adalah duplikasi,.. bahkan tidak tahu IMEI itu apa.. masak diblokir juga?
mendapatkan (membeli) barang dengan harga murah adalah hak setiap orang, kenapa harus beli lewat segelintir importir yang menguasai jalur import HP dan distribusinya d negeri ini?
getol sekali bapak GW memperjuangkan aturan "blokir hp bm", apakah hp bm ini meresahkan masyarakat ? mendesak ? atau bapak GW sudah mendapatkan deal2 tertentu menjelang 2014 dari importir / distributor HP?

menurut agan2 ?