Festival "Seksualitas Merdeka" diluncurkan tahun 2008 dan pemerintah tidak melakukan intervensi selama tiga tahun.
Namun rencana penyelenggaraan festival kali ini menuai protes dari para politisi dan tokoh agama.
"Larangan festival ini melanggar hak dasar untuk berekspresi yang dijamin oleh hukum internasional dan konstitusi Malaysia," kata Human Rights Watch dalam surat kepada Perdana Menteri Najib Razak.
Larangan itu bertolak belakang dengan seruan Najib untuk persatuan di tengah keanekaragaman dan menunjukkan "diskriminasi" yang masih ada dalam pemerintah, kata organisasi yang bermarkas di Amerika Serikat ini.
Festival ini sedianya dimulai Rabu (09/11) namun polisi menerapkan larangan minggu lalu dengan alasan keamanan nasional setelah sejumlah kelompok Muslim mengancam akan menggelar protes.

Pejabat polisi Khalid Abu Bakar mengatakan saat itu polisi mendapatkan banyak surat protes termasuk dari organisasi nonpemerintah dan organisasi agama yang khawatir program itu akan menganggu ketertiban umum.
Ia mengatakan pihak penyelenggara akan menghadapi hukuman bila tetap melangsungkan acara itu.
"Bila mereka tetap jalan, kami tidak akan ragu untuk menahan mereka," kata Khalid pekan lalu.
Ia mengatakan polisi tidak membatasi hak warga Malaysia untuk berekspresi namun karena itu menyangkut keamanan nasional, pihaknya harus mengambil langkah.
Namun Human Rights Watch mengatakan polisi tidak memiliki bukti bahwa acara lima hari yang akan diselenggarakan di tempat tertutup itu, akan mengganggu ketertiban umum.
Agenda festival homoseksual itu termasuk pembicaraan tentang seksualitas, pameran seni, dan pelatihan dandan untuk waria.
Pemimpin oposisi Anwar Ibrahim juga termasuk yang menentang pelarangan ini dan mengatakan ia mendukung gerakan untuk memperjuangkan kebebaskan berekspresi.