Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Arab dan Afrika Hossein Amir Abdollahian menegaskan penentangan kuat Tehran atas solusi militer terhadap krisis Mesir dan mengatakan masalah di negara Arab itu harus diselesaikan melalui diplomasi dan perundingan.
“Mesir harus menjauhkan diri dari militerisme,” kata Hossein Amir Abdollahian Jumat (5/7).
“Tuntutan sah rakyat Mesir harus dihormati dalam mencari kemerdekaan, kebebasan dan demokrasi mereka,” kata Wakil Menteri Luar Negeri Iran itu.
Dikatakannya, tren demokrasi akan mencakup semua dan harus berlangsung di Mesir dan prestasi tahun 2011 revolusi negara itu harus dipertahankan.
“Setiap konflik yang mengarah pada kekerasan di Mesir adalam permainan tangan-tangan musuh,” lanjut Amir Abdollahian.
“Tidak diragukan lagi, orang-orang yang tanggap dan berwawasan Mesir akan menggagalkan oportunisme musuh serta menolak tawaran menghentikan tren demokrasi yang merupakan buah dari revolusi Mesir,” jelasnya.
Setelah protes anti-pemerintah besar-besaran di Mesir digelar, militer negara itu mengkudeta Presiden terpilih, Mohamed Morsi.
Pada, Rabu lalu dalam sebuah pidato di televisi negara, Jenderal Abdel Fattah al-Sisi, panglima militer Mesir, mengumumkan pencopotan presiden Morsi secara terang-terangan.
Polisi kemudian mulai menangkapi para pembantu kunci presiden dan para pemimpin Ikhwanul Muslimin.
Sisi juga membekukan konstitusi negara dan mengatakan bahwa pemilihan parlemen baru akan diadakan.
Panglima militer itu menyatakan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahkamah Adli Mansour sebagai presiden sementara. [
IT/ASS/ON]
.
