Akhir-akhir ini saya sering sekali mendengar berita tentang krisis politik mesir, kata-kata ini mungkin juga sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Sejak minggu (30/6) lalu, berbagai demonstrasi mencuat di negeri itu. Krisis politik terjadi setelah terpilihnya Muhamad Mursi sebagai presiden Mesir, dipilih secara demokratis dalam sebuah pemilihan umum yang jujur dan adil pada awal 2012.

Setelah satu tahun berkuasa, Mursi kehilangan pamor dihati sebagian besar masyarakat mesir. Ketegangan terjadi antara Ikhwanul Muslimin dan kaum opsisi sehingga pada Rabu 31 Juli 2013, Mursi resmi digulingkan oleh Militer Mesir.

Segala sesuatu yang terjadi, pasti ada penyebabnya. Terus, apakah yang menyebabkan Mursi kehilangan pamornya di negeri piramyd ini sehingga kekuasan diambil oleh pihak militer. Berikut ini beberapa sebab yang saya dapat dari berebagai sumber:

1. Dominasi Ikhwanul Muslimin

Ketidaksukaan sebagian warga Mesir pada kelompok Ikhwanul Muslimin, partai pemenang Pemilu Mesir dan partai asal Presiden Mursi, menguat setahun terakhir.

Ada tuduhan kalau Mursi sengaja memberikan kursi-kursi kekuasaan penting hanya pada kader-kader Ikhwanul Muslimin. Terakhir, dia menunjuk tujuh gubernur baru yang semuanya berlatar belakang Ikhwanul Muslimin.

Namun pendukung Mursi membantah hal ini. Mursi disebut-sebut telah menawarkan kursi vital di kabinet dan lembaga negara lainnya pada kaum oposisi namun semua ditolak.

2. Memburuknya Ekonomi

Setahun setelah memerintah, kondisi perekonomian Mesir terus memburuk. Investasi asing tidak kunjung datang, sementara sektor pariwisata yang merupakan salahsatu tulang punggung ekonomi Mesir, tak kunjung pulih. Harga bahan makanan, bahan bakar dan komoditas lain terus meroket. Listrik seringkali mati karena ketiadaan bahan bakar.

Kabinet Mursi sebenarnya sedang menegosiasikan pinjaman lunak dari IMF sebesar US$ 4,8 miliar. Namun, jika pun disetujui, pinjaman ini akan memaksa pemerintah Mesir memotong subsidi di berbagai sektor, yang justru berpotensi menimbulkan keresahan sosial.

3. Dekrit Presiden 22 November 2012

Keputusan Mursi menerbitkan sebuah dekrit presiden pada 22 November 2012 lalu dinilai sebagai sebuah kesalahan fatal. Dalam dekrit itu, Mursi memecat jaksa agung, membuat semua keputusan presiden kebal dari gugatan hukum (judicial review) dan menegaskan keabsahan parlemen Mesir. Keabsahan parlemen sebelumnya sempat digugat oleh beberapa pihak.

Sebulan setelah dekrit itu diterbitkan, pemerintahan Mursi menggelar referendum untuk mengesahkan konstitusi baru Mesir. Tindakan ini pun dikritik karena dinilai sepihak dan terburu-buru. Konstitusi itu dinilai hanya mencerminkan kepentingan kelompok Mursi dan tidak dibuat dengan mempertimbangkan elemen politik lain di Mesir.

4. Pelanggaran Demokrasi dan HAM

Setahun kepemimpinan Mursi diwarnai banyak aksi pelanggaran Hak Asasi Manusia, demokrasi dan toleransi beragama. Dia dinilai gagal melakukan reformasi sektor keamanan terutama di kepolisian, paramiliter dan dinas intelijen Mesir.

Ketika polisi Mesir terlibat pembantaian di Port Said, Januari 2013 lalu dan 30 orang meninggal, Mursi dinilai tidak berusaha menindak pelakunya dengan tegas. Serangan terhadap gereja Kristen Koptik dan kaum minoritas pun meningkat.

Selain itu, parlemen Mesir yang didominasi Ikhwanul Muslimin dinilai berusaha terus menerbitkan undang-undang baru yang membatasi masyarakat sipil. Sebuah Rancangan UU tentang keberadaan NGO sedang dibahas dan disebut-sebut bakal mengontrol organisasi masyarakat sipil. Semua faktor ini bersama-sama membuat gelombang anti Mursi terus menguat. Terlebih setelah sebuah gerakan populer yang menamakan dirinya ‘Tamarod’ muncul pada awal tahun ini dan menggulirkan petisi untuk menggulingkan Mursi.