Pengusaha angkutan umum di Jakarta telah menaikkan tarif secara sepihak, agar tak merugi seiring dengan dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintah. Tindakan itu mereka lakukan mengingat belum ada keputusan resmi dari Pemprov DKI soal tarif angkutan umum.

Terkait permasalahan ini, Gubernur Joko Widodo (Jokowi) menuding anggota dewan sebagai penyebab molornya pengesahan aturan kenaikan tarif angkutan umum.

"Tanya dewan dong, masa tanya saya," ujar Jokowi dengan ketus di Balai Kota, Jakarta, Jumat (5/7).

Politikus PDIP ini menampik jika molornya penetapan aturan kenaikan tarif karena sejumlah syarat yang diajukan DPRD belum dipenuhi.

"Syarat apa?" tanya Jokowi kesal.

Jika masyarakat merasa dirugikan dengan tarif angkutan ilegal yang berlaku saat ini, Jokowi mempersilakan desakan disampaikan ke DPRD. Jokowi menilai DPRD sengaja mengulur waktu.

"Biar masyarakat yang mendesak saja. Sehari setelah itu (BBM naik), suratnya sudah dikirim ke sana (DPRD) agar cepet keluar. Sehingga di lapangan tidak terjadi menaikkan sendiri," tegas Jokowi.

Ketika ditanya bagaimana strategi untuk mengatasi kerugian pengusaha dengan belum diketoknya tarif baru, Jokowi geleng-geleng kepala.

"Lah kok tanya saya gimana sih, kan sudah ngajuin ke Organda sudah ketemu dewan transportasi. Kita sudah buatin surat. Sudah diajukan. Tanya jangan ke saya," jawab Jokowi.

DPRD ngotot harus ada jaminan perbaikan pelayanan transportasi sebagai kompensasi kenaikan tarif angkutan umum.

sumber

aduh DPRD lagi2 hambat kinerja pemerintahan Jokowi - ahok... ckckckckckck....