Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan gaji TNI dan PNS golongan rendah tidak manusiawi. Menurut Abraham, gaji PNS sekitar Rp 2 juta atau Rp 3 juta dengan menghidupi 3 orang anak tentu tidak akan cukup.

"Bayangkan gaji Rp 2 juta atau 3 juta dengan anak 3 maka enggak akan cukup. Kita harus membedakan korupsi karena tamak dan karena gaji yang rendah. Kalau bupati atau gubernur korupsi karena beliau tamak. Maka hukumannya harus lebih berat," kata Abraham di hadapan caleg PDIP di Gedung Serba Guna, Senayan, Jakarta, Rabu (3/7).

Abraham mencontohkan jeleknya sistem penggajian TNI dan PNS golongan rendah di Indonesia. Untuk itu, menurut Samad, KPK akan merekomendasikan kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem penggajian agar lebih baik.

"Gaji buruh di Jakarta lebih besar dari TNI atau PNS golongan terendah. Oleh karena itu, gaji harus manusiawi, negara harus adil. Apabila terjadi korupsi di level PNS terendah, pungli pengurusan KTP, oknum lalu lintas, hemat kami harus ada penggajian pemerintah yang lebih baik. Karena adanya struktur penggajian yang tak manusiawi," ujar Abraham.

Abraham menjelaskan tiga hal penyebab terjadinya korupsi di antaranya, individu, sistem, dan perilaku kebiasaan dalam masyarakat. Dia menuturkan, KPK lagi mengembangkan sistem SIN (Sistem Integritas Nasional). Nanti akan kita berikan ke kementerian, partai-partai dan instansi lainnya.