REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Usaha 11 pemain PSMS Medan
memperjuangkan gaji yang
tertunggak 10 bulan belum juga
membuahkan hasil. Bukannya
mendapat kepastian, mereka justru terancam dijatuhkan sanksi oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI
lantaran melakukan aksi demonstrasi di Jakarta, pertengahan Juni.

Ketua Komdis PSSI Hinca Panjaitan
menilai aksi demonstrasi 11 pemain PSMS itu termasuk dalam kategori perilaku buruk. "Mereka memasang poster dengan tulisan-tulisan kasar. Mereka mengambil cara atau jalan diluar mekanisme olahraga," kata Hinca usai menggelar rapat Komdis
di kantor PSSI, Senayan, Jakarta,
Rabu (3/7) malam.

Hinca mengaku tidak
mempermasalahkan bila ada pemain yang menuntut hak. Hanya saja harus dilakukan dengan cara yang profesional. Yakni dengan cara-cara yang sudah tertera dalam kontrak dengan klub. "Baca kontrak itu, dan
selesaikan sesuai apa yang tertuang di dalam kontrak itu," ujarnya.

Saat itu, Hinca juga baru saja
melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PSMS Indra Sakti. Pertemuan itu dilakukan untuk membahas mengenai aksi demo para pemain PSMS. Diucapkan Hinca, Indra Sakti membawa bukti cukup banyak terkait aksi demonstrasi tersebut.

Bahkan dikatakannya, demo juga
dilakukan di depan rumah salah
satu pengurus PSMS. Namun ketika ditanya apakah tindakan para pengurus PSMS yang
tidak membayar gaji pemain
termasuk dalam kategori perilaku
buruk, Hinca enggan menjawabnya.
Ia mengatakan masalah gaji
bukanlah urusan Komdis.

"Kami tidak menyentuh masalah gaji," tuturnya.

Mengenai jenis sanksi, Hinca belum bisa memutuskan. Komdis akan lebih dulu mendengar penjelasan langsung dari salah satu pemain PSMS yang akan diundang pada pekan depan.

"Jadi mereka kami beri kesempatan untuk melakukan
pembelaan. Mungkin yang akan kami undang hanya kapten tim saja," kata Hinca.