KASKUS

UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS

Quote:RULES
  • Harap membaca terlebih dahulu peraturan forum MELEKHUKUM di sini >>> RULES MELEK HUKUM
  • Dipersilahkan menanyakan, menjawab, membahas, atau memberi saran tentang hal-hal yang berkaitan dan berbau kenotariatan (Notaris)
  • Dilarang keras secara sengaja double post (dopost) terlebih-lebih triple post dst!! (alasan inet lemot klasik, harap segera diedit)
  • Dilarang rusuh antar kaskuser. Jagalah perdamaian! NO SARA!!!
  • Anda sopan kami segan



"sebelumnya TS hanya memfasilitasi bagi kaskuser maupun pihak lain untuk sama-sama belajar"
"TS tidak ada niat sedikitpun untuk menggurui kita disini semua sama "

Quote:
UNDANG-UNDANG NO. 30/2004 tentang JABATAN NOTARIS (UUJN)
Spoiler for DOWNLOAD UUJN:


  • Apa itu Notaris?
  • Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untukmembuat
    akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud
    dalam UUJN

  • Mengapa perlu Notaris?
  • Dalam kehidupan yang semakin maju, dikit-dikit orang udah buat perjanjian untuk cari aman. untuk lebih amannya lagi perjanjiannya dibuat dihadapan Notaris. karena Notaris adalah Pejabat Umum Negara.

RESERVED FOR UPDATE
SEJARAH NOTARIS

Kehadiran Notaris sebagai Pejabat Publik adalah jawaban dari kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan-perikatan yang mereka lakukan, tentunya perikatan yang terkait dengan kehidupan sehari-hari dan juga usaha perdagangan. Notaris adalah satu-satunya pejabat yang diberi wewenang umum untuk membuat akta perikatan, selagi belum ada Undang-Undang yang mengatur perihal pembuatan akta tertentu dengan pejabat khusus di luar Notaris. Seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) misalnya.

Sebelum berlakunya undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris atau yang sering disingkat UUJN, peraturan jabatan notaris masih bersifat kolonial dan tidak terkodifikasi dengan baik. Adalah Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia) sebagaimana diatur dalam Staatsblad No.1860:3 yang menjadi peraturan jabatannya.

Tentu saja kehadiran UUJN menjadi babak baru dalam dunia Notariatan yang sedang memasuki babak baru karena Notariatan terlihat semakin kokoh menapakan diri sebagai kajian otonom dari Ilmu Hukum. Hingga selanjutnya lebih akan dikenal dengan sebutan Hukum Kenotariatan.
Seperti yang diungkapkan A. Pitlo bahwa kajian Hukum Kenotariat semakin terlihat karena muncul istilah-istilah khas dari kajiannya, seperti penghadap (comparant), pihak (partij), peresmian akta (verlijden), dan sebagainya, yang semuanya hanya dikenal dalam khas Hukum Notariat, dan juga perhatian diberikan kepada peraturan-peraturan tentang cara membuat akta, yaitu tentang keharusan notaris membacakan akta tersebut didepan penghadap sebelum akta ditandatangani.

Barulah di tanggal 6 Oktober 2004 diundangkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Diundangkannya UUJN ini tentu saja disambut baik oleh kalangan Ilmu Hukum, Hukum Notariat, dan masyarakat pada umumnya terlebih lagi mereka yang biasa menggunakan layanan dari notaris. Sambutan tersebut adalah wujud kegembiraan karena Notariat, dalam posisi Pejabat Notaris dan Hukum Notaris secara umum kini lebih efisien menuju kodifikasi yang positif. Karena pada pasal 91 UUJN telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:
  1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb 1860:3) sebagaimana telah diubah terakhir dalam Lembaran Negara Tahun 1945 Nomor 101;
  2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 700);
  4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379); dan
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.

Maka sejak berlakunya UUJN peraturan perihal jabatan dan Hukum Notaris sudah terkodifikasi di dalam satu Undang-Undang saja. Tentu saja kondisi seperti ini membuat hukum menjadi lebih efisien dengan harapan dapat mendukung aktifitas perikatan menjadi lebih teratur dan ada kepastian hukum, dalam rangka menuju kepada tujuan hukum itu sendiri yang salah satunya adalah keadilan.

sumber
RESERVED FOR UPDATE
reserved
tengkiu sudah mau berbagi
viva notarius, berbudi luhur dan bermartabat dalam menjalankan tugas jabatan
Quote:Original Posted By toean.demang
reserved
tengkiu sudah mau berbagi
viva notarius, berbudi luhur dan bermartabat dalam menjalankan tugas jabatan


sama-sama gan

*sekalian reserved
notaris kalo mao cuti ajuin ke siapa ya?
Quote:Original Posted By clone.appo
notaris kalo mao cuti ajuin ke siapa ya?


ada dalam BAB V: CUTI NOTARIS DAN NOTARIS PENGGANTI.
Pasal 27 :
"Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai
usulan penunjukan Notaris Pengganti.
Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu:
Majelis Pengawas Daerah, dalam hal jangka waktu
cuti tidak lebih dari 6 (enam) bulan;
Majelis Pengawas Wilayah, dalam hal jangka waktu
cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu)
tahun; atau
Majelis Pengawas Pusat, dalam jangka waktu cuti
lebih dari 1 (satu) tahun.
Permohonan cuti dapat diterima atau ditolak oleh pejabat
yang berwenang memberikan izin cuti.
Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b disampaikan kepada Majelis Pengawas Pusat.
Tembusan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah dan
Majelis Pengawas Wilayah. "
IKATAN NOTARIS INDONESIA

Organisasi notaris adalah wadah perkumpulan notaris. Di Indonesia, hanya ada satu organisasi yang diakui yaitu Ikatan Notaris Indonesia(INI). INI telah ada dari awal munculnya profesi notaris di Indonesia. Wadah yang diakui hanya satu karena wadah profesi ini memiliki satu kode etik. Dan juga diakui oleh Departemen Hukum dan HAM, sesuai dengan keputusan menteri Hukum dan HAM No.M.01/2003 pasal 1 butir 13.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang terakhir Telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1995 Nomor C2-10221.HT.01.06 tahun 1995 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal7 April 1995 Nomor 28 Tambahan No.1/P-1995, Ikatan Notaris Indonesia merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum.
Selanjutnya yang dimaksud dengan Ikatan Notaris Indonesia, adalah organisasi yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum sebagai satu-satunya organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia, bercita-cita untukmenjaga dan membina keluhuran martabat dan jabatan Notaris.
Menurut Pasal 1 angka 5 UUJNmenegaskan syarat organisasai jabatan Notaris ada 2 (dua), yaitu :
(1) berbentuk perkumpulan; dan
(2) berbadan hukum.
Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 82dan 83 UUJN parameter organisasi jabatan Notaris wajib mempunyai :
a. Anggaran Dasar;
b. Anggaran Rumah Tangga;
c. Kode Etik Jabatan;
d. Mempunyai Buku Daftar Anggota yang salinannya disampaikan kepada
Menteri dan Majelis Pengawas.

Organisasi jabatan Notaris juga harus mempunyai kesinambungan dalam melaksanakan roda organisasi, misalnya pertemuan anggota atau kongres secara terjadwal dan berjenjang yang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi, disamping itu juga adanya pertemuan ilmiah dan pembinaan untuk para anggota yang terstruktur dan terjadwal. Kesemuanya itu telah dipenuhioleh Ikatan Notaris Indonesia (INI), oleh karena itu INI sebagai satu-satunya organisasi jabatan yang menghimpun mereka yang menjalankantugas jabatan sebagai Notaris.
Menurut ketentuan Pasal 1 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Hasil Konggres Ikatan Notaris Indonesiadi Jakarta tanggal 28 Januari 2006,
yang dimaksud Perkumpulan bernama Ikatan Notaris Indonesia disingkat I.N.I., adalah organisasi profesi jabatan Notaris yang berbadan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris.
Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 6, dinyatakan, bahwa Perkumpulan
adalah satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap
Notaris di seluruh Indonesia.
Selain pengaturan dalam Anggaran Dasar,ketentuan mengenai keberadaan Ikatan Notaris Indonesia juga terdapat dalam Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia hasil Keputusan Rapat Pleno Ikatan Notaris Indonesia di Medan pada tanggal 29 Maret 2007, yaitu dalam Bab I Status Perkumpulan Pasal 1 yang berbunyi : Ikatan Notaris Indonesia, selanjutnya disingkat INI, adalah satu-satunya wadah organisasi profesi jabatan Notaris bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia.

sumber
ketuanya masih adrian djuaini kah?:
trit yg sangat berguna, keep sharing

numpang tanya pak notaris.
to my knowledge, ada beberapa akta yg saya baca, tertulis klausul aneh menurut saya, biasanya pasal terakhir, begini bunyinya (gak sama persis tapi pokoknya begitu) :

dengan ini para pihak melepaskan dan membebaskan notaris dan saksi saksi dari segala tuntutan maupun gugatan yag terjadi diantara para pihak sehubungan dengan akta ini

kenapa fenomena ini ada ya pak notaris ? apa notaris mau buang badan karena sudah tak yakin dengan akta yg dibuatnya ?

saran, komentar. sanggahan pak notaris sangat diharapkan, penasaran soalnya. sudah
kalau aktanya tidak memuat klausul severability, gimana dong tuh?
Quote:Original Posted By clone.appo
ketuanya masih adrian djuaini kah?:

kemarin akhir Mei ada kongres luar biasa buat milih Ketua INI lagi.
dan terpilih lagi Pak Adrian Djuaini.
cmiiw
Quote:Original Posted By khairumakareen
trit yg sangat berguna, keep sharing

numpang tanya pak notaris.
to my knowledge, ada beberapa akta yg saya baca, tertulis klausul aneh menurut saya, biasanya pasal terakhir, begini bunyinya (gak sama persis tapi pokoknya begitu) :

dengan ini para pihak melepaskan dan membebaskan notaris dan saksi saksi dari segala tuntutan maupun gugatan yag terjadi diantara para pihak sehubungan dengan akta ini

kenapa fenomena ini ada ya pak notaris ? apa notaris mau buang badan karena sudah tak yakin dengan akta yg dibuatnya ?

saran, komentar. sanggahan pak notaris sangat diharapkan, penasaran soalnya. sudah

Karena pada esensinya, dalam suatu akta Notaris bukan termasuk para pihak. Notaris hanyalah pihak yang ditunjuk oleh Negara menjembatani para pihak dalam pembuatan akta.
Jadi Notaris bukan "buang badan", melainkan "tidak ikut campur" dalam perjanjian para pihak.
________________________________________________________
hehe. saya belum jadi Notaris gan.
saya masih mahasiswa kenotariatan. makanya kita disini sama-sama belajar.
Quote:Original Posted By clone.appo
kalau aktanya tidak memuat klausul severability, gimana dong tuh?

tidak menjadi masalah jika akta tidak memuat klausul severability atau klausul kebatalan.
karena isi perjanjian merupakan hal-hal yang disepakati para pihak. jadi sepanjang para pihak sepakat untuk tidak memuat klausul severability perjanjian tetap sah.
huahahahahaha.....


masih mahasiswa...


buat apa dibacain kalo cuman memfasilitasi
Quote:Original Posted By clone.appo
huahahahahaha.....


masih mahasiswa...


buat apa dibacain kalo cuman memfasilitasi

makanya kita sama-sama sharing dan sama-sama belajar.
kalo agan kurang berkenan gak mampir gpp kok.
Quote:Original Posted By freshaanggeni

Karena pada esensinya, dalam suatu akta Notaris bukan termasuk para pihak. Notaris hanyalah pihak yang ditunjuk oleh Negara menjembatani para pihak dalam pembuatan akta.
Jadi Notaris bukan "buang badan", melainkan "tidak ikut campur" dalam perjanjian para pihak.



thanks gan.
artinya agan sudah tahu klausul itu di created dan dicangkokkan notaris sendiri dalam aktanya agar tidak tercampur dalam perjanjian para pihak kan.

para pihak mungkin saja menghormati klausul itu, bisa juga gak peduli karena (sudah disinggung agan clone.appo) adanya severability. apa sih manfaat dan gunanya klausul itu bagi notaris, karena banyak juga notaris yg ogah cantumin klausul itu dalam aktanya. bukankah dalam uujn notaris sudah cukup terlindungi.

thanks lagi gan.
Quote:Original Posted By freshaanggeni

makanya kita sama-sama sharing dan sama-sama belajar.
kalo agan kurang berkenan gak mampir gpp kok.


ngapain gw sharing sama elu? siapa elu? mahasiswa doang yang punya ketrampilan gugling dan copy paste..
Quote:Original Posted By khairumakareen


thanks gan.
artinya agan sudah tahu klausul itu di created dan dicangkokkan notaris sendiri dalam aktanya agar tidak tercampur dalam perjanjian para pihak kan.

para pihak mungkin saja menghormati klausul itu, bisa juga gak peduli karena (sudah disinggung agan clone.appo) adanya severability. apa sih manfaat dan gunanya klausul itu bagi notaris, karena banyak juga notaris yg ogah cantumin klausul itu dalam aktanya. bukankah dalam uujn notaris sudah cukup terlindungi.

thanks lagi gan.


hush!: udah yang bego biarin aja bego.......
Ad kewajiban notaris memriksa identitas para pihak gak dalam jual beli ?

Gimana soal pngecekan sertipikat tanah? Apakh notaris hanya berdasarkan keterangan dri BPN atoo ada kewajiban dia cross check ke lokasinya?

Klo seluruh identitas salah satu pihak ad yg salah bagaimana kekuatan hukum atas aktanya ..

Dn apakah notaris mw mnta maaf klo emang dia sudah salah membuat sertipikat ?
sertipikat apa?: