Jakarta (ANTARA News) - Pengacara senior dan aktivis Hak Asasi Manusia Adnan Buyung Nasution mengimbau masyarakat untuk tidak memilih 36 calon anggota legislatif (caleg) yang tidak berkomitmen emberantas korupsi lansiran Indonesia Corruption Watch (ICW).

"Orang-orang yang seperti itu memang jangan terpilih lagi. Juga mereka yang memiliki track record (rekam jejak) tidak propemberantasan korupsi jangan dipilih lagi," kata Adnan di Jakarta, Minggu.

ICW merilis 36 nama caleg DPR dari sembilan parpol peserta Pemilu 2014 yang dinilai tidak berkomitmen memberantas korupsi di Indonesia.

Adnan mengapresiasi langkah ICW yang berani mengumumkan nama-nama yang diragukan memiliki sikap antikorupsi karena terlibat kasus korupsi dan tidak mendukung penegakan antikorupsi.

"Kita harus bela ICW. Dengan cara begitu, itu merupakan bentuk pengawasan. Jangan sampai (anggota dewan) sekarang berpikir otoriter dan menyengsarakan rakyat dengan membuat UU yang malah menjerat rakyat," tegasnya.

Rangkuman nama caleg ICW itu adalah instrumen yang dapat digunakan masyarakat untuk menyaring sebelum menjatuhkan pilihannya pada hari pemungutan suara 9 April tahun depan.

Adnan mengaku siap pasang badan jika nama-nama caleg itu memasalahkan dan menggugat ICW ke pengadilan atas tuduhan pencemaran nama baik.

"Kalau mereka tersinggung, silakan menuntut. Saya akan bantu siapapun LSM yang dituntut atas rilis ini," tegasnya.

Dari 36 nama caleg pada daftar calon sementara (DCS) yang dirilis ICW, Partai Demokrat menyumbang sepuluh caleg), Partai Golkar sembilan caleg, PDI Perjuangan lima caleg, PKS empat caleg, Gerindra tiga caleg, PPP dua caleg, Hanura, PKB dan PBB masing-masing 1 caleg.
http://www.antaranews.com/berita/382...leg-prokorupsi




36 Caleg DPR Tak Layak Dipilih Versi ICW

MedanBisnis – Jakarta. Indonesia Corruption Watch (ICW) merilis 36 nama anggota dewan yang diragukan komitmennya terhadap pemberantasan korupsi. Ironisnya, 36 nama ini merupakan calon legislatif 2014, di antaranya Sutan Bathoegana, Fahri Hamzah dan Jhonny Allen Marbun.
"Jangan sampai publik memilih orang yang salah dalam Pileg 2014," kata peneliti dari ICW Donald Fariz, di kantornya, Jalan Kalibata Timur, Jakarta, Jumat (28/6).

Ada 5 indikator sehingga para politisi Senayan tersebut tak pro pemberantasan korupsi.

Pertama, namanya pernah disebut dalam keterangan saksi atau dakwaan JPU terlibat serta atau turut menerima sejumlah uang dalam sebuah kasus korupsi.

kedua, bekas terpidana kasus korupsi.

ketiga, pernah dijatuhi sanksi atau terbukti melanggar etika dalam pemeriksaan oleh Badan Kehormatan DPR.

Keempat, mengeluarkan pernyataan di media yang tidak mendukung upaya pemberantasan korupsi.

kelima, mendukung upaya revisi UU KPK yang berpotensi memangkas dan melemahkan kewenangan lembaga tersebut.

ICW juga mempertimbangkan serangan politisi Senayan terhadap pemberantasan korupsi seperti revisi Undang-Undang KPK yang mengamputasi kewenangan lembaga tersebut, pembintangan dana untuk pembangunan gedung KPK, pengurangan anggaran KPK, intervensi terhadap proses pemindahan persidangan Walikota Semarang yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, penolakan moratorium remisi bagi koruptor, dan ancaman pemotongan anggaran KPK oleh DPR.

Salah satu anggota DPR yang masuk kategori tidak pro pemberantasan korupsi adalah anggota Komisi III DPR dari PKS Fahri Hamzah. Disebutkan indikatornya bahwa Fahri pernah mendorong pembubaran KPK.

"Kalau mereka terpilih lagi, saya khawatir wajah DPR tak akan berubah. Yang ada hanya kegaduhan parlemen. Pemberantasan korupsi tidak akan menjadi lebih baik," ujar Donald.

ICW tak kuasa memaksa para parpol atau KPU membatalkan caleg-caleg tersebut. Yang bisa dilakukan hanyalah imbauan agar masyarakat tidak memilih nama-nama di atas.
"Kita tidak punya ruang untuk memaksa parpol, tapi kita mau membangun public awareness," pungkas Donald.

Deputi Direktur Jaringan Pendidikan Pemilih Untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz menyatakan, KPU memiliki kelemahan dalam hal mempertimbangkan track record para caleg kepada pemberantasan korupsi. Padahal itulah hal substantif yang harus dipertimbangkan KPU dan masyarakat.

"Laporan dari masyarakat yang diterima sampai 27 Juni 2013 kemarin itu bukan menyentuh substansinya, tapi hanya laporan persoalan administratif belaka," kata Masykur.

Fahri Hamzah balik menuding bahwa ICW-lah yang sebenarnya tidak propemberantasan korupsi. "Mereka (ICW-red) tidak mau korupsi hilang karena itu dagangannya dan mereka mendapatkan proyek asing dari berlanjutnya korupsi di Indonesia," serang politisi PKS ini.

Sedangkan Sutan Bhatoegana marah mengetahui dirinya disebut ICW tidak pro pemberantasan korupsi. Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat ini mengancam akan melaporkan ICW ke polisi. "Saya sebelumnya hormat betul sama ICW, tapi dengan begini saya anggap dia lembaga abal-abal. ICW sudah menyebar fitnah, saya akan laporkan ke Bareskrim segera," katanya.
Sutan tak habis pikir mengapa dirinya dinilai tidak pro pemberantasan korupsi. Dia menilai ICW tendensius.

Sutan mengancam akan segera melaporkan ICW ke polisi. "Saya akan galang, saya akan laporkan. Kalau mereka tidak coret nama saya di sana, saya akan melaporkan mereka ke polisi atas penghinaan dan perbuatan tidak menyenangkan," pungkasnya.

Nama Caleg Tak Pro Pemberantasan Korupsi

1. Aziz Syamsuddin (Golkar)
2. Desmond J Mahesa (Gerindra)
3. Herman Hery (PDIP)
4. Bambang Soesatyo (Golkar)
5. Edhie Baskoro Yudhoyono (PD)
6. Mahyudin (Golkar)
7. I Wayan Koster (PDIP)
8. Said Abdullah (PDIP)
9. Mirwan Amir (PD)
10. Abdul Kadir Karding (PKB)
11. Olly Dondokambey (PDIP)
12. Jhonny Allen Marbun (PD)
13. Ahmad Yani (PPP)
14. Syarifuddin Suding (Hanura)
15. Nasir Djamil (PKS)
16. Idris Laena (Golkar)
17. Achsanul Qosasih (PD)
18. Zulkifliemansyah (PKS)
19. Ignatius Mulyono (PD)
20. Nudirman Munir (Golkar)
21. Setya Novanto (Golkar)
22. Kahar Muzakir (Golkar)
23. Adang Darajatun (PKS)
24. Fahri Hamzah (PKS)
25. Ribka Tjiptaning (PDIP)
26. Pius Lustrilanang (Gerindra)
27. Melchias Marcus Mekeng (Golkar)
28. M Nasir (PD)
29. Vonny Anneke Panambunan (Gerindra)
30. Nazaruddin Sjamsuddin (PBB)
31. Sutan Bhatoegana (PD)
32. Marzuki Alie (PD)
33. Priyo Budi Santoso (Golkar)
34. Maz Sopacua (PD)
35. Charles Jonas Mesang (Golkar)
36. H Achmad Farial (PPP)
http://www.medanbisnisdaily.com/news.../#.UdBzZaw0_PI