Modal Amanah, Djoko Santoso Incar RI-1

Lupa pada amanah Allah dan rakyat. Itulah yang membuat NKRI menjadi sebuah negara penuh kebimbangan. Tak pelak lagi pengabdian pada rakyat, hanya menjadi pertimbangan yang kesekian. Para pejabat negara lebih terfokus pada proses balas budi terhadap partai politik penggusungnya, untuk merebut tahta penguasa.



AMANAH. Mantan Panglima ABRI, Jenderal TNI. AD. (Purn) H. Djoko Santoso tergelitik mencalonkan diri dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014. Modal yang diusungnya adalah menjaga dan melaksanakan amanah rakyat Indonesia pemilihnya.
KONDISI memprihatinkan yang membelit masyarakat Indonesia, khususnya yang berekonomi lemah itu, ternyata menggelitik semangat H. Djoko Santoso. Panglima TNI periode 2007-2010 ini pun memantapkan diri ikut bersaing memperebutkan tahta Presiden RI.

“Sebelumnya saya tidak punya keinginan ikut Pilpres 2014. Sebab saya serba tidak punya persyaratan. Tidak punya Partai Politik juga tidak punya fulus untuk modal memuluskan,” kata Djoko Santoso dalam jumpa pers mengumumkan kesiapannya sebagai Capres, di Gedung Elnusa, Jl. TB Simatupang, Jaksel, pada 24 Mei 2013 lalu.

Namun, semua kekurangan yang secara teori berpeluang menghambat obsesinya mengikuti Pilpres (Pemilihan Presiden) 2014 itu, ternyata tak membuat pria kelahiran Surakarta, Jawa Tengah, pada 60 tahun silam ini patah semangat. Dia memastikan akan berjuang maksimal dan konstitusional, untuk dapat mengikuti Pilpres yang akan berlangsung setahun mendatang.

Kenekatannya maju memperebutkan tahta RI-1 itu, termotivasi oleh rasa keprihatinannya melihat kondisi negara dan rakyat Indonesia saat ini. Sebuah kondisi yang membutuhkan penyempurnaan di semua bidang dalam waktu yang cepat. Sehingga kehidupan makmur kerto raharjo yang pernah dirasakan rakyat Indonesia, dapat kembali dirasakan.

“Indonesia menganut sistem pemerintahan Presidensiil dengan pejabat Presiden sebagai penentu kebijakan negara. Artinya hanya menjadi Presiden, saya berpeluang melakukan perubahan terhadap kondisi yang terjadi saat ini,” kata pemilik tanggal lahir 8 September 1952 ini.

Keberanian dan tekad Djoko maju Pilpres walau belum memiliki persyaratan untuk mencalonkan diri, sesungguhnya bukan sebuah hal yang aneh. Itu jika dilihat dari latar belakangnya sebagai Jenderal TNI Angkatan Darat, yang kaya dengan ragam pertempuran. Tak pelak lagi, sumpah prajurit Sapta Marga telah menjadi bagian jiwanya. Mengabdi kepada NKRI dan membela rakyat Indonesia, sampai kapan pun akan menjadi pondasi kebijakannya dalam mengambil keputusan.

Karena itu, pria yang dibesarkan dalam dunia intelejen ini menolak memaparkan semua strategi yang disiapkan untu maju capres. Membicarakan tentang partai pengusungnya, misalnya. Namun perwira yang memiliki ragam catatan keberpihakan pada rakyat ini memastikan telah banyak melakukan konsolidasi. Dia juga aktif membentuk kesekretariatan dan bhakti sosial untuk menunjukkan pada masyarakan, bahwa dia yang serba tak punya juga mampu melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Saat didesak peluangnya untuk maju dari Partai Demokrat dengan ikut konvensi, secara diplomatis Djoko menjawab, bahwa dia akan ikut konvensi rakyat saja. Sebab yang menentukan seseorang menjadi Presiden adalah Allah SWT, dengan cara mengetuk hati rakyat untuk memilih seorang capres. “Survei yang dilakukan lembaga survei bisa juga disebut konvensi rakyat, karena respondennya adalah rakyat. Sehingga mengikuti konvensi rakyat merupakan pilihan paling ideal,” katanya dengan tersenyum penuh arti.

Berpijak pada teknik survei dengan responden rakyat, tak dipungkiri bahwa, strategi yang dilakukan semua capres pada saat ini adalah merayu rakyat. Menebar kebaikan bersifat memabukkan rakyat, mulai dilakukan para capres dan tim suksesnya. Targetnya, rakyat menjadi mabuk dan lupa akan kelakuan capres sebelumnya, sehingga rakyat menjadi mabuk dan memilihnya saat Pilpres 2014.

Namun mantan Ketua Umum PB PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia) ini yakin, bahwa rakyat Indonesia saat ini sudah cerdas. Bahkan mayoritas sudah melek politik, sehingga rakyat tak akan sembarangan dalam memilih presidennya. Sebab suara rakyat dalam Pilpres 2014 menentukan nasibnya selama empat tahun kedepan. Salah memilih capres, maka nasib rakyat dan kondisi perekonomian nasional sampai tahun 2018 juga akan kapiran dan tidak menentu.

Kendati demikian, Djoko menegaskan, bahwa dia tidak akan ambisisius dalam perebutan tahta RI-1, sehingga menghalalkan segala cara. Namun dia akan berjuang secara maksimal dengan sistem persaingan yang Islami, dan sesuai aturan yang ditetapkan negara. “Menjadi presiden itu adalah amanah Allah SWT yang diwujudkan dengan dukungan mayoritas rakyat Indonesia. Sehingga capres yang peluangnya kecil secara politik, maka pasti terpilih jika Allah menghendaki,” kata Wakil Ketua Dewan Penasehat Pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia ( PP IPHI) ini.

Sedangkan langkah yang akan dilakukan bilamana Allah memberinya amanah, Djoko tidak langsung menjawab. Dia diam sejenak. Dengan wajah berhias senyum, ditegaskan, langkah pertama yang akan dilakukan bersama para menteri-nya adalah, mengevaluasi kebijakan pemimpin terdahulu.

Sikap yang akan dilakukan kemudian, melanjutkan kebijakan yang sudah sukses. Selain itu, juga menyiapkan konsep terobosan yang sifatnya menyempurnakan. Dan, sikap sebaliknya akan dilakukan terhadap kebijakan, yang membuat rakyat sengsara dan direndahkan.

“Posisi rakyat di semua negara tempatnya pada strata tertinggi. Sebab rakyat yang membuat negara ini maju atau tidak. Posisi pejabat negara hanyalah pelayan rakyat. Karena itu, semua kebijakan negara sifatnya harus memakmurkan rakyat. Rakyat makmur, maka negara akan kerto raharjo,” ujarnya dengan bibir tersenyum.

JIWA PENGABDI



Selain sosok Jenderal TNI yang bersih dari pelanggaran HAM, kemampuan Djoko Santoso memimpin lembaga dan organisasi sudah teruji dan terbukti. Kapabelitas itu ditunjukkan dengan deretan penghargaan kenegaraan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, serta dari kepala negara asing.
Sejak tak lagi menjabat sebagai Panglima TNI, nama Jenderal TNI (Purn) H. Djoko Santoso memang jarang terdengar. Namun seperti pepatah dalam militer yaitur soldier never die. Pengabdian seorang tentara tak akan pernah mati! Begitulah Djoko Santoso.

Setelah memasuki masa purnawira, tahun 2010, Djoko memang tak pernah lagi muncul ke permukaan, apalagi tampil di panggung politik. Tapi jiwa pengabdiannya tetap menyala. Ia memasuki bidang pengabdian lainnya sebagai Dewan Pembina IPHI, Ketua Dewan Pembina Forsekdesi (Forum Sekretaris Desa Seluruh Indonesia), dan mengurus PB PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia), hingga dia mengakhiri jabatan Ketua Umum pada awal Desember 2012 lalu.

Eksistensinya sebagai seorang tokoh militer yang telah menorehkan banyak prestasi dalam perjalanannya di TNI, membuat perwira berkarakter low profile ini tak mudah dilupakan oleh prajurit TNI khususnya dan rakyat pada umumnya.

Salah satu kisah heroik yang pernah dilakoni terjadi saat pecahnya konflik antaragama di Ambon. Kekerasan horizontal sejak tahun 1999, yang terus berlarut dan menelan banyak korban jiwa dan harta benda. Bahkan, konflik antarpenduduk sipil tersebut melibatkan keberpihakan sejumlah oknum aparat keamanan, baik dari militer maupun kepolisian kepada kelompok-kelompok agama.

Dalam kondisi seperti itulah, Mayjen TNI Djoko Santoso sebagai Panglima Divisi II Kostrad yang juga Dan PPRC TNI, berkedudukan di Malang, Jawa Timur, ditunjuk pimpinan TNI untuk menjabat Pangdam XVI/Pattimura. Dia menggantikan Brigjen TNI Moestopo. Penunjukan itu sesuai Surat Keputusan Panglima TNI No 388/V/2002 tertanggal 27 Mei 2002. Amanah yang diberikan pada ayah dari Andika Pandu dan Ardya Pratiwi Setyawati ini, sebagai Pangdam XVI/Pattimura sekaligus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan (Pangkoopslihkam) Maluku. Sebuah tugas yang sangat berat, karena sudah tiga panglima yang ditunjuk untuk menyelesaikan konfil SARA tersebut. Ironisnya situasi dan kondisi pemulihan keamanan di Ambon tak juga reda.

Tiga hari setelah terbitnya SK Panglima TNI itu, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Endriartono Sutarto datang ke Ambon bersama para asistennya, memimpin langsung serah terima jabatan (Sertijab) Pangdam XVI/Pattimura dari Brigjen TNI Moestopo kepada Mayjen TNI Djoko Santoso. Usai Sertijab, Djoko Santoso yang juga Pangkoopslihkam, menggelar jumpa pers. Ditegaskan, bahwa operasi pemulihan keamanan di Maluku tak ada artinya dan peluangnya kecil berhasil jika tidak ada kesadaran masyarakat untuk menghentikan konflik. “Semuanya berpulang kepada masyarakat. Mereka mau atau tidak untuk menghentikan konflik. Bila masyarakat Maluku berkeinginan menghentikan, maka TNI siap menjadi mediator. Sebaliknya bila masyarakat tidak mau, maka TNI akan menghentikan konflik secara reprensif demi keamanan nasional,” katanya dengan nada tinggi.

Sore harinya, setelah rombongan KSAD meninggalkan Ambon, suami dari Angky Retno Yudianti ini langsung menggelar rapat. Seluruh komandan satuan militer dan kepolisian serta para asistennya dikumpulkan. “Saat itu instruksi Pak Djoko sebagai Pangkoopslihkam sangat tegas. Beliau tidak mau mendengar tembakan dari pos tentara maupun pos polisi. Seluruh aparat keamanan harus menjaga keamanan tanpa melakukan penembakan. Kalau saja beliau masih mendengar suara tembakan, maka pos yang meletupkan tembakan akan diserang oleh panser Kodam,” kenang Mayjen TNI M. Fuad Basya, kini Staf Ahli Panglima TNI, yang ketika itu menjabat sebagai Asrena Kodam XVI / Pattimura.

Keterlibatan oknum-oknum aparat keamanan dalam konflik, memang membuat masyarakat semakin ketakutan. Konflik berdarah telah berubah menjadi konflik senjata antarkelompok masyarakat yang bertikai, masing-masing mempunyai dukungan dari oknum-oknum aparat militer dan kepolisian. Djoko tak ingin kondisi tersebut terus berlarut dan situasi keamanan kian runyam. Selaku Pangkoopslihkam Maluku, sikap dan langkah tegas Djoko mencerminkan keberaniannya bertindak cepat dan tepat.

JENDERAL RAKYAT

Kepiawaiannya bergaul dan etika bergaulnya terhadap senior yang nyunggi dhuwur mendem jeruh, membuat Djoko Santoso sangat akrab dengan siapa pun. Misalnya saat menghadiri sebuah acara kenegaraan mendampingi mantan Wapres H.Tri Sutrisno dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Bahkan rumour yang berkembang, mantan Ketua PB PBSI ini telah mendapat restu dari para seniornya untuk maju Capres 2014
Ketegasan Djoko Santoso selaku Panglima Kodam XVI/Pattimura juga terlihat dari keberpihakannya terhadap rakyat maupun hak-hak rakyat. Ketika situasi dan kondisi keamanan Maluku mulai tenang, Djoko selaku Pangdam mulai menerima banyak pengaduan dari masyarakat perkampungan yang berada di sekitar Batalyon 733, Ambon. Satu di antaranya tentang kesulitan mendapatkan air bersih.

Menerima laporan itu, Djoko langsung menugaskan Asrena Kodam XVI/ Pattimura, Kolonel TNI M. Fuad Basya dan staf untuk menapaki gunung mencari sumber air. Setelah ditemukan, Djoko melihat langsung ke atas gunung, selanjutnya memerintahkan para prajuritnya membuat bak penampung raksasa. Air yang tertampung lantas disalurkan dengan pipa besar ke batalyon, untuk kemudian dialirkan melalui keran-keran masuk ke rumah-rumah perkampungan penduduk di sekitar Batalyon 733.

“Sejak itu rakyat melihat, bahwa Panglima Djoko sangat perhatian terhadap rakyat. Keakraban antara panglima dan rakyat pun terbangun, sehingga keluhan rakyat pun tersalurkan dalam bentuk beragam pengaduan,” kenang Basya.

Salah satu pengaduan yang sangat terkesan bagi Basya, tentang status tanah yang dimnfaatkan Rindam XVI/Pattimura di kawasan Sulih, pinggir Kota Ambon. Sejumlah anggota masyarakat mengklaim, tanah tersebut miliknya sejak puluhan tahun lalu. Setelah dilakukan cek administrasi dan fisik tanah, ternyata benar. Tanah yang digunakan sebagai markas Rindam bertahun-tahun tersebut adalah milik rakyat.

“setelah mengetahui, Panglima mengambil kebijaksanaan memberikan ganti rugi kepada rakyat pemilik tanah. Harga yang dibayarkan berdasar harga yang disepakati kedua belah pihak, sehingga status dan sertifikatnya bisa berubah menjadi milik TNI AD,” ujarnya.

Perhatian Djoko terhadap hak-hak rakyat juga terlihat saat ditarik dari Maluku untuk menjabat Pangdam Jaya. Fuad Basya yang juga ditugaskan menjadi Aslog Kodam Jaya mengisahkan, suatu saat Pangdam Jaya Mayjen TNI Djoko Santoso memperoleh laporan. Sebagian lahan tanah yang digunakan Detasemen Rudal TNI AD di Cikupa, Kabupaten Tangerang, diklaim oleh anggota masyarakat sebagai miliknya.

Setelah mempelajari data dan bukti hukum yang ada, staf Kodam mengatakan, persoalan klain masyarakat itu sudah biasa terjadi. Setiap pergantian panglima, mereka akan mengadukan tanah tersebut. Sehingga klaim tersebut disarankan untuk tidak ditanggapi. Kendati demikian, fakta hukum dan dokumen tetap dilaporkan ke Pangdam. Kebijakan yang dilakukan Panglima, meninjau ke lokasi untuk dilakukan cek administrasi serta fisik.

Hasil dari cek sertifikat, ternyata lahan tersebut milik TNI AD. Tetapi setelah dilakukan cek fisik, ternyata ada sebagian tanah rakyat dengan luas sekitar 4.000 meter persegi masuk dalam pagar detasemen. Kondisi ini sudah berlangsung lama dan sudah berganti-ganti panglima. “Setelah mengetahui data sesungguhnya, Panglima menginstruksikan kepada saya, hak-hak rakyat harus dikembalikan. Akhirnya disepakati pembelian tanah tersebut dari pemiliknya seharga 30 prosen dari harga pasar,” katanya.

Ketika Djoko menjabat sebagai KSAD dan Panglima TNI, ia senantiasa memperhatikan kasus-kasus tanah yang muncul di lingkungan TNI. Sikap Djoko sangat tegas, hak-hak rakyat harus dikembalikan. Demikian pula ketika terjadi bencana alam, baik tsunami Aceh, Nias, Ambon, dan gempa di Yogyakarta, Djoko mengerahkan dan memimpin langsung para prajurit TNI untuk memberikan pertolongan maupun bantuan kepada rakyat yang terkena musibah.

Sumber...........

Agan yg Baik Meninggalkan Komengnya