jAKARTA, KOMPAS.com — Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza
Mahendra, menyatakan siap membantu Gubernur DKI Jakarta Joko
Widodo mengambil sejumlah lahan dari pihak swasta. Hal itu
disampaikan Yusril setelah menjamu Jokowi, di rumahnya, di Jalan
Karang Asem Utara, Jakarta Selatan, Kamis, 27 Juni 2013.
Kepada wartawan, Yusril menjelaskan, pihaknya mengetahui bahwa
ada lahan seluas 1,4 hektar dengan dua sertifikat, yakni 970 meter
persegi dan 170 meter persegi di ujung Jalan Thamrin, samping Sari
Pan Pacific hingga Kementerian ESDM, Jakarta Pusat.
Lahan itu, menurut Yusril, milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang
telah diberikan ke Bank DKI sebagai penyertaan modal. Bank DKI, lanjut
Yusril, kemudian meminjamkan lahan itu ke PT Bumi Perkasa
Propertindo (PT BPP) dan oleh PT BPP, lanjut Yusril, lahan tersebut
diakuisisi.
"Bank DKI menggugat itu tahun 2004 lalu, lalu diputuskan di MA tahun
2006. Sampai di MA, Bank DKI kalah terus. Padahal statusnya sampai
saat ini masih milik Pemprov DKI," papar Yusril.
Yusril menjelaskan, perjanjian yang dilakukan oleh pemerintah dengan
pihak ketiga, terlebih terkait pengelolaan aset, memang tergolong
lemah. Bahkan, menurutnya, tak jarang sengketa yang harusnya
dimenangi pemilik aset malah dimenangi pihak ketiga itu.
"Saya bilang bisa. Pak Jokowi akan saya bantu. Karena perjanjian yang
dibuat di zaman lalu, dari segi hukumnya merem, sehingga pejabat
yang di belakangnya pusing seperti sekarang," ujarnya.
Yusril menjelaskan, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu sejarah
kasus sengketa tersebut. Dengan bukti sertifikat dipegang oleh
Pemprov DKI, Yusril mengaku mampu memenangi sengketa.
"Kalau ada solusi hukum itu lebih baik karena sayang juga tanah
sebesar itu di tengah kota dan ditelantarkan. Kalau dibangun itu bisa
jadi tempat bagi kepentingan masyarakat," ujarnya.
http://megapolitan.kompas.com/read/2...an.dari.Swasta

yusril yg mau bantu,bukan ts yg mau bantu