Banyak orang berkecukupan bahkan mampu secara ekonomi, masih merasa sebagai orang miskin.
Tragisnya, mereka tidak malu meskipun mendapat bantuan seperti raskin (beras untuk orang miskin), zakat, bantuan langsung tunai (BLT) atau bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).
Sikap berbeda diperlihatkan 67 kepala keluarga (KK) di Sleman, Yogyakarta. Mereka kompak memgembalikan kartu miskin kepada pemerintah daerah (pemda) setempat. Mereka menyatakan malu karena sudah tidak pantas masuk kategori rakyat miskin.
Sebanyak 67 KK itu terdiri atas 41 KK di Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan dan dan 26 KK di Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah.
“Mereka menyerahkan kartu miskinnya kepada kami,” kata Kabag Humas Pemkab Sleman Endah Sri Widiastuti, kemarin.
Menurut dia, para KK tersebut bisa keluar dari status miskin karena mengikuti berbagai kegiatan usaha yang mampu mendongkrak perekonomian keluarga.
“Mereka ini memang dibimbing untuk mengembangkan usaha ekonomi melalui program pemberdayaan oleh tim penanggulangan kemiskinan (TPK) masing-masing kecamatan sejak dua tahun lalu,” kata Endah.
Salah seorang warga yang mengembalikan kartu miskin adalah Murdwihanto. “Kami tidak mau disebut miskin lagi. Selama ini kami tidak bangga disebut miskin. Kami sudah merasa mampu hidup mandiri,” ucap dia.
Ayah dari empat anak ini mengaku sudah mempertimbangkan keputusan tersebut. Dia tidak akan menyesal atau kecewa meskipun ke depannya dipastikan tidak akan mendapatkan bantuan pemerintah yang diperuntukkan bagi keluarga miskin.
“Saya sudah tidak ingin dibantu lagi. Bahkan, untuk BLSM (bantuan langsung sementara masyarakat) tidak saya nantikan. Kalau diberi BLSM, akan saya kembalikan,” tegas pria yang bekerja sebagai buruh bangunan itu.
Sementara Bupati Sleman Sri Purnomo mengharap sikap 67 KK itu bisa diikuti warga lain, apalagi yang sudah tidak lagi masuk kreteria miskin. “Saat orang berebut BLSM, warga kami secara sukarela mengembalikan kartu miskin,”ucapnya.
Saat ini, tahap pembagian BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi masih berlangung. Banyak masalah yang muncul, terutama terkait ketidakakuratan data penerima. Banyak orang yang seharusnya tidak berhak, bisa mendapat bantuan sebesar Rp 150 ribu per bulan.
Sumber : http://banjarmasin.tribunnews.com/20...disebut-miskin
Salut Gan, ditengah masyarakat kita yang banyak mengharap bantuan pemerintah, mereka malah menolak pemberian BLSM tersebut, semoga hal tersebut dapat menjadi teladan bagi masyarakat di daerah lain, terutama yang sebenarnya tidak berhak mendapatkan bantuan BLSM.