Jakarta - Ratusan warga antre di Kantor Pos Jatinegara untuk mendapatkan 'Balsem' alias Bantuan Langsung Sementara Masyarakat. Sambil menunggu antrean yang mengular sebagian warga memencet-mencet Blackberry dan telepon seluler (ponsel) yang mereka bawa. Bagaimana dengan tempat Anda?

'Balsem' adalah salah satu program pemerintah untuk kompensasi kenaikan BBM. Pemerintah menargetkan 15,5 juta masyarakat sudah menerimanya sebelum memasuki bulan Ramadan. Tahap pertama Balsem yang disalurkan adalah sebesar Rp 300 ribu. Pembagian dilakukan melalui Kantor Cabang yang ditunjuk di PT Pos Indonesia.

Nah, dalam praktiknya, ada beberapa temuan yang cukup menarik. Penerima Balsem yang seharusnya layak miskin, ternyata memiliki peralatan elektronik dan otomotif yang cukup wah.

Salah satunya di kantor Pos Jatinegara ini. Di lokasi ini, para pengambil Balsem sebagian besar menggunakan motor.

Untuk menunggu antrean yang panjang warga banyak yang duduk-duduk di bagian luar kantor pos tersebut. Sebagian warga terlihat sibuk dengan BB dan HP mereka.

Kebanyakan warga yang mengantre 'balsem' berusia sekitar 30-40 tahun. Ada beberapa wanita yang mengenakan perhiasan saat pengambilan 'balsem' itu. Kebanyakan orang tua membawa anak kecil ke kantor pos itu. Suasana yang pengap dan panas membuat banyak anak kecil menangis.

sumber: [url]http://news.detik..com/read/2013/06/27/090157/2285470/10/di-jaktim-ada-penerima-balsem-punya-bb-bagaimana-di-wilayah-anda?991104topnews[/url]

Surabaya - Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (Balsem) nampaknya masih belum tepat sasaran. Buktinya, sepuluh warga miskin yang tinggal di kawasan Sidodadi, Surabaya tidak bisa merasakan hak kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi.

Sutami (45) misalnya. Warga yang tinggal di rumah petak kontrakan di kampung Srengganan ini mengaku telah didata oleh ketua RW dan RT setempat. Namun saat Balsem dicairkan Sabtu lalu, ia belum mendapat kartu perlindungan sosial sebagai media mengambil hak warga miskin tersebut.

"Waktu itu saya sudah didata sama pak RT, tapi belum dapat kartunya sampai sekarang untuk ambil uang bantuan itu," kata Sutami saat ditemui di rumahnya, Selasa (26/6/2013).

Padahal, sebelumnya Sutami sempat tercatat sebagai warga miskin. Bahkan ia juga sempat terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada masa kepemimpinan SBY-Jusuf Kalla lalu.

Sutami mengaku, penghasilannya sebagai penjual martabak di depan rumah, sehari-hari sebesar Rp 20 ribu. Uang itu ia gunakan untuk mencukupi buah hatinya yang berjumlah empat orang. Sutami mengaku Balsem dari pemerintah punya arti besar untuk perekonomian keluarganya.

"Kalau dapat Balsem dari pemerintah ya jelas membantu sekali, karena suami saya yang juga kerja serabutan sopir angkot nggak menentu penghasilannya," ujar warga asli Surabaya ini.

Hal yang sama juga dirasakan oleh Suliha (48). Perempuan yang juga tinggal di kawasan yang sama dengan Sutami ini bahkan tak punya penghasilan. Ia hanya mengandalkan penghasilan suaminya sebagai pekerja serabutan yang penghasilannya tidak menentu.

"Saya ini ibu rumah tangga, nggak kerja, suami kerja serabutan, hanya didata oleh Pak RT kemarin, namun belum terima juga sampai sekarang," ucapnya sembari matanya berkaca-kaca.

Sementara itu, pihak Kelurahan Sidodadi masih belum bisa dikonfirmasi, karena lurah masih berkoordinasi di Kantor Walikota Surabaya.
sumber : [url]http://news.detik..com/surabaya/read/2013/06/26/144337/2284861/466/cerita-warga-miskin-yang-belum-terima--balsem-[/url]

Cerita Sedih Nenek Sebatang Kara yang Pasrah Tak Dapat Dana 'Balsem'

Banyumas - Saat warga miskin antre mendapatkan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau Balsem, Selasa (24/6/2013), Mbok Warkem (65) berada di rumah kecilnya yang dibangun dari hasil gotong royong warga. Perempuan tua sebatang kara asal Banyumas ini hanya bisa pasrah. Warga tidak terima dan menanyakan ke pemerintah setempat.

Mbok Warkem tinggal di sebuah rumah tanpa MCK, Desa Rempoah, Kecamatan Baturaden, Banyumas, Jateng. Ukuran rumahnya 4x6 meter. Hanya ada dapur dan tempat tidur. Rumah kecil itu diapit 2 rumah warga.

Sehari-hari, nenek yang ditinggal mati suami dan anaknya 5 tahun lalu itu mencari kesibukan dengan mengumpulkan kayu bakar. Untuk makan, ia lebih sering mengandalkan uluran tangan warga. Kompensasinya, ia membersihkan rumah warga. Tapi kadang warga tidak tega, hanya memberikan makanan tanpa kompensasi apapun.

Mbok Warkem tak bisa ikut antre Balsem karena tak memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Padahal, ia terdata sebagai penerima beras miskin, Jamkesmas, dan BLT (Bantuan Langsung Tunai). Warga sekitar tidak terima dengan kondisi itu, mempertanyakan hal tersebut ke aparat desa setempat.

"Kadang sering bantu-bantu, kalau makan saya berikan sayur saja. Sedangkan nasi biasanya Mbok Warkem masak sendiri," kata Sri Haryati, tetangga Mbok Warkem, kepada wartawan, Selasa (25/6/2013).

Ketua RT setempat Wahyono (44) mengatakan, di lingkungannya hanya ada 3 KK yang menerima KPS. Beberapa di antaranya bisa dibilang mampu. Sedangkan Mbok Warkem malah tidak dapat.

"Warga pada tanya, dia (Mbok Warkem) seharusnya dapat, karena punya hak sebagai warga negara," kata Wahyono.

Warga mempertanyakan bagaimana survei dilakukan sehingga KPS bisa salah sasaran. Selain Mbok Warkem, menurut Wahyono, ada Romlah yang layak menerima KPS dan Balsem. Romlah adalah janda tua yang hidup hanya bersama cucunya dengan berjualan kecil-kecilan.

"Mereka (Mbok Warkem dan Romlah) tidak dapat (Balsem). Padahal biasanya mereka mendapatkan dari pemerintah seperti raskin, Jamkesmas, BLT," jelasnya.

Sutarso, warga yang mendapatkan KPS, mengaku selama ini tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah, tapi saat ini ia malah dapat KPS. "Dari dulu tidak pernah dapat bantuan," katanya saat berada di rumah Mbok Warkem.

Pmerintah desa mengaku hanya mendapatkan data dari pusat. Pihaknya hanya membantu petugas PT Pos Indonesia untuk mengundang para warga yang menerima KPS. Total warga yang mendapatkan KPS atau Balsem berjumlah 511 KK.

"Data 511 KK ini juga total data penerima raskin, tapi Mbok Warkem malah tidak dapat," kata Kaur Umum Desa Rempoah, Heri Lispriyono, saat dikonfirmasi wartawan.

Heri menjelaskan, seharusnya banyak warga yang menerima Balsem, tapi dia tak bisa mengusulkan. Sebab tiba-tiba data sudah datang dan dana harus segera dibagikan. Sayang, tidak ada nama Mbok Warkem atau Romlah di daftar itu.