TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Indonesia saat ini sangat butuh pemimpin yang mampu menegakkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menyebut pemimpin yang memenuhi kriteria itu tidak harus dari militer dan sarjana hukum, meski ia berharap ada sosok yang berani, bersih dan berkarakter.

“Dia tidak harus sarjana hukum, tak pula harus militer,” kata Mahfud dalam siaran pers yang diterima Tribunnews saat acara Pertemuan Regional Forum Rektor Indonesia Se-Bali, NTT, NTB di Bali, Sabtu (22/6/2013).

Menurut Mahfud negara kita bukan negara gagal dalam arti total (failed stated), tapi gagal dalam membangun kesejehteraan rakyat dan memerangi kemiskinan. Penyebabnya, karena korupsi yang merajalela.

“Mengenai hukum, kita butuh hukum progresif yang bertumpu pada keadilan substantif, bukan hukum yang bertumpu pada formalitas prosedural yang selama ini menyebabkan hukum jadi tidak tegak” ujar Mahfud.

Lebih jauh Mahfud menjelaskan tugas utama pemerintah adalah untuk memerangi kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan umum. Karena itu, tujuan akhir dari proses reformasi, apapun bentuknya, adalah untuk mensejahterakan rakyat.

Tapi, kerap kali yang terjadi pemerintah sibuk dengan berbagai urusan yang melibatkan para elit, sementara justru kesejahteraan rakyat terabaikan.

Eks menteri pertahanan era Presiden Abdurahman Wahid ini mengatakan konstitusi menyiratkan bahwa bila menggunakan ukuran Bank Dunia, di Indonesia masih banyak yang miskin.

“Kalau kita menggunakan ukuran Bank Dunia, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia masih lebih dari 100 juta orang” ungkap Mahfud.

Artinya, dari sisi ini, Indonesia belum berhasil mencapai tujuan negara yakni memajukan kesejahteraan umum.

Pada acara yang dihadiri oleh para rektor perguruan tinggi dan kalangan mahasiswa itu, Mahfud memaparkan tentang pentingnya penegakan hukum dan keadilan dalam memajukan kesejahteraan rakyat.

sumber: tribunnews.com