JAKARTA, KOMPAS.com— Tersangka kasus pembakaran kawasan lahan dan hutan Riau bertambah menjadi 10 orang. Sebanyak 10 tersangka merupakan masyarakat setempat yang tersebar di empat wilayah. Mereka diduga melakukan pembakaran lahan hingga menyebabkan kebakaran dan kabut asap yang meluas.

"Dari Polda Riau sudah tetapkan 10 tersangka. Ini baru jumlahnya saja. Dari wilayah Rokan Hilir 6 orang tersangka, Bengkalis 1 tersangka, Pelalawan 2, dan Siak 1 tersangka," ujar Kepala Bagian Penerangan Satuan Divisi Humas Polri Komisaris Besar Rana S Permana di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (26/6/2013).

Menurut Rana, kepolisian belum mendapatkan informasi keterkaitan tersangka dengan sejumlah perusahaan perkebunan sawit di kawasan hutan atau lahan Riau. Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal (Pol) Ronny Franky Sompie mengatakan masih mendalami kasus kebakaran hutan pada sejumlah perusahaan tersebut.

"Masih didalami apakah ada kaitan dengan perusahaan yang mungkin membiayai mereka (tersangka) untuk melakukan pembakaran. Bagaimana upaya pencegahan terjadi kebakaran yang lebih besar oleh perusahaan, itu nanti akan sangat terkait dengan ada atau tidaknya keterlibatan dari perusahaan tersebut," terang Ronny.

Seperti diketahui, Menteri Lingkungan Hidup Balthasar Kambuaya mengatakan, ada 8 perusahaan Malaysia yang diduga melakukan pembakaran lahan dan hutan di Riau. Polda Riau kemudian melakukan pengecekan terhadap perusahaan tersebut, di antaranya PT Lagam Inti Hibrida di Pelalawan dan PT Bumi Reksa Sejati di Indragiri Hilir.

Banyaknya titik api di kawasan hutan Riau menyebabkan kabut asap meluas hingga ke Singapura dan Malaysia. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, sekitar 3,9 juta hektar lahan gambut di Riau telah beralih fungsi menjadi perkebunan. Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, BNPB bersama pihak terkait telah mengerahkan pesawat Cassa, persawat Hercules, dan helikopter untuk membuat hujan buatan dari udara. Hujan buatan dilakukan dengan cara menaburkan garam dapur (NaCl) pada awan-awan potensial di udara, khususnya awan kelas kumulus.

Kendala tim udara adalah awan tersebut sulit terbentuk karena terhalang oleh butir-butir aerosol dari asap kebakaran. Menurut Sutopo, memadamkan api pada lahan gambut juga sulit dilakukan karena bara api berada pada kedalaman 6-10 meter dari permukaan.

Akses menuju titik api juga sulit dijangkau. Operasi pemadaman di darat juga dilakukan dengan bantuan 389 personel dari TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat. Pemadaman melalui jalur darat telah dilakukan di wilayah Tenayan Raya, Kota Pekanbaru; wilayah Kuantan Sengingi; serta Kabupaten Indragiri Hulu. Di Tenayan Raya berhasil dipadamkan api seluas 10 hektar lahan yang terbakar dan di Indragiri Hulu telah dipadamkan 2 titik api dengan luas kebakaran 163 hektar.

Terakhir, berdasarkan pantauan satelit NOAA18 pada Senin (24/6/2013), masih terdapat 265 titik api (hot spot) di Riau. Titik api tersebut terkonsentrasi di Rokan Hilir sebanyak 66 titik, Pelalawan sebanyak 43 titik, Indragiri Hulu sebanyak 30 titik, Indragiri Hilir sebanyak 14 titik, Siak sebanyak 26 titik, dan Rokan Hulu 25 titik.

Editor : Caroline Damanik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA— Kepolisian menetapkan 18 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan di Riau yang menimbulkan kabut asap.

“Terkait kabut asap, kepolisian sudah menetapkan 18 tersangka. Perkaranya yang disidik ada delapan kasus terkait dugaan pembakaran hutan,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Boy Rafli Amar di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2013).

Delapan kasus tersebut diantaranya di Bengkalis ada dua kasus dengan dua tersangka, di Rokan Hilir ada tiga kasus dengan sepuluh tersangka, Pelalawan satu kasus dua tersangka, Siak satu kasus satu tersangka, dan Dumai satu kasus dua tersangka.

18 tersangka tersebut saat ini sudah dilakukan penahanan. Para tersangka merupakan para petani yang menggarap ladang dan dianggap sebagai pelaku pembakaran hutan secara langsung.

Sementara keterlibatan perusahaan-perusahaan dalam aksi pembakaran hutan tersebut masih didalami kepolisian.

”Mereka ini sementara sebagai pelakunya, kita dari kemarin memang sedang mendalami keterlibatan adanya pihak korporasi ini berjalan, “ kata Boy.

Para tersangka dijerat dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 18 tahun 2004 tentang pekebunan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang llingkungan hidup serta pasal 188 KUH dengan ancaman hukuman sepuluh tahun penjara.

Untuk proses pemadaman api dan pengendalian asap masih terus dilakukan guna melokalisir api dibawah koordinasi BNPB.

Sumur

Jakarta - Polisi telah menetapkan 17 tersangka yang semuanya berprofesi sebagai petani dalam kasus kebakaran hutan di Riau. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) berharap polisi jangan hanya mengusut para pelaku di lapangan saja, tetapi juga harus sampai koorporasi.

"Walhi mengusulkan jangan hanya berhenti di situ tapi korporasi juga harus diseret donk, secara hukum dia bertanggung jawab," kata Manager Kebijakan dan Pembelaan Hukum Walhi, Muhnur Satyahaprabu saat berbincang dengan detikcom, Jumat (28/6/2013).

Menurut Muhnur menangkap masyarakat dalam hal ini petani tidak akan menyelesaikan masalah, karena masyarakat menjadi korban terhadap kerusakan struktural. Polisi kalau hanya mengusut pelaku lapangan tapi tidak mengusut penanggungjawabnya maka hal itu dianggap percuma.

"Sama saja kayak kasus narkoba hanya menangkap kurirnya bukan bandarnya," ucap Muhnur.

Muhnur menambahkan, ada beberapa pihak yang harus ikut bertanggung jawab dalam musibah ini. Pertama Presiden sebagai kepala pemerintahan, Kementerian atau Kepala Daerah, Polri dan para pengusaha.

"Presiden harus adil, keberadaan investor asing itu malah menguntungkan atau merugikan, kalau merugikan begini ya lihat saja dampaknya kan. Banyak pengusahaan asing yang tidak berizin, kalau masih seperti ini polisi tidak pernah belajar dari kebakaran yang lain," kata Muhnur.

Data yang dimiliki Walhi dari tahun 80-an jutaan hektar kebakaran terjadi. Menurut Muhnur kalau setiap tahun ada kebakaran maka patut diduga ada konspirasi pemerintah dan perusahaan.

"Pembakaran hutan itu kan bisa saja untuk mengeluarkan anggaran. Biaya pembersihan lahan paling murah itu dengan membakar dan untuk menghindari pajak karena daerah yang tidak mampu akan dibebaskan dari pajak," ujar Muhnur.

Sebelumnya, Karopenmas Mabes Polri, Brigjen Pol Rafli Amar mengatakan rincian dari 17 tersangka tersebut yaitu di daerah bengkalis ada dua kasus dengan dua tersangka, di Rokan Hilir ada 3 kasus dengan 10 tersangka. Sementara itu di Pelelawan 1 kasus dengan 2 tersangka, di Siak 1 kasus dengan 1 tersangka, serta di Dumai 1 kasus 2 tersangka.

"Sementara ini kita masih memproses secara hukum kepada mereka. Kita menerapkan pasal 3 UU Bidang Perkebunan 18 2004, UU 39 2009 pengelolaan lingkungan hidup, dan pasal 188 KUHP. Itu pasalnya cukup berat ancamannya bisa 10 tahun penjara," ujar Boy.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri menyatakan titik api yang menyebabkan polusi asap sudah mulai berkurang. Titik api berdasar satelit NOAA 18 di wilayah Riau terus menunjukkan menurun.

"Tercatat 19 titik yang tersebar di Pelalawan 6 titik, Bengkalis 2 titik, Inhil 2 titik, Kampar 2 titik, Rohil 2 titik, Siak 2 titik, Dumai 1 titik, K. Meranti 1 titik, dan Rohul 1 titik," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan pesnya, Kamis (27/6).

Menurutnya, hasil pemantauan dari udara dengan helikopter di beberapa wilayah di Riau memang menunjukkan masih banyak titik api yang terlihat dari udara. Untuk pemadaman dilakukan melalui jalur darat.

[URL="http://news.detik..com/read/2013/06/29/102218/2287828/10/walhi-tersangka-pembakaran-lahan-di-riau-jangan-hanya-sentuh-petani?9922032"]sumur[/URL]

ane setuju nih kata pak muhnur

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Berdasarkan pantauan satelit NOAA 18, Sabtu (29/6/2012) hanya ada satu titik api di Riau, yakni di Kabupaten Bengkalis.

Meski begitu, operasi pemadaman kebakaran hutan dan bencana asap tetap terus dilakukan.

Menurut Sutopo Purwo Nugroho, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), hujan buatan dilakukan dengan tiga kali penyemaian.

Penyemaian pertama dilakukan menggunakan pesawat Cassa pada pukul 11.01-12.44, dengan bahan semai sebanyak 600 kilogram NaCl di daerah Kabupaten Siak dan bagian selatan Kabupaten Bengkalis.

Penyemaian kedua dilakukan menggunakan pesawat Cassa pukul 13.48-15.47, dengan bahan semai sebanyak 700 kilogram NaCl di daerah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Kampar.

Penyemaian ketiga dengan pesawat Hercules pukul 14.48-16.56, dengan bahan semai 2.700 kilogram NaCl di daerah Kabupaten Bengkalis, Dumai, Siak, dan Kampar.

"Pada pukul 14.30-15.30 WIB, hujan turun di Dumai dan Bengkalis," ujar Sutopo lewat rilis yang diterima Tribunnews.com.

Pemadaman melalui water bombing menggunakan helikopter dua Bolco, lanjutnya, dilakukan di Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir.

Rencananya, dalam 1-10 hari, akan tiba dua helikopter Kamov buatan Rusia yang mampu membawa 5.000 liter air sekali terbang. Sedangkan helicopter Bolco hanya mampu membawa 500 liter air.

Juga, bakal datang satu pesawat fixed wing BE-200 di Pekanbaru untuk operasi pemadaman udara. Helikopter dan pesawat ini dirancang khusus untuk pengeboman air dari udara.

BNPB menyewa helikopter dan pesawat ini untuk mengantisipasi kebakaran di tempat lain di Indonesia, mengingat puncak bencana asap umumnya terjadi pada Agustus-Oktober.

Satgas Pasukan Reaksi Cepat, pun melakukan patroli pencegahan pembakaran, serta melanjutkan operasi pemadaman dengan mengerahkan 15 SSK di seluruh Riau.

Upaya sosialisasi pencegahan pembakaran di wilayah Inhil, Dumai, dan Bengkalis melibatkan 1.138 orang dari unsur masyarakat, 90 satpol PP, dan 29 orang dari Manggala Agni. (*)