BANDA ACEH - Peneliti Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAPP), Renaldi Safriansyah mengatakan penggunaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) selama 5 tahun terakhir yang telah dikucurkan 1/3 atau 27, 3 triliun dari keseluruhannya, tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak tepat sasaran.

Hal tersebut menyebabkan, penggunaan dana itu tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan berdampak kepada pengentasan kemiskinan di Aceh.

"Penggunaannya dana otsus belum akselarasi atau terjadi distorsi, dimana perencanaan dan penggunaannya tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga penggunaan dana tersebut tidak tepat sasaran," kata Renaldi dalam acara Diskusi Publik tentang Analisa Belanja Publik Aceh, Rabu (26/6) di 3 ini 1 Cafe Banda Aceh.

Seharusnya, Renaldi menjelaskan, eksekutif dan legislatif Aceh dalam merancang program pembangunan dan penggunaan Dana Otsus, harus sesuai dengan data dan kebutuhan masyarakat.

"Perencanaan program yang dilakukan pemerintah, harus sesuai fakta di lapangan dan pengucuran dananya sesuai dengan kebutuhan. Jika tidak, masyarakat tidak akan merasakan manfaat dari dana tersebut," imbuhnya.

Ia berharap, Pemerintah Aceh dalam merancang program kedepannya, dapat menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, agar Dana Otsus yang akan berakhir pada 2027 tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Selain itu, beberapa LSM lainnya menilai, sangat menyayakan alokasi anggaran Pemerintah Aceh dalam kurun beberapa waktu terakhir ini, terjadi pembengkakan anggaran belanja umum (belanja pegawai), dimana hanya sebagian kecil alokasi APBA yang diperuntukan untuk belanja publik. Hal itu mengakibatkan, meskipun alokasi APBA besar, namun kemiskinan di Aceh merajalela, dan juga pendidikan Aceh terus mengalami keterpurukan.

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang juga Ketua Tim Anggaran DPRA 2012 mengatakan selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Aceh dalam menjalankan programnya berfokus kepada pembangunan rekontruksi (infrastruktur). Hal tersebut dilakukan guna membenahi sejumlah infrastruktur Aceh yang hancur pada masa konflik dan musibah Tsunami.

"Jika infratruktur di masyarakat sudah bagus, maka kedepannya kesejahteraan atau kemiskinan di masyarakat akan teratasi. Selain itu mengenai pendidikan, juga sebelumnya hanya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur. Baru tahun ini dilakukan pelatihan-pelatihan peningkatan mutu guru dan lainnya, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur telah dialihkan menjadi tugas Bina Marga, tidak lagi tugas Dinas Pendidikan," jelas Abdullah Saleh.

Sementara itu mengenai program yang tidak tepat sasaran, Abdullah Saleh menyatakan kedepannya diperlukan advokasi (pengawalan) oleh semua pihak, dalam pengusulan sejumlah program dan kebutuhan masyarakat pada Musrembang yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Aceh.

"Jadi program-program yang diusulkan masyarkat saat Musrembang, tidak diobrak-abrik nantinya oleh pengambil kebijakan selanjutnya. Sehingga program-program yang dilakukan pemeritnah melalui jajaran SKPA sesuai dengan kebutuhan atau yang diusulkan masyarakat," imbuhnya.

Sementara itu mengenai pembengkakan belanja pegawai, Abdullah Saleh berharap kepada LSM-LSM di Aceh untuk dapat melakukan audit, atau penilaian kelayakan (Idealnya) anggaran belanja umum di setiap Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA).

"Jika dilakukan audit, maka dinas-dinas itu tidak bisa sesuka hati mengusulkan belanja umum mereka, sehingga kedepannya alokasi belanja umum tidak lagi terjadi pembengkakan," imbuh Abdullah Saleh.

Guna adanya perubahan yang lebih baik kedepannya, Abdullah Saleh juga berharap, seluruh kalangan dapat mendukung dan mensuport Pemerintah Aceh, dalam menjalankan program-programnnya.

"Tidak mungkin Gubernur bekerja sendiri jika tidak didukung semua pihak. Akan tetapi perlu dukungan semua pihak, agar program yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik," harapnya.(sumber)

Habes ditilep ama pejabat, gimana mau dirasain manfaatnya ama masyarakat,,,