Sebanyak 59.133 keluarga tidak mampu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, akan menerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai dana kompensasi pasca kenaikan harga BBM. Namun, sebagian besar penerima BLSM tersebut dinilai tidak tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Enny Widaryanti mengatakan jumlah keluarga miskin di Kendal mencapai sekitar 116 ribu. Namun, setelah diverifikasi oleh pusat yang bakal menerima BLSM hanya sebanyak 59.133 keluarga miskin saja.

"Ya kemungkinan masih banyak warga miskin yang tidak bisa menerima BLSM tetap karena data yang dipakai adalah data statistik 2011 lalu," katanya saat dikonfirmasi merdeka.com, Kamis (26/6).

Enny menyatakan pembagian BLSM nantinya akan menimbulkan masalah baru. Data yang diserahkan TNP2K sebanyak 59.133 warga yang mendapatkan BLSM ternyata dinilai tidak tepat sasaran.

"Ada warga yang mampu ekonominya tapi mendapatkan BLSM sedangkan warga yang miskin justru tidak mendapatkannya. Sementara ini desa yang belum membagikan kartu tersebut, kami minta tunda dulu. Namun, jika sudah ada yang dibagikan, kami berharap warga yang merasa hidupnya sudah mampu atau kaya segera mengembalikan kartu tersebut," tambahnya.

Berdasarkan informasi, data error berkisar 6 persen dari seluruh penerima BLSM. Data error meliputi penerima sudah meninggal dunia atau keluarga yang 'naik kelas' dari miskin menjadi kaya. Namun, meski sudah 'naik kelas' masih ada yang menerima BLSM.

Karena itu jika ada warga miskin belum menerima, bisa diusulkan menggantikan warga mampu yang sudah menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Untuk penggantian data tersebut menjadi tanggung jawab pihak desa untuk mengusulkan ke kantor pos.

Enny mengaku, peran kades sangat besar dalam mengusulkan penggantian penerima BLSM. Kades bisa mengumpulkan lembaga desa untuk mengusulkan penggantian penerima BLSM.

Dia mencontohkan Sualman dan Rofii, warga Desa Botomulyo Kecamatan Cepiring, merupakan warga miskin yang tidak menerima BLSM. Sualman sendiri mengaku heran dengan pembagian BLSM yang tidak adil dan tidak tepat sasaran.

"Tetangga saya yang hidupnya sudah kaya kok sekarang malah dapat BLSM, sedangkan saya yang hidup miskin malah gak dapat. Data pembagian ini jelas tidak tepat dan perlu dikoreksi," kata Sualman.

dakwatuna.com – Banda Aceh. Program kompensasi BBM berupa Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sudah digulirkan pemerintah guna meringankan beban masyarakat akibat melambungnya harga-harga paska kenaikan harga BBM Bersubsidi.

Namun sangat disayangkan, pengelolaan BLSM tersebut tidak berjalan sesuai harapan, salah satunya tidak tepat sasarannya program tersebut. Ada warga tergolong mapan secara ekonomi seperti pegawai negeri sipil (PNS) juga mendapatkannya. Lebih aneh nya lagi ada warga telah meninggal, juga menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS ).

Tidak tepatnya penerima KPS sebagai syarat pengambilan BLSM terjadi di Aceh Besar dan Aceh Barat. Hal ini menjadi pertanyaan banyak warga dan menilai memang pemberian BLSM tidak tepat sasaran.

“Di daerah saya terdapat 101 Kepala Keluarga (KK). Namun yang terdata sebagai penerima KPS ada 40 KK, aneh nya tidak semua mereka adalah orang miskin, ” kata Zainal, Keuchik, Ajee Rayeuk, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Senin (24/6) saat di temui di Kantor Pos, Lambaro.

Zainal menyampaikan bahwa dari 40 KK terdata sebagai penerima KPS, diketahui tidak semuanya warga miskin. Kondisi, tersebut membuat dirinya resah karena ada anggapan miring dari sejumlah warganya yang menilai ada permainan dalam penetapan KPS.

Oleh karena itulah dirinya datang ke Kantor Pos untuk meminta klarifikasi data penerima yang belakangan ia mendapatkan jawaban bahwa data penerima KPS yang diteruskan kepadanya kemungkinan adalah data warga miskin tahun 2008.

“Kan lucu, kalau kejadiannya seperti ini. Kita yang kenal dengan masyarakat. Padahal kita baru beberapa bulan menjabat sebagai aparatur desa,”sebut nya.

Di Kantor Pos Lambaro, sebanyak 1.536 kartu KPS didistribusikan kepada 1.536 KK masyarakat Kecamatan Ingin Jaya. “Ini penyaluran hari kedua, belum banyak warga yang datang mengambil. Hari pertama, Jumat kemarin, hanya ada 50 orang yang mengambil,” kata Kepala Kantor Pos Lambaro, Ruslan.

Pihaknya menegaskan hanya bertugas mendistribusikan KPS kepada penerima. Persoalan banyak yang komplain tidak tepat sasaran, bukan kewenangan mereka. “Tugas kita hanya mendistribusikan saja,” katanya lagi.

Sementara itu belasan perangkat desa dalam dua kecamatan di Aceh Barat, Senin (24/6) sekira pukul 12.00 Wib, mendatangi Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Aceh Barat. Kedatangan mereka ke instansi tersebut untuk mempertanyakan penyaluran BLSM)pada lokasi permukiman mereka, ditemukan orang meninggal tercatat sebagai penerima BLSM.

”Aneh, di Desa Kreung Beukah dan Desa Lhok Geuci, Kecamatan Pante Cereumen ada warga telah meninggal tiga tahun lalu, masih tercatat sebagai penerima BLSM,” ungkap Zaini,

Sekretaris Mukim Gunung Emas, Kecamatan Pante Cereumen, Aceh Barat, kepada Koran Rakyat Aceh.

Selain itu, warga juga komplain, karena pada Desa Teuladan, Kecamatan Kaway XVI, juga ditemukan penerima tidak berhak, yakni, warga berstatus sebagai PNS memperoleh kartu perlindungan social sebagai penerima BLSM.

”Makanya, kami warga mempertanyakan keganjilan ini kepada pihak Kantor Kecamatan, DPRK Aceh Barat, dan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Aceh Barat, mengapa PNS, orang kaya, dan orang meninggal tercatat sebagai penerima BLSM,” ujar Zaini, yang dibenarkan belasan perangkat desa lainnya, Senin (24/6) kemarin, saat berada di Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Aceh Barat, Meulaboh.

Sementara anggota DPRK setempat, Abdul Kadir bersama dengan kolega nya, mengaku telah melakukan pantauan secara langsung terhadap penyaluran kartu perlindungan social (KPS) pada dua kecamatan, yakni Kecamatan Kaway XVI dan Kecamatan Pante Cereumen.

Hasil temuan kalangan legislatif, memang mendapatkan sejumlah kejanggalan, seperti diutarakan warga, yakni PNS dan orang meninggal tercatat sebagai penerima BLSM.

Sehingga, pihak DPRK setempat mengharapkan database jumlah 15.407 KTS (penerima BLSM) hasil BPS Meulaboh tahun 2011 lalu, perlu dilakukan pemuktahiran, karena pasti ada terjadi perubahan.

“Selama tiga tahun berjalan, mulai 2011 sampai 2013, pasti ada perubahan, salah satunya, seperti meninggal. Alangkah bagusnya, jika database KPS kembali disusun ulang dengan melibatkan perangkat desa,” pintanya.

Sementara Kepala kantor Pos Meulaboh, Rachmady Sirait, mengaku pihaknya hanya berpedoman pada data 15.407 jumlah warga yang masuk sebagai penerima BLSM dari 12 Kecamatan di Aceh Barat, dengan total anggaran Rp. 4.622.100.000.

”Kalau kartu KPS, telah kita salurkan pada seluruh kecamatan. Jika pada satu kecamatan realisasi KPS mencapai 70 persen, maka proses penyaluran BLSM akan dilakukan,” jelasnya. (sul/jpnn)

Terima kasih atas kunjungannya ke thread ane, kaskuser yg baik selalu memberi komentar..Yang udah iso boleh bagi bagi yg blm iso boleh