Reporter : Mohamad Taufik
Rabu, 26 Juni 2013 06:15:00


Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang uji materi Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Jateng). Uji materi ini diajukan oleh ahli waris dinasti Keraton Surakarta, hari ini.

Pemohon adalah Gray Koes Isbandiyah (putra kandung dari Susuhan Paku Buwono XII) dan KP Dr Eddy S Wirabhumi SH MM, yang merupakan ketua Umum Paguyuban Kawula Keraton Surakarta (PaKaSa). Orang-orang ini mengajukan uji pada Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) UU Pembentukan Provinsi Jateng.

Seperti diberitakan Antara, Rabu (26/6), sidang perdana pengujian UU Pembentukan Provinsi Jateng ini akan diadili oleh majelis panel yang diketuai Hakim Konstitusi Arief Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Maria Farida Indratu dan Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.

Kuasa Hukum Pemohon, Abdul Jamil, dalam permohonannya mengatakan pemohon I telah kehilangan haknya sebagai salah satu ahli waris untuk mengelola dan mengatur tanah-tanah Keraton Surakarta sehingga berdampak pula terhadap kewibawaan serta status sosial keluarga dan keturunan keraton.

Sedangkan pemohon II merasa dirugikan oleh UU Pembentukan Jateng ini karena tidak dapat melestarikan dan mengembangkan budaya Jawa dari Keraton Surakarta yang merupakan tujuan didirikannya PaKaSa.

Bunyi Bagian Memutuskan angka I UU Pembentukan Provinsi Jateng: "Menghapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut".

Sedangkan Pasal 1 ayat (1) UU Pembentukan Provinsi Jateng: "Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah".

Menurut pemohon, Daerah Istimewa Surakarta merupakan salah satu daerah atau kerajaan yang mempunyai pemerintahan sendiri, dan bersifat istimewa, secara historis dilindungi oleh konsitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dibuktikan dengan, di antaranya pengecualian keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah dan pengakuan daerah istimewa Surakarta melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemohon juga menilai penghapusan dan penggabungan Status Surakarta sebagai Daerah Istimewa ke dalam Provinsi Jawa Tengah melalui diundangkannya UU Pembentukan Provinsi Jateng yang secara eksplisit ditentukan oleh Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 karena ketentuan-ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945.

Pemohon meminta MK menyatakan Bagian Memutuskan angka I UU Pembentukan Provinsi Jateng sepanjang frasa "dan Surakarta" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
[mtf]

merdeka.com

ingat 4 pilar mas, jgn sampai NKRI nya bubar dg diikutinya daerah2 lain