BANDA ACEH - Staf Ahli Gubernur Aceh Bidang Pemerintahan, Zulkifli, mengakui adanya sejumlah kelemahan dalam kinerja kepemerintahan setahun terakhir ini. Ia mengaku, kemelamah tersebut terjadi karena terlambatnya pengesahan anggaran, hingga menyebabkan terjadi berbagai kendala dalam pelaksanaan pogram dan realisasi anggaran.

"Selama setahun ini memang ada kelemahan. Namun kami meminta kepada semua pihak agar tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberikan solusi agar bisa menjadi pertimbangan dan masukan untuk Pak Gubernur dalam mengambil kebijakan dan melakukan perubahan yang lebih baik nantinya," kata Zulkifli dalam Seminar dan Diskusi Publik Setahun 'Zikir' Memimpin, Selasa (25/6) yang diselenggarakan oleh Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) di Grand Nanggroe Hotel Banda Aceh.

Zulkifli menjelaskan, selama 9 tahun terakhir di Aceh selalu terjadi keterlambatan pengesahan anggaran, hingga menyebabkan sejumlah realisasi program yang telah direncanakan pemerintah tidak berjalan dengan baik.

"Untuk itu, Pemerintah Aceh tahun ini berupaya agar bisa secepatnya memnyusun rancangan anggaran untuk 2014, agar bisa segera dibahas oleh DPRA dan pengesahan tidak terlambat seperti tahun-tahun sebelunya. Kami menargetkan pengesahannya bisa dilakukan paling lambat akhir Desember ini," ujar Zulkifli.

Selain itu, Zilkifli menjelaskan, kurangnya program dan belum adanya peningkatan ekonomi masyarakat saat ini juga dikarenakan keterbatasannya angggaran pemerintah, dikarenakan lemahnya pendapatan Aceh.

"Pendapatan kita sangat minim. Sekarang bisa bertahan karena ada dana Otsus, kalau sudah tidak ada lagi, kedepannya tidak tahu bagaimana. Anggaran yang dikelola pemerintah hanya 30 persen untuk publik, sementara 70 persen sudah habis untuk belanja pegawai. Mayoritas pendapatan kabupaten/kota juga rata-rata tidak sampai diatas 10 pesen," ujar Zulkifli.

"Ini yang sedang diupayakan oleh Pak Gubernur, dengan mencari investor-investor agar mau berinvestasi di Aceh, supaya nantinya pendapatan Aceh meningkat dan masyarakat Aceh bisa sejahtera," tambahnya.

Selain itu permasalahan saat ini, Zulkifli juga menambahkan, Pemerintah terlalu beban dengan banyaknya tenaga honorer, yang diakibatkan dari proses perekrutan yang tidak benar dalam beberapa tahun terakhir.

"Rekurtnya saja tidak benar, bagaimana mau bekerja dengan benar. Maka dari itu sejumlah kabupaten/kota saat ini tidak melakukan rekrutmen pegawai. Banyak yang dibutuhkan untuk berbagai bidang, namun pegawai banyak tetapi tidak punya kopetensi. Jika di tes (uji), mungkin hanya 20 persen yang bisa pakai. Ini yang sedang dipikirkan pemerintah untuk mencari solusinya. Kedepannya Pemerintah Aceh juga akan melakukan proses perekrutan pegawai dengan cara transparan dan objektif," imbuhnya.

Guna adanya perubahan kinerja yang lebih baik kedepannya, Zuklkifli menjelaskan, Gubernur Aceh telah berkomitmen untuk meningkatkan kinerja jajaran SKPA, dan melakukan evaluasi kerja setiap bulannya, agar program yang telah direncanakan dapat terealisasi denga baik.

"Tanggal 2 Juli ini, Pak Gubernur juga akan menandatangani kontrak komitmen kerja dengan jajaran SKPA, agar meningkatkan kinerjanya, serta memberikan laporan setiap bulannya, agar realisasi program yang telah direncanakan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) dapat terlaksana dengan baik. Komitmen ini juga dalam rangka reformasi birokrasi yang diprioritaskan Pak Gubernur. Walaupun belum sepenuhnya sempurna, namun sudah mengarah ke hal tersebut," jelas Zulkifli.

Selain itu, Zulkifli juga menambahkan, Pemerintah Aceh sedang mengevaluasi sejumlah bantuan-bantuan yang diberikan ke masyarakat, agar bantuan yang dikucurkan pemerintah dapat tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Mungkin banyak bantuan-bantuan yang tidak tepat sasaran sebelumnya, sehingga banyak bantuan yang telah diberikan pemerintah tidak berdampak kepada kesejanteraan masyarakat. Kedepannya, pemerintah akan mengevaluasi agar bantuan yang diberikan tepat sasaran," ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang hadir dalam diskusi satu tahun 'Zikir' memimpin tersebut, memberikan tanggapan-tangapan mengenai kinerja kepemimpinan Zaini-Muzakir selama setahun ini. Mayoritas mereka menilai, Zaini-Muzakir belum melakukan perubahan dan adanya gebrakan untuk perubahan dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dimana saat ini, Aceh masih menjadi daerah termiskin di Sumatera dan peringkat 5 di Indonesia, dengan angka kemiskinan yang tinggi dari rata-rata angka kemiskinan nasional.

"Tahun ini Pemerintah Aceh hanya menghabiskan energinya untuk Lembaga Wali Nanggroe, Bendera, dan Lambang Aceh. Bisa dibilang setahun ini adalah tahun Wali Nanggroe, Lambang dan Bendera Aceh," kata Abdullah Abdul Muthalib perwakilan dari TIM LSM di Aceh dalam diskusi tersebut.

"Namun, Zikir masih memiliki waktu empat tahun kedepannya untuk melakukan perubahan, dan bekerja dengan baik untuk masyarakat Aceh. Semoga saja kedepannya ada perubahan, untuk menuju Aceh yang lebih baik dan sejantera," tambahnya.(sumber)

Mantap,,, gitulah berani ngaku,,,,,