Ada Caleg Bekas Model Porno dan Temperamental
SELASA, 25 JUNI 2013 | 06:01 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum telah menerima 70 laporan dari masyarakat terkait rekam jejak para calon anggota legislatif. "Dari jumlah itu, baru 35 laporan yang kami olah," kata komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di kantornya, Senin 24 Juni 2013. Sejak mempublikasikan daftar calon legislator sementara pada 13 Juni lalu, KPU membuka kesempatan bagi masyarakat untuk melaporkan para calon legislator yang diduga memalsukan data atau bermasalah dalam persyaratan. “Mayoritas laporan yang kami terima soal para caleg yang masih menjabat di institusi lain,” katanya. Calon legislator memang tidak diperbolehkan masih memegang jabatan, terutama di institusi pemerintahan.

Namun KPU memberikan waktu hingga Agustus 2013 bagi para caleg untuk meletakkan jabatannya. “Pada 1 Agustus nanti caleg yang masih punya jabatan harus memberikan surat pernyataan telah berhenti dari kedudukannya,” Hadar menuturkan. Tidak hanya itu, laporan masyarakat juga bervarasi. "Laporan mengenai dugaan caleg yang memalsukan ijazah sekolahnya juga ada,” Hadar mengungkapkan. Jumlahnya, kata dia, hanya beberapa.

Ada pula laporan yang sifatnya personal, misalnya salah satu caleg pernah menjadi foto model panas dan ada juga caleg yang temperamental. Selain itu, ada laporan seorang caleg tidak disukai warga perumahan di daerah asalnya karena pernah berkonflik. Semua laporan masyarakat ini, kata Hadar, akan diklarifikasikan ke partai politik yang mengusung mereka. “Untuk laporan yang berimplikasi pada persyaratan seperti dugaan ijazah palsu atau masih menjabat di institusi, itu bisa berujung pada pencoretan kalau memang terbukti,” ujarnya.

Sedangkan laporan yang sifatnya moralitas calon legislator, kata dia, akan menjadi bahan pertimbangan partai politik. Apakah si caleg yang tidak disukai masyarakat itu akan tetap diusung atau tidak.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...-Temperamental



From Democracy to Democrazy:
Gentho, Germo, PSK Hingga Terpidana Berebutan Masuk Parpol
Fri, 29/03/2013 - 00:05 WIB

JAKARTA, RIMANEWS -- Sejumlah orang mulai mendaftarkan diri menjadi anggota partai politik tertentu. Seperti tidak melihat rekam jejak, partai politik terbuka saja menerima si calon anggota. Bahkan, ada yang memiliki catatan hitam tetap diterima. Partai Bulan Bintang (PBB) mendapat tambahan anggota setelah mantan Kabareskrim, Komjen (Purn) Susno Duadji bergabung. Di partai besutan Yusril Ihza Mahendra itu Susno belum mendapatkan posisi strategis. Mantan Kapolda Jawa Barat itu mengaku ingin menyatukan perjuangan memberantas korupsi dan juga keadilan. Dia pun belum memikirkan untuk maju menjadi calon legislatif. "Soal nyaleg itu nomor dua, nomor sekian lah, yang penting saya bisa diterima, saya sudah gembira," katanya.

Sebenarnya sah-sah saja Susno gabung ke PBB. Namun, saat ini status Susno adalah seorang terpidana. Susno dihukum 3,5 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus korupsi penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari dan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008. Putusan di tingkat pertama juga dikuatkan oleh Mahkamah Agung (MA). MA menolak kasasi yang diajukan Susno. Tetapi, ketika hendak dieksekusi oleh jaksa, Susno selalu menolak. Tercatat sudah dua kali Susno menolak dijebloskan ke penjara. PBB sepertinya tidak mempermasalahkan kasus yang menjerat Susno. Bahkan, Ketua Umum PBB MS Kaban yakin dengan bergabungnya Susno, PBB akan mengedepankan soal penegakan hukum. " Saya kira ke depan kita akan sangat mengutamakan persoalan-persoalan penegakan hukum di Indonesia," tuturnya.

Lain Jakarta, lain pula yang terjadi di Kota Pahlawan. Dikabarkan ada seorang germo mencalonkan diri sebagai bakal calon legislatif (bacaleg) DPRD Jawa Timur melalui Partai Demokrat. Bahkan, dikabarkan si mami germo yang ingin duduk di kursi dewan itu, masih aktif mengoleksi purel-purel di salah satu pub ternama di Surabaya. Bendahara DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Achmad Iskandar menegaskan, semua warga negara berhak mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi anggota legislatif, tak terkecuali seorang mami atau purel pub.

Bahkan, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo juga tak mau ambil pusing soal kabar miring tersebut. Menurutnya, di era demokrasi seperti sekarang ini bukanlah satu hal yang tabu. " Ini negara demokrasi, semua berhak menentukan pilihannya," kata Soekarwo. Jika kelak para calon yang memiliki catatan negatif itu membuat ulah, tentu partai politik harus bertanggung jawab penuh. Jika tidak, rakyat akan mencap partai politik tidak becus dalam memilih anggotanya.

Inilah salah satu bias demokrasi, konsekwensi berdemokrasi, siapapun sekarang ini bisa jadi pemimpin atau pun pejabat, mau itu bekas bajingan, bekas koruptor, bekas germo, bekas mucikari, bekas pramuria, bekas gentho (preman) atau bahkan masih menggentho, bekas napi, dsb-nya - asal mendapat dukungan terbanyak bisa jadi pejabat. Naif sekali memang, tapi begitulah kenyataan di Indonesia. Meski ada pemeo yang mengatakan: " Masih mending bekas gentho, bekas germo, bekas pramuria daripada bekas kyai, bekas ulama, bekas pendeta, bekas romo, bekas pastur, bekas bhiksu,dll. Tapi bagaimanapun juga yang namanya 'barang bekas' itu pasti tak bisa optimal apalagi sempurna adanya.

Yang terpenting sekarang adalah rakyat yang harus cerdas dan bijak untuk menentukan pemimpinnya ke depan agar negeri ini tidak makin terpuruk dan hancur. Dan satu hal lagi yang wajib di ingat adalah Tingkat Kredibilitas dan Kapabilitas Pemimpin suatu bangsa / sejumlah komunitas itu mencerminkan Tingkat Kualitas ( pendidikan, pengetahuan, wawasan, peradaban, dsb) komunitas / masyarakatnya ( cat. mrheal ). Last but not least adalah baik pemerintah maupun rakyat Indonesia sekarang ini sudah siap dan sudah melaksanakan azas Democrazy...... crazy aparaturnya, crazy pemerintahannya, crazy korupsinya, dan crazy rakyatnya... crazy kelakuannya, crazy anarkisnya, dan crazy kejumudannya. Jadi penuh absurditas, baik pemerintah maupun rakyatnya - itu komplit semuanya...... So, crazy all the way..... All years long..... Allammaakkk....Bluuddrekk.....All day long......... Whengngng.....!! ( Prinsip Dasar Negara Demokrasi. Bagaimana dengan Indonesia ? / mrheal.rimanews / 17/12/ 2012 )

Dengan dikelilingi orang-orang jahat / amoral yang memegang bukti dosa-dosa, maka orang baik secerdas apapun bisa disetir, dikendalikan orang-orang jahat untuk menjadi keledai tunggangan yang bisa dikendalikan orang jahat sesuka nafsunya - kemana arah dan apapun yang orang jahat suka. Maka disinilah terjadi Bias Demokrasi. Tidak seperti apa yang didambakan - apa yang diidamkan, dan apa yang dikehendaki semangat Reformasi 98 ketika digulirkan dulu.
http://www.rimanews.com/read/2013032...n-masuk-parpol



Inilah Para Mantan Preman yang Ikut Jadi Caleg di Pemilu 2014
Senin, 29 April 2013 11:57 WIB

Jakarta - Bursa calon anggota legislatif (caleg) pada Pemilu 2014 bukan saja diramaikan dengan kehadiran para artis atau pesohor negeri. Sejumlah pentolan organisasi kemasyarakatan (ormas) di Ibu Kota yang memiliki basis massa juga mencoba peruntungan menjadi calon wakil rakyat. Mereka sering disebut sebagai penguasa bawah tanah Jakarta, yang memimpin massa akar rumput dan punya pengaruh cukup kuat di kelompoknya masing-masing.
Pada Pemilu 2014 mendatang, setidaknya ada empat penguasa bawah tanah Ibu Kota yang maju sebagai bakal calon anggota legislatif:

1. Jhony Indo
Inilah "Si Robinhood". Nama aslinya Johanes Hubertus Eijkenboom, namun lebih populer dengan nama Johny Indo. Jhony pada tahun 1970-an merupakan salah satu pentolan preman Ibu Kota yang yang cukup disegani. Ia dikenal sebagai perampok toko emas yang hasil rampokannya dibagi-bagikan kepada rakyat miskin. Dari situlah, Jhony kemudian mendapat julukan "Robinhood". Dalam melancarkan aksinya, Jhony selalu bersama dengan kelompoknya yang bernama Pasukan Cina Kota atau yang disebut "Pachinko". Mereka menyatroni toko emas pada siang hari.

Namun, setelah sekian kali lolos, akhirnya Jhony tertangkap. Ia kemudian dijatuhi hukuman penjara 14 tahun dan dijebloskan ke Penjara Nusa Kambangan. Meski sudah masuk ke penjara dengan tingkat keamanan tinggi, Jhony sempat kabur dari selnya dan bersembunyi di antara bukit dan parit yang berada di penjara di pulau itu. Namun, keberadaan Jhony tetap bisa diendus aparat. Kini, Jhony mengaku sudah tobat. Ia kini menjadi pelatih bela diri untuk para sekuriti di Bumi Perkemahan Cibubur. Pada tahun ini, Jhony menyatakan maju sebagai bakal calon anggota legislatif dari Partai Nasdem untuk DPRD Sukabumi.

2. Tito Refra Kei
Fransiscus Kei atau yang akrab disapa Tito Kei. Ia maju sebagai caleg DPR RI dari Partai Amanat Nasional (PAN). Kali ini, ia tidak maju dari kota kelahirannya, Pulau Kei, Maluku Tenggara, tetapi justru dari daerah pemilihan Papua Barat. Nama Tito sangat melekat dengan kebesaran nama sang kakak, John Kei, yang dibui atas tuduhan sebagai otak pembunuhan terhadap bos PT Sanex Steel Indonesia, Tan Harry Tantono alias Ayung pada tahun 2012 lalu. Kedua kakak beradik ini juga sempat berurusan dengan aparat kepolisian lantaran memotong jari dua pemuda pada Agustus 2008.

John dan Tito sempat diseret ke meja hijau akibat kasus itu. Ketika itu, proses peradilan terpaksa dilakukan di Surabaya untuk mencegah amuk massa. Setelah perkara itu muncul, Tito juga sempat terlibat dalam kasus "Ampera Berdarah". Saat itu, massa kelompok Kei bentrok dengan kelompok asal Flores pimpinan Thalib Makarim di depan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat sidang kasus bentrok Blowfish digelar. Tito bahkan tertembak di bagian dadanya yang nyaris mengenai jantung. Namun, Tito akhirnya selamat dalam tragedi tahun 2010 tersebut. Di luar catatan hukumnya itu, Tito merupakan seorang advokat. Ia pun mendirikan firma hukum bernama Tito Refra, Cosmas Refra and Partner.

3. Lutfi Hakim
Lutfi Hakim merupakan Ketua Umum Front Betawi Rempug (FBR) setelah Ketua Umum sebelumnya meninggal dunia pada tahun 2009 lalu. Ia sebelumnya menjabat Sekretaris Jenderal FBR. Lutfi Hakim termasuk salah satu tokoh Betawi yang cukup populer di kalangan masyarakat. Kini, Lutfi maju sebagai calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Provinsi DKI Jakarta, tanpa atribut partai politik apa pun.

4. Munarman
Munarman adalah mantan aktivis HAM dan mantan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI). Ia menanggalkan aktivitasnya di lembaga bantuan hukum itu, setelah menyatakan bergabung dengan sebuah organisasi massa, Front Pembela Islam (FPI). Di FPI, Munarman pernah menjadi Panglima Komando Laskar Islam dan kini kerap tampil sebagai juru bicara ormas tersebut. Ia juga menjadi salah seorang penentang keberadaan Ahmadiyah di Indonesia bersama tokoh-tokoh lainnya.

Munarman pernah terlibat dalam insiden Monas, 1 Juni 2008. Saat itu, ia bersama Laskar Islam FPI melakukan penyerangan terhadap massa AKK-BB. Pada tanggal 4 Juni 2008, sekitar 1.500 polisi diturunkan ke Markas FPI di Petamburan, Jakarta Pusat, setelah tidak ada dari pihak FPI yang menyerahkan diri. Munarman pun menolak menyerahkan diri hingga menjadi buronan. Setelah bersembunyi beberapa hari, Munarman akhirnya menyerahkan diri pada tanggal 8 Juni 2008. Selepas keluar dari penjara, Munarman masih aktif di FPI
http://theglobejournal.com/politik/m...aleg/index.php



140 Caleg Menolak CV-nya Dipublikasi. Tanya, kenapa?
SELASA, 25 JUNI 2013 | 05:53 WIB

TEMPO.CO, Jakarta - Dari 5.560 orang calon legislator yang saat ini terdaftar dalam calon legislator sementara, 140 orang di antaranya tidak ingin daftar riwayat hidup atau curriculum vitae alias CV-nya dipublikasikan. Para caleg yang tidak mau mempublikasikan riwayat hidupnya itu dapat dilihat dalam daftar calon legislator sementara yang dipublikasikan Komisi Pemilihan Umum lewat situs resmi mereka, [url=http://www.kpu.go.id.]www.kpu.go.id.[/url] “Di DCS yang ada pada situs KPU, akan terlihat keterangan mereka tidak mau mempublikasikan CV-nya,” ujar komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di kantornya, Senin 24 Juni 2013.

Daftar riwayat hidup, kata Hadar, memang bukan syarat wajib pendaftaran caleg. Saat pendaftaran caleg, KPU memberikan formulir daftar riwayat hidup atau form BB 11. Di dalam formulir ini, caleg diminta mengisikan nama dan nomor urut partai politik serta caleg, jenis kelamin, alamat tempat tinggal, agama, status perkimpoian, riwayat pendidikan, riwayat kursus atau diklat yang pernah dikuti dan riwayat organisasi. Di sana juga tercantum klausul persetujuan para caleg, apakah daftar riwayat hidup ini boleh dipublikasikan pihak komisi atau tidak. “Caleg memang boleh menyatakan tidak setuju, dan ini bukan persyaratan. Tapi jika dia setuju datanya dipublikasikan, maka masyarakat bisa memantau dan menilai kompetensi mereka sebagai calon wakil rakyat,” ujarnya. Dia menilai, pencantuman riwayat hidup juga menunjukkan semangat keterbukaan para calon legislator.

Berdasarkan penelusuran, ke-140 calon legislator yang tidak mau mencantumkan daftar riwayat hidupnya paling banyak berasal dari Partai Persatuan Pembangunan, yakni 109 orang. Sedangkan sisanya tersebar di 9 partai politik. Di Partai Gerindra ada 14 orang caleg, Partai Golkar 7 orang caleg, dan Partai Demokrat 2 orang caleg. Sebaliknya, seluruh calon legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Amanat Nasional bersedia mencantumkan daftar riwayat hidup.
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...ya-Dipublikasi

--------------------------

Kabar buruk untuk rakyat, kabar baik bagi anggota hewan yang kepilih di pemilu 2014...