Data penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) karut-marut. Hal itu tampak kala bagi-bagi dana negara yang diklaim pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) itu dilakukan di Kota Solo.

Solopos.com menemukan nama seorang warga Semanggi, Pasar Kliwon yang sudah meninggal dunia namun tercatat sebagai penerima dana itu. Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, warga meninggal dunia yang turut dijatah BLSM itu bernama Wiryo Dimejo, warga Semanggi RT 002/RW 014, Pasar Kliwon.

Wiryo telah meninggal dunia satu tahun lalu. Kesalahan data diketahui saat petugas Kantor Pos kebingungan mencari nama Wiryo. Kemudian ujung-ujungnya, petugas Kantor Pos menanyakan pada ketua RT setempat, Sabtu (22/6/2013).

Beberapa bulan lalu, Wiryo juga mendapatkan jatah penerima kartu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Berhubung yang bersangkutan meninggal dunia, pihak RT setempat mengembalikan kartu Jamkesmas kepada puskesmas dan diminta untuk merevisi data.

“Data penerima BLSM dari awal sudah kacau. Hal ini sudah saya prediksi sejak awal. Masak orang meninggal dunia menerima jatah BLSM? Padahal sudah ada pemutakhiran data, terus pemerintah mengacu pada data apa?” kata Ketua RT 002/ RW 015 Semanggi, Rudi Sutopo, saat berbincang dengan Solopos.com, di Semanggi.

Rudi mencurigai data penerima BLSM yang menjadi acuran pemerintah dipastikan amburadul. Karut-marut data BLSM, menurut Rudi, diprediksi terjadi di kota lain. “Kalau kejadiannya seperti ini, jelas BLSM tidak tepat sasaran. Sekarang pun sudah memicu kecemburuan di antara warga. Orang yang secara ekonomi mampu juga mendapatkan BLSM,” kata dia.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah telah menyerahkan BLSM (Bantuan Langsung Sementara Masyarakat) kepada masyarakat. Dana BLSM diluncurkan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Namun, politisi senior PDIP Pramono Anung mengaku banyak menerima keluhan dari masyarakat yang tidak menerima BLSM.

"Kemarin kan banyak masyarakat mengeluh, yang masuk dalam masyarakat miskin ternyata mereka tidak menerima BLSM, dan itu banyak sekali," kata Pramono Anung di Gedung DPR, Jakarta, Senin (24/6/2013).

Bahkan, Wakil Ketua DPR mengatakan, ada masyarakat yang menerima BLSM untuk membayar utang. Pramono pun mengakui beban masyarakat sangat berat pasca-kenaikan harga BBM.

"Kami melihat, pemerintah sampai hari ini belum bisa mengontrol dengan baik kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat," ujarnya.

Menurut Pramono, dampak kenaikan harga BBM cukup berat, meskipun ada perdebatan terhadap subsidi tidak tepat sasaran.

"Yang paling penting sekarang ini. bagaimana mengatasi dampak kenaikan harga BBM," tuturnya.

VIVAnews - Sejumlah menteri hari ini, Senin 24 Juni 2013, mulai ikut membagikan bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Hal ini, menimbulkan kekhawatiran bagi partai oposisi.

Seperti yang dikatakan Wakil Ketua DPR, Pramono Anung, kecurigaan bahwa BLSM itu akan dimanfaatkan untuk kampanye telah terbukti. Sebab, ada sejumlah menteri yang seharusnya tak terkait dengan BLSM, nyatanya ikut melakukan pembagian kepada masyarakat miskin.

Apalagi, pembagian BLSM itu dilakukan di daerah pemilihan menteri yang terdaftar sebagai calon anggota legislatif.

"Sekelompok orang terutama menteri-menteri yang juga jadi caleg untuk memanfaatkan itu (BLSM)," kata Pramono di Gedung DPR.

Apalagi, kata dia, ada juga orang-orang yang tengah mempersiapkan diri sebagai calon presiden, ikut membagikan BLSM.

"Nah, ini yang sebenarnya dikhawatirkan, kalau kemudian BLSM ini betul-betul murni kenapa kemudian harus ada seremonial, harus menteri hadir kemudian menunggu berjam-jam. Ini menunjukkan apa yang kita khawatirkan terjadi," kata politisi PDIP itu.

Beberapa menteri, seperti Menteri Sosial, Salim Segaf Al Jufri ikut membagikan BLSM di Makasar, Menteri Komunikasi dan Informatika, Tifatul Sembiring membagikan BLSM di Medan, Menteri BUMN Dahlan Iskan membagikan BLSM di Solo dan Menteri Lingkungan Hidup, Balthasar Kambuaya membagikan BLSM di Papua.

Seperti diketahui, kedua menteri dari PKS, Salim Segaf dan Tifatul, membagikan BLSM di daerah pemilihan masing-masing.

Sementara, menurut Pram, sebenarnya, pembagian BLSM itu tidak tepat sasaran. "Yang masuk dalam masyarakat miskin ternyata mereka tidak menerima BLSM dan itu banyak sekali. Bahkan ada yang menerima BLSM langsung untuk bayar utang," kata dia.

TEMPO.CO, Surakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menggunakan motor besar untuk meninjau pembagian Bantuan Langsung Sementara (BLSM) di Surakarta, Senin, 24 Juni 2013. Bantuan ini merupakan bentuk kompensasi adanya kenaikan harga bahan bakar Premium dan solar. Pemerintah telah membagikan BLSM ini sejak Ahad lalu.

Sementara menuju lokasi, ia berkeliling kota terlebih dahulu bersama Ikatan Motor Pos Indonesia (IMPI) sambil mensosialisasikan tentang keamanan berkendara di jalan.Awalnya, Dahlan tampak kesulitan mengendarai Kawasaki Ninja bertenaga 250 cc. Panitia beberapa kali memastikan Dahlan bisa mengendarai dengan aman.

Rute yang dilalui Dahlan mulai Jalan Ki Mangun Sarkoro di depan Kantor Pos Nusukan menuju Jalan Letjen Suprapto, Jalan Ahmad Yani, Jalan Slamet Riyadi, dan berakhir di Kantor Pos Solo di Jalan Jenderal Sudirman.

Namun, iring-iringan puluhan motor besar rupanya tidak sesuai dengan misi awal mensosialisasikan keamanan berkendara. Sebab, para peserta memacu motornya dengan kecepatan tinggi dan meminta pengguna jalan lain untuk menyingkir.

Rombongan juga menerobos lampu lalu lintas yang menyala merah. Beberapa pengguna jalan mengeluhkan rombongan motor besar IMPI. "Mengganggu saja. Bikin lalu lintas macet," ucap Supomo, salah seorang pengendara