oleh Fiki Ariyanti
Posted: 24/06/2013 10:00

Liputan6.com, Jakarta : Organisasi Angkutan Darat (Organda) mempertanyakan kebijakan pemerintah yang justru memberikan insentif kepada mobil murah dan ramah lingkungan (Low Cost Green Car/LCGC). Sementara angkutan umum seperti dibiarkan mati secara perlahan tanpa insentif.

"Dari dulu kami minta insentif Rp 5 triliun, tapi janji-janji saja. Padahal nilai itu sangat kecil daripada jumlah anggaran subsidi BBM pemerintah sampai ratusan triliun dan uang yang terbuang percuma akibat kemacetan sekitar Rp 37 triliun per tahun," tegas Ketua Umum Organda Eka Sari Lorena saat berbincang dengan Liputan6.com, Jakarta, seperti ditulis Senin (24/6/2013).

Kemacetan, menurut dia, adalah penyebab membengkaknya biaya operasional angkutan umum. Beban tersebut semakin terasa memberatkan pelaku usaha jasa angkutan umum tanpa insentif atau dana kompensasi seperti kereta api ekonomi yang diberikan pemerintah.

"Sekarang yang terima insentif malah mobil pribadi hijau (LCGC), di mana penggunaan mobil pribadi sangat boros dalam mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM). Apalagi mayoritas kendaraan pribadi yang menikmati BBM subsidi," paparnya.

Angkutan umum, lanjut Eka lebih dibutuhkan oleh masyarakat golongan menengah ke bawah di daerah ketimbang mobil hijau alias ramah lingkungan, seperti daerah Kalimantan, dan sebagainya.

"Kalau begini terus, lama-lama angkutan umum akan berhenti beroperasi, padahal jumlah pengguna angkutan bisa mencapai jutaan orang. Saat ini saja, banyak angkutan umum yang sudah berhenti beroperasi," tukas dia.

Organda, sambungnya, telah meminta penyesuaian tarif 30%-35% dengan berbagai perhitungan. Hal ini sekaligus menjawab pernyataan pemerintah dan masyarakat yang meributkan rencana kenaikan tarif angkutan umum oleh Organda karena dinilai terlalu tinggi.

"Tarif tidak bisa kami kira-kira naik 10% atau hanya boleh 20%. Semua bisa di hitung kok, berdasarkan kenaikan harga BBM 25%, spare part, ban, harga mobil dan lainnya," tandas Eka. (Fik/Ndw)

http://bisnis.liputan6.com/read/6205...dibiarkan-mati

salah kebijakan pemerintah nih.harusnya dibagusin dong busnya kaya singpor baru de jkt bebas macet