Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan parlemen layak disalahkan lantaran kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

"Yang paling disalahkan atas naiknya harga BBM itu ya SBY, ada 44,52 persen. Sedangkan, 26,03 persen publik menyalahkan DPR (parlemen)," kata Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Adjie Alfaraby di Jakarta, Minggu (23/6/2013).

Selain itu, kata Adjie, ada juga publik yang menyalahkan partai politik atas diputuskan dan ditetapkan kebijakan harga BBM tersebut. "Publik menyalahkan Partai Demokrat, itu paling besar yakni 58,62 persen. Sementara, hanya 15,52 persen disalahkan oleh publik untuk partai lain," terangnya.

Ia menjelaskan, pihaknya melakukan survei sejak tanggal 18 hingga 20 Juni 2013 dengan jumlah responden sebanyak 1200 koresponden dan metodeloginya multistage random sampling jumlah margine error hanya 2,9 persen di tujuh ibu kota provinsi, in depth interview dan analisis media nasional.

Sementara hasil yang diperoleh kalau publik menyalahkan Presiden lebih banyak daripada lembaga lain, serta Partai Demokrat juga menjadi sasaran masyarakat. Untuk Presiden: 44,52 persen, DPR: 26,03 persen, Menteri ESDM: 7,88 persen, Menkeu: 3,08 persen, Lainnya: 3,42 persen dan Tidak tahu/tidak jawab: 15,07 persen.

Sedangkan, untuk partai politik yang disalahkan yaitu Partai Demokrat: 58,62 persen, Partai lainnya: 15,52 persen dan Tidak tahu/tidak jawab: 25,86 persen.

SUMBER

Waduh..