SBY: BBM Naik Agar Rakyat Tak Hidup Sulit
Jumat, 21-06-2013 14:18

JAKARTA, PESATNEWS- Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelaskan alasan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (bbm) bersubsidi, Jum'at (21/6/2013) di Twitter @SBYudhoyono.

"Setelah 2 tahun pemerintah bertahan untuk tidak naikkan harga BBM, meskipun subsidi sangat membengkak, kali ini terpaksa dinaikkan," tulis SBY.

Keputusan tersebut, menurut SBY, terpaksa diambil agar kondisi perekonomian tidak bertambah buruk.

"Ini pilihan yang pahit, tetapi harus kita ambil. Saya tidak ingin ekonomi kita menjadi buruk & akhirnya menyulitkan kehidupan rakyat," sambung SBY.

SBY memahami risiko politik akibat kebijakan tersebut. Akan tetapi, SBY menambahkan, bila tidak harga bbm tidak dinaikkan, beban subsidi negara akan semakin besar.

"Jika saya tidak naikkan harga BBM krn berhitung untung rugi dari segi politik, beban kita ke depan justru akan terus bertambah," terang SBY.

Terkait hal itu, pemerintah, tulis SBY, telah menyiapkan sejumlah paket program kompensasi kenaikan harga bbm. Ia mengharapkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama dapat mengawasi penyaluran program tersebut agar tepat sasaran.

"Bantuan Langsung Sementara Masyarakat, Program Keluarga Harapan, beras & beasiswa, pastikan sampai ke sasaran. Masyarakat agar mengawasi," tulisnya lagi.
http://www.pesatnews.com/read/2013/0...ak-hidup-sulit



Menkeu: Cegah Kemiskinan, Harga BBM Segera Naik
Selasa, 18/6/2013


Menteri Keuangan (Menkeu) Muhamad Chatib Basri

inilah..com, Jakarta - Krisis global yang masih mendera kawasan Eropa dan Amerika Serikat dan konsumsi Bahan Balar Minyak (BBM) yang tinggi membuat pemerintah berpikir akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi. "Kenapa penaikan BBM penting, karena kita berada pada kondisi global yang tidak pasti," ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Muhamad Chatib Basri di kantornya, Selasa (18/6/2013). Apalagi setelah Bank Central AS The Fed menarik likuiditas dari seluruh dunia. "Kalau rupiah terpengaruh ada dua di eksternal dan internal. Secara eksternal ada rencana The Fed mengurangi quantitatif easing," ucap Chatib.

Atas dua kondisi global tersebut, pemerintah tidak bisa melakukan intervensi. Namun yang dapat dilakukan adalah kondisi internal, saat ini isu strategis yang secepatnya dibenahi adalah penyesuaian harga BBM. "Tentu Menteri Keuangan nggak bisa mempengaruhi mereka, itu di luar kita. Namun dipastikan kita tidak ingin ada kelemahan internal akibat defisit anggaran dan subsidi BBM," ucap Chatib.

Dengan penaikan harga BBM bersubsidi, Menkeu memperkirakan ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh pemerintah. Pertama, penaikan BBM akan ada ruang fiskal bagi anggaran yang baik, karena alokasinya yang pro ke penduduk miskin. Kedua, restribusi kaya ke miskin ini akan membuat rasio akan lebih baik. Ketiga, dengan penaikan BBM masyarakat bisa mengkonsumsi energi alternatif. "Kalau pemerintah tidak melakukan apa -apa (penaikan BBM), prosentase kemiskinan dari 10,5% bisa menjadi 12,1% bahkan akan ada tambahan 4 juta masyarakat miskin jika tidak naikkan harga BBM," ucapnya.
[url]http://ekonomi.inilah..com/read/detail/2001052/menkeu-cegah-kemiskinan-harga-bbm-segera-naik#.UcZJddLfCfc[/url]




TEMPO: BBM Naik, Negeri Ini Tambah 25 Juta Orang Miskin
KAMIS, 02 MEI 2013 | 12:25 WIB

TEMPO.CO, Jakarta- Pengamat ekonomi dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Latif Adam, menyatakan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi akan berdampak menambah jumlah penduduk miskin. “Dari data Bank Dunia, 20 persen orang Indonesia masuk kategori near poor. Kalau harga BBM naik, setengahnya bisa turun dan masuk ke kelompok miskin," ujarnya kepada Tempo kemarin. Dia menjelaskan, 20 persen atau 50 juta jiwa dari total penduduk Indonesia adalah kelompok penduduk hampir miskin (near poor). Kenaikan harga BBM, kata Latif, akan mendorong 50 persen penduduk hampir miskin, atau sekitar 25 juta jiwa, menjadi miskin. Padahal deviasi orang miskin dan hampir miskin dari sisi pendapatan sangat tipis. “Hanya sekitar Rp 50 ribu.”

Untuk mencegah bertambahnya jumlah penduduk miskin, pemerintah harus memiliki langkah mitigasi untuk kelompok hampir miskin. Caranya, kata Latif, dengan memberikan kompensasi berupa bantuan tunai, beras miskin, dan jaminan kesehatan. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Erani Yustika, memperkirakan kenaikan harga BBM akan mendorong inflasi ke level 9 persen dan menambah jumlah penduduk miskin. "Tanpa kompensasi, angka kemiskinan minimal naik 1,5 persen," ujarnya kemarin. Saat ini jumlah penduduk miskin, atau berpendapatan sekitar Rp 270 ribu sebulan, mencapai 29 juta jiwa atau 11,6 persen dari total penduduk. Kenaikan jumlah penduduk miskin sekitar 1,5 persen akan menambah penduduk miskin pada kisaran 13-13,2 persen atau 32,5 juta jiwa dari total penduduk. Angka kemiskinan bakal membengkak jika menggunakan acuan pendapatan US$ 1,25-1,5 per hari atau sekitar Rp 400 ribu sebulan. Jika acuan ini dipakai, jumlah penduduk miskin diperkirakan mencapai 35-40 persen dari total penduduk.

Kompensasi yang diberikan pemerintah, kata dia, bisa meredam kenaikan jumlah penduduk miskin. “Tapi bantuan ini tak akan membantu masyarakat untuk jangka panjang,” kata Ahmad Erani. Deputi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Ceppie Kurnadi Sumadilaga, menyatakan pihaknya masih menghitung dampak kenaikan harga BBM terhadap penduduk miskin. Dia menjelaskan, kategori miskin akan mengacu pada standar yang digunakan Badan Pusat Statistik, yakni berpendapatan di bawah Rp 270 ribu sebulan. "Argumentasi akan dihitung dari situ," ujarnya. Menurut Ceppie, kenaikan pengeluaran penduduk untuk belanja pangan pasca-kebijakan BBM akan jadi komponen penting dalam memperhitungkan tingkat kemiskinan. Alasannya, 70 persen pendapatan penduduk miskin habis untuk belanja pangan. "Itu porsi terbesar pengeluaran.”
http://www.tempo.co/read/fokus/2013/...a-Orang-Miskin



BBM Naik, Angka Kemiskinan Melonjak
Kamis, 23 Mei 2013 | 08:12 WIB

Jumlah Kemiskinan Absolut di INDONESIA (ribuan jiwa)


Jumlah Kemiskinan Relatif di INDONESIA (%-tase)

source:http://tnp2k.go.id/kebijakan-percepatan/perkembangan-tingkat-kemiskinan/

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah menargetkan angka kemiskinan pada tahun 2013 bisa berada di antara 11,85 persen dan 12,10 persen. Perkiraan itu berdasarkan asumsi harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jadi naik Rp 2.000 per liter untuk jenis premium, dan Rp 1.000 per liter untuk jenis solar. Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, pihaknya memang merevisi target kemiskinan dari yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 sebesar 9,5 persen-10,5 persen. "Pemerintah yakin target ini bisa tercapai," ujar Armida.

Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM bersubsidi memang akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Daya beli akan terpukul akibat kenaikan sejumlah harga yang dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi. Meskipun demikian, Ia optimistis kenaikan harga tersebut tidak akan berdampak terlalu lama dalam jangka panjang. Sebab, kenaikan harga BBM bersubsidi yuang dilakukan pemerintah akan dibarengi dengan penguatan anggaran pada sejumlah Program Percepatan dan Perluasan Perlindungan Sosial (P4S). Menurutnya, untuk memperkuat program tersebut, pemerintah akan menganggarkan dana tambahan hingga Rp 30,1 triliun. Dengan rincian, program bantuan raskin sebesar Rp 4,3 triliun, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 0,7 triliun, program bantuan beasiswa bagi siswa miskin sebesar Rp 7,5 triliun, program bantuan langsung sementara masyarakat sebesar Rp 11,6 triliun, dan untuk program pembangunan infrastruktur dasar sebesar Rp 6 triliun.

Program-program tersebut sebelumnya sudah dimasukkan dalam APBN 2013 dan sudah berjalan, tetapi kini diperkuat. Dengan begitu, untuk bisa merealisasikan program tersebut, pemerintah mengajukan rancangan APBN Perubahan 2013 dengan total anggaran untuk program P4S dalam RAPBN-P mencapai Rp 66,6 triliun. Terkait hal tersebut, anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi PDI Perjuangan, Nusyirwan Sudjono, menilai pemerintah belum optimal dalam menyiapkan program bantuan bagi masyarakat. Menurutnya, program-program yang disiapkan belum terlihat mampu menanggulangi kemiskinan dan kesulitan masyarakat yang diakibatkan kenaikan harga BBM bersubsidi. "Oleh karena itu, kami dari PDI Perjuangan memberikan rekomendasi program kepada pemerintah supaya bisa membuat masyarakat lebih produktif," ujarnya.
http://bisniskeuangan.kompas.com/rea...28/twitter.com

-------------

Terserah! Sa'karepmu. Apa jarena SBY sajalah!


: