- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Menteri dari PKS Bagi BLSM, HidayatNurwahid bilang : Mereka Bukan Kader Partai


TS
HidayatNurWahid
Menteri dari PKS Bagi BLSM, HidayatNurwahid bilang : Mereka Bukan Kader Partai
SABTU, 22 JUNI 2013 | 15:06 WIB
Menteri Bagi BLSM, PKS: Mereka Bukan Kader Partai

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan sejumlah menteri asal PKS yang ikut membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak dianggap sebagai kader. Mereka itu bekerja sebagai menteri yang dipilih langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami tidak memandang mereka sebagai kader atau pengurus partai, tapi sebagai pribadi yang menjalankan tugasnya sebagai menteri," katanya, Sabtu, 22 Juni 2013.
Hidayat menjelaskan, pandangan seperti ini muncul karena perbedaan pendapat antara PKS dan pemerintah soal kenaikan harga BBM. PKS tetap menolak keputusan pemerintah, meskipun tiga menteri dari PKS berada dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Meski beda pandangan, PKS tidak punya hak menarik menteri itu. "Bolanya tidak ada di tangan PKS, tapi di tangan Presiden," ujarnya saat dihubungi Tempo.
Tiga menteri dari PKS adalah Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Salim Segaf Al Jufri sebagai Menteri Sosial, dan Suswono sebagai Menteri Pertanian. Dari ketiga menteri itu, hanya Suswono yang dijadwalkan tidak ikut membagikan BLSM.
Hidayat berharap kisruh PKS dalam koalisi yang juga menyangkut nama ketiga menteri ini bisa cepat diselesaikan. Dia menegaskan, PKS hanya menunggu keputusan dari Presiden sebagai penentu keputusan, tidak dari yang lainnya. "Kalau ini diperlukan selesai, bisa selesai. Keputusan berasal dari Presiden," katanya.
Presiden PKS Anis Matta mengatakan nasib PKS di koalisi hanya menunggu keputusan Presiden. Perbedaan pendapat partai dengan pemerintah dinilai bukan hal yang luar biasa. "Perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan," ujarnya.
PKS sebelumnya menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pada 17 Juni lalu, sidang paripurna yang membahas RAPBN-P memutuskan untuk menyetujui kenaikan BBM melalui voting. Semalam, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.
RAMADHANI
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...n-Kader-Partai
Jangan-jangan mereka itu Antek2 Si Onis dan Mama Rika
Menteri Bagi BLSM, PKS: Mereka Bukan Kader Partai

Ketua fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid. TEMPO/Imam Sukamto
TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid mengatakan sejumlah menteri asal PKS yang ikut membagikan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) tidak dianggap sebagai kader. Mereka itu bekerja sebagai menteri yang dipilih langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kami tidak memandang mereka sebagai kader atau pengurus partai, tapi sebagai pribadi yang menjalankan tugasnya sebagai menteri," katanya, Sabtu, 22 Juni 2013.
Hidayat menjelaskan, pandangan seperti ini muncul karena perbedaan pendapat antara PKS dan pemerintah soal kenaikan harga BBM. PKS tetap menolak keputusan pemerintah, meskipun tiga menteri dari PKS berada dalam kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Meski beda pandangan, PKS tidak punya hak menarik menteri itu. "Bolanya tidak ada di tangan PKS, tapi di tangan Presiden," ujarnya saat dihubungi Tempo.
Tiga menteri dari PKS adalah Tifatul Sembiring sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, Salim Segaf Al Jufri sebagai Menteri Sosial, dan Suswono sebagai Menteri Pertanian. Dari ketiga menteri itu, hanya Suswono yang dijadwalkan tidak ikut membagikan BLSM.
Hidayat berharap kisruh PKS dalam koalisi yang juga menyangkut nama ketiga menteri ini bisa cepat diselesaikan. Dia menegaskan, PKS hanya menunggu keputusan dari Presiden sebagai penentu keputusan, tidak dari yang lainnya. "Kalau ini diperlukan selesai, bisa selesai. Keputusan berasal dari Presiden," katanya.
Presiden PKS Anis Matta mengatakan nasib PKS di koalisi hanya menunggu keputusan Presiden. Perbedaan pendapat partai dengan pemerintah dinilai bukan hal yang luar biasa. "Perbedaan itu bukan sesuatu yang harus dibesar-besarkan," ujarnya.
PKS sebelumnya menolak kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Pada 17 Juni lalu, sidang paripurna yang membahas RAPBN-P memutuskan untuk menyetujui kenaikan BBM melalui voting. Semalam, pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. Premium menjadi Rp 6.500 per liter dan solar Rp 5.500 per liter.
RAMADHANI
http://www.tempo.co/read/news/2013/0...n-Kader-Partai
Jangan-jangan mereka itu Antek2 Si Onis dan Mama Rika

0
1.6K
18


Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama


Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan