JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan hak masyarakat. Sehingga BBM bukan menjadi biaya sekaligus beban negara.

Anggota DPR Fraksi PDIP Aria Bima Trihastoto mengatakan, hal tersebut menjadi alasan Fraksi PDIP untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi sekaligus APBN-Perubahan 2013.

"Sesuai bunyi Pasal 33 UUD 1945 yaitu bumi, air dan seisinya digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, jadi BBM itu juga hak rakyat, jangan dianggap biaya dan beban negara," ujar Aria Bima saat pemaparan Rapat Paripurna di Gedung DPR Jakarta, Senin (17/6/2013).

Aria mengatakan, kenaikan BBM hanyalah dalih pemerintah untuk menyelamatkan anggaran negara, bukan malah menyelamatkan masyarakat miskin.

Di sisi lain, Aria juga menilai bahwa anggaran BBM bersubsidi bukan tidak dinikmati oleh masyarakat miskin. Sebab, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penikmat BBM bersubsidi sebesar 40 persen berasal dari pengguna sepeda motor. "Jadi BBM ini mesti diatur, tapi kami tidak setuju adanya kenaikan harga BBM bersubsidi," tambahnya.

Sedangkan Anggota Fraksi PDIP lainnya, Dolphi mengatakan, APBN sebesar-besarrnya untuk kemakmuran rakyat. Masalahnya kenaikan BBM hanyalah menciptakan empat juta orang miskin baru.

"PDIP telah memberikan proposal tanpa kenaikan BBM dengan asumsi 6,4 persen untuk pertumbuhan, inflasi 6 persen, defisit 2,46 persen dari Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB)," kata Dolphi. (mrt)