SETELAH “dicerai” dari koalisi partai pendukung pemerintah, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) diperkirakan mulai melancarkan serangan-serangan kepada Ketua Koalisi, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Meskipun serangan tersebut hingga saat ini masih bersifat pernyataan-pernyataan politik.

“Itu akan terjadi, serang balik, ini masih verbal, saya pikir akan cari jalan keras lagi. Seperti kasus Century,” kata Pengamat Politik, Ray Rangkuti kepada Jurnal Nasional saat dihubungi, Jumat, (21/6).

Serangan balik yang diluncurkan partai tersebut, lanjut Ray, merupakan kumpulan dari ketidakpuasan mereka selama ini. Kuat dugaan, ketidakpuasan tersebut lantaran kasus hukum yang terakhir menimpa manta presiden partai berbasis dakwah itu.

“Akumasi dari rasa sakit hati, kecewa, dan mereka merasa dizolimi. Kasus hukum elit mereka, mereka duga ada kaitannya dengan kekuatan di luar diri mereka,” lanjut Ray.

Sikap yang ditunjukkan partai tersebut, menurut Ray, jelas tidak baik untuk dijadikan contoh oleh seluruh lapisan rakyat Indonesia. Sebab, tidak ada satu ilmu pendidikan-pun yang ada di dunia ini mengajarkan perbuatan balas dendam.

“Sudah tidak ada elegan lagi dalam berpolitik di negeri ini. Ibarat sebuah permainan sepakbola, meski bola sudah di mulut gawang para pemainnya bukan berusaha menggolkan bola, malah sibuk saling sikut sesama pemain. Masih disitu tradisi politik kita. Dengan sendirinya ini jangan berfikir lagi elegan. Mungkin setelah ini politik elegan akan muncul,” tegas Ray lagi.

Kesempatan terpisah, Pengamat Politik Yunarto Wijaya menilai, elit Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sedang mempertontonkan laku politik yang buruk kepada masyarakat. Hal itu terlihat saat muncul perbedaan sikap antara anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring dengan sejumlah petinggi PKS yang duduk di DPR terkait pengesahan RUU APBN-P 2013.

“Terjadi apa yang dinamakan pendidikan berpolitik yang buruk ketika ada sebuah partai yang mempertontonkan gaya politik yang tidak etis," kata Yunarto Wijaya saat dihubungi, Rabu, (19/6).

Tifatul sebelumnya mengkritik sikap Fraksi PKS di DPR yang menolak rencana kenaikan harga BBM yang diusulkan pemerintah. Mantan Presiden PKS yang sedang menjabat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu menuding, keputusan Fraksi PKS di DPR merupakan penyelewengan terhadap instruksi Majelis Syuro yang sebelumnya mendukung APBNP 2013.

Menurut Tifatul, Majelis Syuro PKS sudah memerintahkan Fraksi PKS di DPR untuk menerima APBNP 2013 yang di dalamnya terkandung penyaluran BLSM sebagai kompensasi kenaikan harga BBM.

Dalam sebuah kegiatan di Depok, Jumat, (21/6) Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) PKS, Fahri Hamzah, menuding Ketua Koalisi, SBY, bersikap tidak demokratis dalam memimpin.

“Cara memimpin SBY tidak demokratis, tidak boleh ada jarak menteri dengan presiden. Presiden harus memimpin sendiri kerja tim dan memiliki perasaan yang kuat," kata Fahri

sumber

PKS hanya lagi galau..