JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Golkar menyayangkan rencana Sekretariat Gabungan yang akan menendang Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari koalisi. Rencana itu dinilai akan lebih menguntungkan PKS untuk meningkatkan elektabilitasnya.

Demikian disampaikan Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/6/2013). "Kami menyayangkan sehingga kondisi politik menjadi gonjang-ganjing. Tapi, langkah politik yang diambil PKS ini tepat untuk meningkatkan elektabilitas PKS yang sedang dirundung masalah," ujar Bambang.

Bambang menilai jika PKS benar-benar ditendang dari koalisi, PKS mendapatkan dua nilai plus yang didapatnya. "PKS akan menang 2-0 kalau ditendang dari koalisi," kata anggota Komisi III DPR ini.

Poin pertama, kata Bambang, PKS berhasil bersikap teguh menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Poin kedua, lanjutnya, PKS mendapat citra dizalimi koalisi demi membela rakyat. "Kebijakan menaikkan harga BBM ini memang kebijakan yang merugikan semua partai koalisi secara elektabilitas. Tapi, ini sikap politik kami untuk menyelamatkan keuangan negara," imbuhnya.

Lebih lanjut, Bambang menyatakan, jika Presiden memberhentikan tiga menteri PKS, Golkar tak berminat mengisi pos tersebut. "Golkar tidak tepat mengisi kursi yang ditinggalkan oleh PKS karena itu akan memperburuk citra Golkar sendiri," kata Bambang.

Seperti diberitakan, PKS hingga kini menolak kebijakan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Sikap PKS ini berseberangan dengan partai koalisi lain. Akibatnya, PKS pun mendapat kabar akan segera dikeluarkan dari koalisi oleh Presiden SBY. Tanda-tanda penyingkiran PKS dari koalisi terlihat ketika Presiden tak melibatkan partai dakwah tersebut dalam beberapa pertemuan.

Pada rapat Setgab Selasa (11/6/2013), Presiden PKS Anis Matta tidak diundang dalam rapat tersebut. Pada Rabu (12/6/2013), Presiden SBY menggelar rapat kabinet. Rapat itu juga tidak dihadiri menteri-menteri asal PKS seperti Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufri.