Kebijakan Energi Nasional yang Adil

Latar Belakang
Harga BBM terbarurencananya efektif mulai Sabtu, 22/6, ini. Pemerintah beralasan APBN minus akibat subsidi BBM membengkak. Kebijakan subsidi dianggap salah sasaran. Tingginya tingkat penyelundupan BBM disebutkan juga menjadi salah satu pemicu. Sementara itu, harga barang khususnya sembako sudah lebih dulu naik.

Dampak Kenaikan Harga
Pemerintah pada dasarnya khawatir defisit APBN secara makro akan mempengaruhi kestabilan negara. Cara yang paling mudah untuk menutupi kekurangan tersebut adalah melalui pemotongan anggaran subsidi BBM, dengan mengesampingkan efek domino yang akan terjadi. Di sisi lain, pemerintah tidak ada niat untuk mengendalikan gejolak harga barang. Karena pemerintah sekarang penganut sistem kapitalis liberal, semua diserahkan kepada rakyat untuk menghadapi permasalahan yang ada.

Masyarakat menengah kebawah akan merasakan langsung akibat dari kenaikan harga BBM yang didahului oleh naiknya harga sembako. Walaupun pengusaha berjanji menaikkan tunjangan bagi pekerjanya, jumlah tersebut bisa dipastikan tidak mencukupi terhadap meningkatnya biaya hidup. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Apindo, "Tambahan biaya transportasi untuk para buruh tersebut telah masuk pada perhitungan kenaikan harga sebesar lima persen untuk produk-produk semua jenis barang," sedangkan "Kenaikan UMP buruh, baru akan dilakukan tahun 2014, karena perlu ada perhitungan terkait seberapa besar dampak inflasi dan lainnya," tambahnya.

Semakin susahnya mendapatkan penghasilan yang layak di daerah, kota-kota besar harus bersiap dengan arus urbanisasi. Karena minimnya tingkat kecerdasan, mayoritas orang di desa beranggapan lebih mudah mencari uang di kota, sehingga akan beramai-ramai datang kesana. Saat ini saja, jumlah buruh lepas yang ada di Jakarta sudah sangat banyak. Hampir di tiap kolong jembatan terlihat mereka berkelompok menunggu panggilan kerja untuk kuli harian. Belum lagi ancaman kriminalisme yang sudah mengintai di semua sudut kota. Pemulung dan gelandangan semakin menyesaki ruang-ruang publik.



Mereka yang datang dari desa umumnya bekerja sebagai buruh tani pada awalnya. Dengan pendapatan rata-rata Rp 40.000 per hari, dan tidak setiap hari ada pekerjaan, membuat mereka susah mencukupi kebutuhan hidup. Berita dan kabar bahwa di kota giat akan pembangunan, bayangan mereka adalah akan tersedia banyak kesempatan kerja disamping upah yang lebih tinggi. Bagi yang tidak sanggup bersaing dengan kerasnya persaingan bekerja secara halal, bergabung dengan kelompok kriminal menjadi pilihan utama. Indikasinya bisa dilihat dari angka tindak kejahatan yang meningkat tajam.





Alternatif Solusi
Untuk menerapkan subsidi yang tidak salah sasaran, beberapa langkah berikut dapat dipertimbangkan:

• BBM subsidi hanya diperuntukkan bagi kendaraan roda dua
  
• hapus subsidi solar, karena BBM jenis ini yang paling banyak diselundupkan (juga dapat meningkatkan peran biodiesel)
  
• mulai membangun infrastruktur bahan bakar gas (selain lebih ramah lingkungan, potensi gas Indonesia masih besar)
  
• memberikan insentif (misalnya kemudahan kredit) bagi kendaraan umum agar secara berkala mengganti armada yang masih menggunakan BBM ke BBG
  
• mendorong PLN segera mengalihkan pembangkit yang masih menggunakan BBM ke BBG dan sumber energi alternatif (seperti tenaga surya, panas bumi)
  
• ...... masukan lain?

Seiring dengan program tersebut, pemerataan pembangunan serta mempermudah akses dan memperkuat sistem pendidikan juga harus diutamakan. Pembangunan yang menyentuh hingga ke daerah pelosok setidaknya dapat mengurangi laju urbanisasi penduduk. Meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (HDI -human development index) akan merangsang kemampuan berpikir masyarakat, sebagai contoh timbulnya ide untuk membangun usaha sendiri. Bertambahnya pelaku usaha tingkat UMKM dengan sendirinya menyerap banyak tenaga kerja.

Kontradiktif, pemerintah malah mencanangkan program mobil murahdisaat rakyatnya diharuskan berhemat BBM.