BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai Pemerintah Aceh dalam satu tahun ini, baik eksekutif maupun legislatif, terlalu memfokuskan dan menghabiskan energinya untuk persoalan Bendera dan Lambang Aceh. Akibatnya, sejumlah program pemerintah Aceh lainnya yang telah direncanakan Zaini Abdullah-Muzakir Manaf terabaikan, hingga terkesan pemerintahan saat ini lemah dan tidak terlihat adanya kinerja yang dilakukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh.

"Seharusnya Zaini-Muzakir (Zikir) yang menyatakan mereka Gubernur dan Wakil Gubernur rakyat Aceh, dapat fokus dan mengutamakan kepentingan publik (masyarakat), terutama untuk peningkatan kesejahteraan," kata Koordinator MaTA kepada acehonline.info, Kamis (20/6) sore di Banda Aceh.

Dalam menjalankan program Zikir, Alfian menjelaskan, Pemerintah Aceh tidak bisa sepenuhnya melepas kepada jajaran SKPA, seperti program pertanian dan perikanan yang menjadi prioritas Zikir.
"Pemerintah Aceh harus mengontrol dengan baik, sejauh mana pogram yang telah direncanakan berjalan. Apalagi untuk sektor pertanian dan perikanan merupakan mata pencaharian utama masyarakat Aceh, yakni petani dan pelaut," ujar Alfian.

Selama satu tahun ini, Alfian juga menilai, Pemerintah Aceh belum melakukan program-program populis atau fundamental, yang belum pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya. Dari 10 program prioritas yang menjadi acuan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Aceh, kata Alfian, juga belum ada satupun yang berjalan dengan baik.

"Seperti mengenai reformasi birokrasi. Pola-pola rekrutmen jajaran SKPA tidak lahir dari semangat redormasi birokrasi. Dimana ada aturan yang berbenturan, yakni gubernur mengeluarkan surat edaran tidak akan melantik orang-orang dari daerah, sementara saat penempatan sejumlah pejabat SKPA yang dilantik adalah sosok-sosok impor dari daerah," ujar Alfian.

Hal ini, Alfian, akan menyebabkan pembengkakan anggaran belanja pegawai, dimana sejumlah eselon-eselon yang ada di Pemerintah Aceh bertambah. "Pejabat eselon yang dimutasi itu tetap mendapat menerima hak mereka. Cuma tunjangan jabatan saja yang mereka tidak menerima," imbuh Alfian.

Selain itu, Alfian menambahkan, mengenai komitmen Zaini-Muzakir yang ingin menciptakan pemerintahan dan birokrasi yang bersih dari korupsi, terseksan hanya untuk pencitraan.

"Dari proses pelantikan pejabat yang dilakukan gubernur, kami menemukan adanya kabid di rumah sakit umum yang statusnya tersangka. Selain itu di daerah juga masih banyak pejabat yang berstatus tersangka korupsi, namun dilantik kembali menjadi pejabat daerah. Seharusnya dengan kekuatan Zikir saat ini, dimana mayoritas dari kepala pemerintahan daerah yang berasal dari partai politik yang sama, bisa mempertegas untuk tidak melantik pejabat yang berstatus tersangka korupsi, sehinga komitmen anti korupsi itu bisa dibuktikan. Tapi nyatanya tidak ada apa-apa yang dilakukan mengenai persoalan ini," kata Alfian.

Sementara itu mengenai sisi anggaran, Alfian menambahkan, memasuki bulan juni, banyak proses pelelangan barang dan jasa, belum berjalan dengan baik.

"Di satu sisi kita tau, ekonomi masyarakat Aceh kita tau itu tergantung dari APBA. Termasuk juga dana hibah dan bansos, yang saat ini belum terealisasi dengan baik. Seharusnya ini menjadi fokus gubernur untuk menyelesaikan persoalan ini," imbuh Alfian.

Jika hal tersebut tidak terselesaikan, kata Alfian, dikhawatirkan akan muncul persoalan-persoalan lainnya di masyarakat, akibat terjadi kesenjangan sosial di tingkat pubik di Aceh.

"Kalau kita lihat secara fair, hanya mereka yang bisa mengakses ke kekuasaan (pemerintahan) saja yang mendapatkan bantuan ekonomi, sementara yang tidak memiliki akses tidak akan mendapatkan bantuan apa-apa. Masih sangat banyak masyarakat yang tidak bisa mengakses ke pemerintahan, dan ini telah menjadi perhatian publik," kata Alfian.

"Memang persoalan ini sudah terjadi sejak pemerintahan sebelumnya, namun bagaimana penyelesaian dan penanganannya, agar seluruh masyarakat bisa merasakab bantuan dari pemerintah . Kami mengharapkan, Zaini-Abdullah yang mengatakan mereka milik rakyat Aceh, bisa melayani seluruh masyarakat, dan betul-betul menjalakan 10 program prioritasnya untuk kesejahteraan masyarakat Aceh," tambah Koordinator MaTA ini.(sumber)

Bendera jgua perlu, ntuk kipas2 byar jangan panas,,,,