Zulfi Suhendra - detikFinance
Jakarta - Pemerintah masih harus
menganggarkan dana APBN hingga tahun 2017
untuk menuntaskan masalah Lumpur Sidoarjo
atau Lapindo.
Kepala Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo
(BPLS) Sunarso mengungkapkan, BPLS masih
harus mengalokasikan anggaran dari APBN
hingga tahun 2017 untuk menanggulangi masalah

tersebut. Yang mencakup ganti rugi lahan,
bangunan, sawah, bantuan sosial, termasuk
melakukan mitigasi bencana.
"2017 kita serahkan ke dinas daerah. Sosial
kemasyarakatan kita serahkan ke dinas sosial,
infrastruktur kita serahkan ke dinas PU," kata
Sunarso saat bertemu wartawan di Kantor
Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Kamis
(20/6/2013).

Sunarso yakin pada 2017 nanti tak ada lagi
alokasi anggaran dari APBN yang dikeluarkan
untuk korban dan dampak dari bencana ini.
Seluruh kegiatan yang telah selesai dilakukan,
menurutnya akan diserahkan ke dinas di daerah
Sidoarjo.

"Saya sedang berkonsultasi dengan pihak
tertentu. Karena masalah tanggul kita sudah
selesaikan. Masalah sosial Insya Allah tahun ini
selesai. Jadi tinggal pengaliran ke Kali Porong,"
katanya.

Hal senada dikatakan oleh Sekretaris BPLS Her
Wiyanto, menurutnya alokasi anggaran BPLS
akan terus mengalami penurunan. Tahun depan,
alokasi anggaran BPLS untuk menanggulangi
lumpur Sidoarjo sebesar Rp 841,5 miliar.
"Trennya akan terus menurun. Tahun ini memang
peak-nya (puncaknya). Tahun 2017, BPLS sudah
tidak membebani APBN," katanya.
Untuk tahun ini, BPLS mengalokasikan anggaran
sebesar Rp 2,05 triliun yang diperuntukkan bagi
program mitigasi bencana atau pengaliran
lumpur menuju Kali Porong senilai Rp 139,5
miliar, sedangkan sekitar Rp 1,8 triliun akan
digunakan untuk masalah sosial kemasyarakatan,
diantaranya ganti rugi sejumlah lahan dan
bangunan. Tahun depan, anggaran BPLS turun
menjadi Rp 841,5 miliar

sumber http://m.detik..com/finance/read/2013/06/20/184630/2279491/4/lumpur-lapindo-masih-sedot-uang-negara-sampai-2017

Kampret lapindo