BANDA ACEH - Komisi I DPR tetap menghormati kekhususan Provinsi Aceh terkait dengan pembuatan draf Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Perjanjian Internasional.

"Kami meyakini tidak ada konflik regulasi hingga pembuatan RUU final tentang Perjanjian Internasional dengan Undang Undang Nomor 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)," kata anggota Komisi I DPR Hayono Isman, Kamis (20/6) di Banda Aceh.

Ia menyatakan hal itu melakukan pertemuan dengan Pemerintah Aceh dan legisalatif Aceh, dalam rangka kunjungan kerja untuk mencari masukan pembuatan draft RUU tentang Perjanjian Internasional.

Penghormatan terhadap kekhususan Aceh sebagai daerah berotonomi khusus, kata politisi Partai Demokrat itu, penting bagi Komisi I agar masalah-masalah masa lalu tidak terulang lagi masa mendatang.

"Artinya UUPA sebagai kekhususan Aceh tidak diabaikan, apalagi sampai didustakan. Kita berharap tidak ada lagi dusta antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh," katanya menegaskan.

Dalam Pasal 9 UUPA disebutkan Pemerintah Aceh dapat mengadakan kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri. Itu berarti bila Aceh ingin melakukan kemitraan dengan asing, misal dalam pendidikan atau ekonomi, pemprov Aceh tak harus bertanya lagi kepada pusat.

Hayono Isman yang juga Ketua Delegasi Komisi I DPR dalam kunjungan ke Aceh itu menyatakan cukuplah peritiswa turunnya Soeharto dan Tsunami di Aceh sebagai peringatan bagi semua pihak.

"Kalau kita tidak anggap kedua peristiwa itu sebagai peringatan maka khawatir 'peringatan lebih besar' akan datang untuk bangsa ini," katanya menambahkan.(sumber)

Komit dimulut, tak komit di hati,,