Liputan6.com, Jakarta : Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar yakin kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM ) bersubsidi yang akan dilakukan pemerintah dalam beberapa hari ke depan tidak akan berdampak pada terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal terhadap para pekerja atau buruh.

"Kita usahakan secara maksimal agar kenaikan harga BBM tidak berpengaruh terhadap terjadinya PHK massal. Dialog dengan para pengusaha dan pekerja atau buruh terus dilakukan," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar mengutip laman Sekretariat Kabinet, Selasas (18/6/2013).

Menurut Muhaimin, dalam menyikapi rencana kenaikan harga BBM yang akan diumumkan pemerintah itu, pihaknya meminta agar para pengusaha dan pekerja mengedapankan dan menjaga kondisi hubungan industrial di wilayahnya masing-masing sehingga tetap kondusif.

Yang paling penting, kata Muhaimin pengusaha dan pekerja yang diwakili serikat pekerja harus mengedepankan dialog di perusahaan masing-masing dengan mengefektifkan forum bipartit (LKS Bipartit).

"Komunikasi dan dialog yang dipadukan dengan niat baik, dibutuhkan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial secara damai sehingga tidak merugikan kedua belah pihak ataupun pihak – pihak terkait lainnya," lanjut dia.

Menakertrans meyakini, sebagai langkah antisipasi kenaikan harga BBM, perusahaan-perusahaan tentunya telah memperhitungkan untuk melakukan efisiensi biaya produksi, termasuk overhead perusahaan.

Efisiensi biaya produksi ini diharapkan dapat menghindarkan adanya kemungkinan PHK bagi pekerja tanpa mengganggu proses produksi dan kinerja perusahaan.

Bahkan, apabila dari segi keuangan perusahaan memungkinkan, kata Muhaimin, bisa saja perusahaan-perusahaan yang mampu secara finansial menaikkan biaya makan dan biaya transportasi kepada para pekerjanya.

"Tapi tentunya harus dibicarakan secara bipartit dan disesuaikan dengan kemampuan perusahaan yang bersangkutan," ujar dia.

Di sisi lain, Menakertrans Muhaimin Iskandar mengajak semua pihak agar bekerja sama dalam menekan dan menghilangkan praktek ekonomi biaya tinggi yang masih terjadi di perusahaan di berbagai daerah.

"Salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan menekan dan menghilangkan penyebab-penyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi yang memberatkan dunia usaha di Indonesia," tegasnya.

Selama ini, tutur dia, ongkos usaha yang mahal menjadi penghambat ekonomi yang membuat para pengusaha kesulitan mengembangkan usahanya dan menaikkan kesejahteraan pekerja secara signifikan.

"Kita terus mendorong agar pemda-pemda memperbaiki iklim ketenagakerjaan di daerahnya, dengan cara menghilangkan praktek-praktek pungli, mempermudah perizinan yang berbelit-belit dan biaya-biaya tidak jelas lainnya yang selama ini membebani pengusaha," ucap Muhaimin.

Mengenai adanya aksi unjuk rasa dan demontransi yang dilakukan pekerja, Muhaimin mempersilakan karena menyatakan pendapat itu merupakan hak, namun pihaknya meminta para pekerja bersikap tertib, tidak bersikap anarkis dan mengganggu kepentingan umum dalam berdemo menuntut rencana kenaikan harga bahan bakar minyak.

Hal itu dikarenakan langkah aksi unjuk rasa tidak akan kondusif bagi perjuangan pekerja yang lebih mendasar, yakni memperbaiki kesejahteraan mereka secara bertahap.

Muhaimin menjelaskan apabila kalangan pekerja/buruh melakukan tindakan anarkis saat berdemo atau mengganggu objek vital negara, atau cara penutupan jalan tol seperti beberapa waktu lalu, aparat Kepolisian tidak akan kompromi.

"Tidak hanya para pekerja yang akan ditindak tegas jika sudah anarkis saat demo atau melakukan upaya mengganggu ketertiban umum, siapapun yang bertindak anarkis akan ditindak tegas oleh aparat Kepolisian," ungkapnya. (Nur)