JAKARTA, RIMANEWS --- Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan naik setelah 17 Juni . Sebab, setelah tanggal tersebut ­direncanakan digelar sidang pa­ripurna persetujuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP 2013) oleh DPR.

Menteri Keuangan Chatib Basri menyatakan menaikkan harga BBM bersubsidi itu membutuhkan proses administrasi. “Tidak bisa, saat RAPBNP diketok pada 17 Juni, langsung ada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan lainnya. Jadi BBM naik segera setelah 17 Juni,” katanya di Jakarta, Jumat (14/6). Adapun harga premium akan dinaikkan Rp 2.000 menjadi Rp 6.500 per liter dan solar naik Rp 1.000 menjadi Rp 5.500 per liter.

Langkah pemerintah kian bulat karena fraksi-fraksi di DPR telah menyatakan sikap resminya soal kenaikan harga BBM. Dari total 9 fraksi di DPR, 6 mendukung dan 3 menolak.

Dukungan datang dari 5 partai yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pemerintah (Setgab), yaitu Demokrat, Golkar, PAN, PPP, dan PKB, ditambah satu partai yang berada di luar koalisi, Gerindra.

Sementara penolakan disampaikan oleh dua partai di luar koalisi, yaitu PDIP dan Hanura, ditambah satu partai anggota koalisi, PKS. Pembangkangan PKS terhadap koalisi ini menjadi tenaga tambahan bagi PDIP, namun tak cukup signifikan untuk mengadang kenaikan harga BBM dalam pembahasan RAPBNP 2013.

Seperti diketahui, dalam APBN 2013 dinyatakan pemerintah berwenang menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun, pemerintah ingin kenaikan tersebut sepaket dengan pemberian kompensasi atas naiknya harga BBM kepada rakyat miskin.

Kompensasi itu harus me­lalui persetujuan DPR yang tertuang dalam RAPBNP 2013, termasuk pemberian bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM).

Namun, Chatib masih enggan menyebutkan tanggal pasti kenaikan harga BBM tersebut. Menurut dia, kebijakan ini se­penuhnya ditentukan oleh Pre­siden. ’’Sepenuhnya wewenang Presiden,” tegasnya.

Dia menjelaskan, dengan kenaikan harga BBM subsidi ini, maka pemerintah dapat mene­kan defisit negara, baik neraca perdagangan maupun anggaran negara.

Dengan kenaikan harga BBM bersubsidi, kata dia, diharapkan dapat mengurangi impor minyak. “Jika porsi menurun maka porsi migas itu akan turun, neraca perdagangan pun membaik. Maka tekanan pada rupiah akan menurun,” ungkapnya.

Selain itu, kata dia, kenaikan harga BBM akan membuat disparitas harga antara BBM bersubsidi dan BBM nonsubsidi berkurang. Dengan begitu, penyelundupan minyak pun juga akan berkurang.

Dia menambahkan, pemerintah dan DPR juga sudah me­nyepakati pembagian BLSM menjadi empat bulan atau lebih pendek dibanding usulan pemerintah selama lima bulan.

Total anggaran kompensasi yang digelontorkan untuk rakyat miskin akibat naiknya harga BBM bersubsidi itu mencapai Rp 27,9 triliun.

Kesepakatan itu dilakukan dalam rapat kerja antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR melalui Panitia Kerja (Panja) Belanja Pemerintah. BLSM akan disalurkan selama empat bulan dengan nilai Rp 150 ribu per bulan per rumah tangga sasaran (RTS).

Satu RTS diasumsikan ber­isikan empat orang. ’’Semula, pemerintah mengajukan pemberian BLSM selama lima bu­lan dengan anggaran Rp 11,6 tri­liun.”

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menjelaskan, anggaran kompensasi sudah disepakati mencapai Rp 29,12 triliun.

Angka itu terdiri atas anggar­an BLSM sebesar Rp 9,32 triliun, anggaran percepatan perluasan perlindungan sosial Rp 12,6 triliun. Selain itu, alokasi pe­ngembangan infrastruktur dasar di pedesaan naik dari semula Rp 6 triliun menjadi Rp 7,2 triliun.

Pemerintah dan Panja juga menyepakatan alokasi bantuan siswa miskin (BSM) Rp7,5 triliun dan anggaran penyaluran beras miskin (raskin) Rp 4,3 triliun untuk 15 bulan.

Chatib Basri menambahkan dampak kenaikan harga BBM bersubsidi diperkirakan selama empat bulan. “Efek BBM ini sekitar empat bulanan, maka (pemberian BLSM) jangan lebih rendah dari empat bulan. Kenapa lima bulan karena jaga-jaga dengan bulan Puasa dan Lebaran,” ungkapnya.

Menurut dia, pemerintah akan menjaga laju inflasi yang dalam RAPBNP 2013 menjadi 7,2% dari sebelumnya 4,9%. Asumsi tersebut sudah memperhitungkan pengaruh kenaikan harga BBM bersubsidi.

“Diharapkan bulan kelima inflasinya mulai turun, BLSM besarnya Rp 150 ribu selama 4 bulan, 15,5 juta RTS hitungannya 4 orang dikalikan jadi 62 juta, porsinya besar sekali,” cetusnya.

Dibanding kenaikan harga BBM pada 2005, kata dia, yang mencapai 125%, kenaikan BBM tahun ini yang sebesar 31% diharapkan lebih kecil dampaknya. Dia menegaskan jika harga komoditas seperti daging sapi, bawang dan lainnya yang mengalami kenaikan harga dapat dikendalikan maka dampaknya lebih kecil.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Bambang PS Bro­djo­negoro menyatakan dana alokasi BLSM yang berkurang Rp 2,3 triliun akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur dasar di pedesaan.

Perinciannya, untuk biaya penyaluran dan pengamanan BLSM Rp 360 miliar, tambahan infrastruktur dasar Rp 1,2 triliun, infrastruktur yang masuk ke belanja modal Rp 500 miliar, dan tambahan kebutuhan mendesak Rp 196,4 miliar.

Konsumsi BBM Turun

Kendati kenaikan harga BBM bersubsidi itu akan direalisasikan dalam waktu dekat, namun belum ada peningkatan konsumsi di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Bahkan konsumsi harian premium dan solar malah cenderung turun sepanjang bulan ini.

Asisten Manager External Relation PT Pertamina Pema­sa­r­an Jateng-DIY, Heppy Wu­lan­sari mengatakan, secara umum konsumsi BBM subsidi di Ja­teng-DIY masih sangat wa­jar. Bahkan cenderung mengalami penurunan sekitar 3%.

Berdasarkan data untuk premium misalnya, dari kondisi normal 10.368 kiloliter (Kl) kini turun sekitar 3 % menjadi 10.061 Kl. Untuk jenis solar subsidi yang di kondisi normal 5.723 Kl per harinya menjadi 5.445 Kl.

Meski mengalami penurunan, Pertamina tidak akan lengah menjelang ditetapkannya kenaikan harga BBM tersebut. Antisipasi pun sudah dilakukan termasuk mengalokasikan pe­nambahan penyaluran BBM bersubsidi sekitar 20%. Kuota BBM jenis premium di wilayah Jateng-DIY pada 2013 sebanyak lebih dari 3,6 juta Kl dan hingga Kamis (13/6), telah terealisasi sebesar 1,6 juta Kl.

Sementara untuk jenis solar subsidi, sampai saat ini telah tersalurkan sebanyak 853.562 Kl dari kuota 2013 sebesar lebih dari 1,8 juta Kl.

’’ Tambahan alokasi untuk stok BBM sudah dilakukan sekitar 20% dan kami harap masyarakat juga tidak melakukan aksi panic buying,’’ te­rang­nya.

Ketua DPD Hiswana Migas (Himpunan Wiraswasta Na­sional Minyak dan Gas Bumi) Jateng Pramudyas Hidayat Se­tyawan menjelaskan, permin­taan BBM di Jateng terpantau normal. Pihaknya masih me­nunggu kepastian dari pemerintah dan melakukan berbagai antisipasi, di antaranya ­ di pengamanan masing-masing SPBU.

Penolakan BBM Naik

Antisipasi juga dilakukan oleh Polda Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Djihartono mengatakan, pi­haknya melakukan pengamanan di daerah-daerah yang dinilai ra­wan. “ Pengamanan juga dila­kukan di SPBU,” terangnya.

Sementara itu, aksi penolakan rencana kenaikan harga BBM terus berlanjut. Salah satunya dilakukan PDIP yang akan mengerahkan pendekar dari Banten untuk mendemo Istana Negara.

“ Saya juga siapakan pendekar Banten dalam aksi, besok. Saya sudah perintahkan semua Ketua DPC. Kami sudah sebar­kan spanduk penolakan ke­naikan BBM diseluruh Banten,” kata Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning, kemarin.

Penolakan juga dilakukan sejumlah fraksi di DPRD Jateng. Mereka meminta supaya kebijakan itu ditinjau ulang karena memberatkan masyarakat. Se­bab, akan direalisasinya men­dekati penerimaan siswa baru dan Lebaran 2013. Fraksi yang menolak itu adalah PDIP, PPP, dan PKS.

“ Sikap kami jelas dan tegas, Fraksi PDIP meminta kenaikan harga BBM supaya ditunda,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi yang juga anggota Fraksi PDIP itu.

Ketua Fraksi PPP DPRD Jateng, Istajib AS menyatakan pihaknya sudah mengirimkan surat ke Presiden Susilo Bam­bang Yudhoyono (SBY) dan Ketua DPR Marzuki Alie agar menunda kenaikan harga BBM hingga Lebaran.

Hal senada disampaikan se­jumlah mahasiswa di Semarang. Mereka menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan Kantor DPRD Jateng, Jl Pahla­wan, Semarang, kemarin.

Koordinator Aksi KAMMI, Fahmi menyatakan, kebijakan pemerintah mengalihkan subsidi BBM senilai Rp 230 triliun ke BLSM itu tidak akan efektif dan rawan terjadi mark up.

Anggota Dewan Pembina Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) M Riza Da­manik menyatakan kenaikan harga itu hanya akan memberatkan nelayan. Sebab, hampir 60 persen biaya produksi mereka itu dipergunakan untuk pembelian BBM.

“ Kami menyadari negara terpuruk dalam utang. Namun jawabanya bukan dengan me­naikkan harga BBM, melainkan dengan memberantas mafia migas,” katanya.

Sementar itu, Gubernur Bibit Waluyo me­nyatakan, kenaikan harga BBM ini merupakan kebijakan pemerintah pusat. “ Kalau pun nantinya di­na­ikkan, keputusan itu seharusnya tidak membe­ratkan masya­ra­kat ba­wah,” ka­tanya.

sekian dari ane gan

asal usul