5 Cara PNS akali perjalanan dinas

Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Jumat, 14 Juni 2013 06:30:00

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait banyaknya pelanggaran penggunaan anggaran perjalanan dinas oleh pegawai negeri sipil (PNS) tampaknya bukan lagi rahasia umum bagi para petinggi negara ini. Mereka tidak merasa terkejut dengan kasus tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengaku tidak terkejut dengan hasil audit tersebut. Bahkan anggaran yang ditilep masih disebut sangat kecil dibandingkan alokasi yang diberikan pada para PNS tersebut.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengakui jika penyelewengan sudah menjadi kebiasaan dan warisan sejak zaman dulu.

"Penyelewengan uang jalan itu tidak mengejutkan karena sudah menjadi suatu yang mendasar, kebiasaan dari zaman dulu itu berlanjut," kata Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto.

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeriksaan Pusat (LKPP) tahun 2012, terdapat penyimpangan dalam penggunaan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 30,4 miliar pada 36 Kementerian atau Lembaga (K/L).

3 K/L yang melakukan penyimpangan perjalanan dinas paling tinggi dan besar tersebut menurut BPK yakni:
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 5,9 miliar
2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 4,5 miliar
3. Kementerian Keuangan dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 3,5 miliar.

Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada medio Mei tahun lalu, saat menerima hasil audit 2011, untuk menertibkan perjalanan dinas tampaknya tidak digubris.

Justru pemerintah menganggarkan peningkatan dana perjalanan dinas dari waktu ke waktu. Di tahun 2011 Rp 20,9 triliun dianggarkan untuk biaya perjalanan dinas PNS. Jumlah ini meningkat Rp 1,3 triliun atau 6,7 persen dibandingkan 2010 yang sebesar Rp 19,6 triliun.

Di 2013 pemerintah mengalokasikan biaya perjalanan dinas PNS sebesar Rp 21 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 3 triliun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp 18 triliun.

Berikut merdeka.com mencoba merangkum bagaimana modus PNS menilep anggaran perjalanan dinasnya.

1. Pencairan perjalanan dinas ganda

BPK menyatakan modus perjalanan dinas ganda ialah seorang PNS menjalani dua agenda di dua tempat dalam waktu bersamaan. Modus ini merugikan uang negara yang cukup signifikan.

"Misalnya, tanggal sekian dia dinas luar kota tapi juga rapat di Jakarta," ungkap Ketua BPK Hadi Poernomo.

2. Pelaksanaan perjalanan dinas yang tidak sesuai bukti pertanggungjawaban

BPK menemukan banyak PNS yang tidak melaporkan tanda bukti biaya perjalanannya. Ini kerap terjadi karena metode pembiayaan masih menggunakan lump sum.

Lump sum ialah pembayaran biaya perjalanan dinas di muka. Inilah kelemahan perjalanan dinas dan mencoba diperbaiki dengan metode at cost. Metode at cost mengharuskan seorang PNS menyertakan tanda bukti pemakaian dana dalam proses penggantian.

3. Pembayaran belanja perjalanan dinas atas kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan kegiatannya

BPK menemukan masih banyak perjalanan dinas yang tetap dibayarkan meski agenda dinas telah dibatalkan. Praktik ini subur di kalangan PNS setelah banyak ditemukan kongkalikong dengan agen biro perjalanan.

Praktik ini banyak terjadi di lingkungan instansi pemerintah karena lemahnya pengawasan. "Di situ sudah lengkap sebenarnya, nothing's wrong menurut saya dengan peraturan. Pelaksanaannya ini yang suka ngawur tidak ada pengawasan," ujar Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Herry Purnomo.

4. Perjalanan dinas melebihi standar

BPK menyatakan banyak PNS yang meminta fasilitas yang melebihi batas seharusnya dalam sebuah perjalanan dinas. Ketua BPK Hadi Poernomo mencontohkan semisal dari sisi penginapan.

PNS kerap meminta fasilitas penginapan bintang empat padahal seharusnya dia mendapatkan hanya bintang tiga. Fasilitas bintang tiga dinilai sudah cukup nyaman.

5. Tiket perjalanan palsu

Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan praktik kongkalingkong antara PNS dan biro perjalanan dalam memberikan tiket perjalanan palsu, membuat penyimpangan anggaran perjalanan dinas semakin tinggi.

"Masih banyak agen-agen perjalanan yang menyediakan fasilitas ini (tiket palsu)," tutur Hadi.

Medio Mei tahun lalu, Presiden SBY meminta agar perjalanan dinas ditertibkan. SBY menegaskan, di masa mendatang tidak boleh ada lagi persoalan terkait pencairan perjalanan dinas.

"Saya ingin tahun depan ada perbaikan, jangan saya lihat koreksi yang sama atau bahkan tambah banyak bisa tidak nyenyak tidur kita," katanya.

Namun kenyataannya, BPK masih menemukan praktik penyelewengan perjalanan dinas saat ini.

riwayat dari

tetap alasan klasik gaji PNS kecil
jadi .....

kalo uda tau gaji kecil siapa suruh jadi PNS
wakakakakak numpang
gimana mo memberantas, wong yg meriksa juga sama kelakuannya...
kalau mentalnya korup pasti ada aja cara buat ngemplang duit kantor.
Quote:Quote:Original Posted By rumah141
Reporter : Harwanto Bimo Pratomo
Jumat, 14 Juni 2013 06:30:00


Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait banyaknya pelanggaran penggunaan anggaran perjalanan dinas oleh pegawai negeri sipil (PNS) tampaknya bukan lagi rahasia umum bagi para petinggi negara ini. Mereka tidak merasa terkejut dengan kasus tersebut.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Azwar Abubakar mengaku tidak terkejut dengan hasil audit tersebut. Bahkan anggaran yang ditilep masih disebut sangat kecil dibandingkan alokasi yang diberikan pada para PNS tersebut.

Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) mengakui jika penyelewengan sudah menjadi kebiasaan dan warisan sejak zaman dulu.

"Penyelewengan uang jalan itu tidak mengejutkan karena sudah menjadi suatu yang mendasar, kebiasaan dari zaman dulu itu berlanjut," kata Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto.

Hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemeriksaan Pusat (LKPP) tahun 2012, terdapat penyimpangan dalam penggunaan belanja perjalanan dinas sebesar Rp 30,4 miliar pada 36 Kementerian atau Lembaga (K/L).

3 K/L yang melakukan penyimpangan perjalanan dinas paling tinggi dan besar tersebut menurut BPK yakni:
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 5,9 miliar
2. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 4,5 miliar
3. Kementerian Keuangan dengan penyimpangan perjalanan dinas sebesar Rp 3,5 miliar.

Instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pada medio Mei tahun lalu, saat menerima hasil audit 2011, untuk menertibkan perjalanan dinas tampaknya tidak digubris.

Justru pemerintah menganggarkan peningkatan dana perjalanan dinas dari waktu ke waktu. Di tahun 2011 Rp 20,9 triliun dianggarkan untuk biaya perjalanan dinas PNS. Jumlah ini meningkat Rp 1,3 triliun atau 6,7 persen dibandingkan 2010 yang sebesar Rp 19,6 triliun.

Di 2013 pemerintah mengalokasikan biaya perjalanan dinas PNS sebesar Rp 21 triliun. Angka tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp 3 triliun dibandingkan tahun 2012 yang sebesar Rp 18 triliun.



What... Kok cuma dikit? cuma 1% nya?
modus lama ini oknums pns itu byk banget triknya kalo nggarong duit negara
DIMANA ADA NIAT...DISITU ADA JALAN GAN....
Quote:Original Posted By rumah141


tetap alasan klasik gaji PNS kecil
jadi .....

kalo uda tau gaji kecil siapa suruh jadi PNS


Emang relatif kecil sih (kecuali beberapa kementerian yang udah remunerasi).

Kalo ga ada orang yang mau jadi PNS (karena gajinya kecil), bisa gawat tuh.. Bisa-bisa nggak bakal ada lagi guru yang mau ngajar di sekolah-sekolah negeri terpencil, atau dokter di puskesmas daerah tertinggal..
Quote:Original Posted By rumah141


tetap alasan klasik gaji PNS kecil
jadi .....

kalo uda tau gaji kecil siapa suruh jadi PNS


Gaji PNS memang kecil gan
tapi kalo agan tau Take Home Pay PNS pasti geleng-geleng dah
Quote:Original Posted By DSPLY
modus lama ini oknums pns itu byk banget triknya kalo nggarong duit negara


Udah gak heran lah, belanja 200 ribu untuk di kantor aja minta bon kosong
dan harus diakui travel agent dan hotel ikut mendapat keuntungan dari hal ini
sebagian departmen udah make metode lumpsum....
bahkan kritiknya proses penggantian nya makan waktu lama dibandingkan kalo dibayar dimuka...
dinas berikutnya udah mau jalan tapi dinas sebelumnya blom diganti... mana punya duit PNS nya.... yg ada dinas batal ato pergi dgn stengah hati..
Subsidi bbm dikurangi demi menutupi gaji mereka
Quote:Original Posted By cbcbxbc
sebagian departmen udah make metode lumpsum....
bahkan kritiknya proses penggantian nya makan waktu lama dibandingkan kalo dibayar dimuka...
dinas berikutnya udah mau jalan tapi dinas sebelumnya blom diganti... mana punya duit PNS nya.... yg ada dinas batal ato pergi dgn stengah hati..


dimana tuh gan?
makanya itu kalau mau nyaman jadilah pns, berbahagia diatas penderitaan rakyat. pns dibayar oleh negara dari pajak rakyat, oke kalau dia kaya gak masalah, tapi rakyat miskinpun wajib membayar pajak, mereka memeras keringat sampai titik darah terakhir guna memenuhi kewajiban itu, sementara para pns bisa seenaknya, ada jaminan dari negara, ada jaminan pensiun, sementara rakyat miskin siapa yang menjamin???
PNS...PNS hadeeeh....
Kasihan nih, kita sebagai pembayar pajak
Quote:Original Posted By curut77
DIMANA ADA NIAT...DISITU ADA JALAN GAN....


Quote:Original Posted By japek
dan harus diakui travel agent dan hotel ikut mendapat keuntungan dari hal ini


Quote:Ketua BPK Hadi Poernomo menyatakan praktik kongkalingkong antara PNS dan biro perjalanan dalam memberikan tiket perjalanan palsu, membuat penyimpangan anggaran perjalanan dinas semakin tinggi.


ada demand ada supply
blum lagi hotel, yg bersedia kek gitu juga (utamanya hotel2 kecil demi survive dalam persaingan dengan yg hotel berjaringan besar)
pengalaman gwe 2003-2011 :
1.sppd (surat perintah perjlnan dinas ) mrupakan secuil balas budi bupati kpd oknum pns yg support slama masa campaign
2.ajang untuk mudik or liburan bila keluarga jauh dsana ato istri , slingkuhan diluar kota
3.urusan dinas luar kota sbnrnya hny itungan jam selesai bahkan paling lama 2hari bahkan via pos or tiki jg cukup ,fakta : lumpsum luar kota/kab 5hari,antar kecamatan 3hari, antar province 12hari, scra ane dlu gol III ,ya lumyan 1 hari 970rb,
4.ongkos itungan tiket pasti jauh di atas pasaran, ane dlu keuntungan tiket rata2 100-150% , kok bisa krn smua terhitung carter seorang diri(boil, speedboat),
5.sppd untuk menutupi SAL(sisa anggaran lebih) aplg menjelang tu2p tahun betapa bahagianya para abdi rakyat

kalo cuma tiket/boarding palsu itu dah kacang goreng, scra ane dlu kwitansi pswat carteran pun lgkap!
hmmm msh byk lage modusnya, tiap kota pny karakter trsndiri, ada yg mau nambahin silahkan share ..... hehehe
Alah........ Gak usah PNS-PNS sgalaan
Skrg karyawan swasta bisa mark up anggaran juga kok
pangkas aja belanja perjalanan dinas
alihkan buat anggaran lain yg lebih bermanfaat buat rakyat
udah tau banyak penyimpangan bukannya dikurangin anggarannya malah ditambah