Kuwait (ANTARA News) - Beberapa jaringan toko swalayan Kuwait mulai memboikot produk-produk dari Iran karena dukungannya kepada pemerintah Suriah, sementara para aktivis melancarkan demonstrasi terhadap keterlibatan gerakan Hizbullah Lebanon dalam konflik Suriah.

Setidaknya sembilan koperasi masyarakat konsumen dari 50 di negara kaya minyak itu mengeluarkan pengumuman-pengumuman di media lokal Rabu mengatakan mereka telah mengeluarkan produk-produk Iran dari rak-rak toko sebagai protes terhadap dukungan Iran pada Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Organisasi-organisasi koperasi menguasai mayoritas pasar eceran di Kuwait.

Salah satu pengumuman-pengumuman itu mengatakan langkah berikutnya dalam kampanye itu adalah memecat para pekerja Iran yang bekerja pada masyarakat-masyarakat itu dan membatalkan izin tinggal mereka.

Sekitar 50.000 warga Iran bekerja di Kuwait sebagian besar dalam bidang pekerjaan dengan upah murah.

Ekspor-ekspor Iran ke Kuwait tidak banyak dan terutama produk-produk ikan dan makanan.

Sementara itu, puluhan aktivis Islam berdemonstrasi dekat kedutaan besar Lebanon Selasa petang untuk memprotes intervensi militer Hizbullah yang mendukung pasukan pemerintah Suriah melawan pemberontak.

Para pemrotes membakar poster-poster pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah.

Warga Sunni, yang merupakan lebih dari 70 persen penduduk Kuwait yang berjumlah 1,2 juta jiwa marah pada serangan pemerintah Suriah terhadap pemberontak yang sebagian besar warga Sunni dan dukungan terhadap Bashar dari Iran dan Hizbullah.

Para ulama Sunni melancarkan kampanye pengumpulan dana melalui Internet dan masjid-masjid bagi bantuan untuk rakyat Suriah dan pemberontak.

Sekitar 12 ulama terkenal Sunni Kuwait melakukan kampanye untuk mengumpulkan dana yang cukup untuk mempersenjatai 12.000 petempur dan mengirim mereka ke Suriah. Setiap petempur diperkirakan memerlukan biaya 2.500 dolar AS.

Dewan Kerja Sama Teluk, Senin mengatakan mereka akan melakukan tindakan terhadap para anggota Hizbullah.

Tindakan-tindakan itu akan berdampak pada izin tinggal mereka dan transaksi keuangan dan komersial," kata satu pernyataan Dewan Kerja Sama Teluk, mengutip satu keputusan dewan menteri kelompok itu.

Dewan Kerja Sama Teluk beranggotakan Bahrain,Kuwait, Oman, Arab Saudi Qatar dan Uni Emirat Arab.


=====

makin ruwet