Semasa hidupnya, Soekarno mendapatkan gelar Doktor Honoris Causa dari 26 universitas di dalam dan luar negeri. Perguruan tinggi dalam negeri yang memberikan gelar kehormatan kepada Soekarno antara lain Universitas Gajah Mada (19 September 1951), Institut Teknologi Bandung (13 September 1962), Universitas Indonesia (2 Februari 1963), Universitas Hasanuddin (25 April 1963), Institut Agama Islam Negeri Jakarta (2 Desember 1963), Universitas Padjadjaran (23 Desember 1964), dan Universitas Muhammadiyah (1 Agustus 1965).[34] Sementara itu, Columbia University (Amerika Serikat), Berlin University (Jerman), Lomonosov University (Rusia) dan Al-Azhar University (Mesir) merupakan beberapa universitas luar negeri yang menganugerahi Soekarno dengan gelar Doktor Honoris Causa.[34]
Pada bulan April 2005, Soekarno yang sudah meninggal selama 35 tahun mendapatkan penghargaan dari Presiden Afrika Selatan Thabo Mbeki.[10] Penghargaan tersebut adalah penghargaan bintang kelas satu The Order of the Supreme Companions of OR Tambo yang diberikan dalam bentuk medali, pin, tongkat, dan lencana yang semuanya dilapisi emas. Soekarno mendapatkan penghargaan tersebut karena dinilai telah mengembangkan solidaritas internasional demi melawan penindasan oleh negara maju serta telah menjadi inspirasi bagi rakyat Afrika Selatan dalam melawan penjajahan dan membebaskan diri dari apartheid. Acara penyerahan penghargaan tersebut dilaksanakan di Kantor Kepresidenan Union Buildings di Pretoria dan dihadiri oleh Megawati Soekarnoputri yang mewakili ayahnya dalam menerima penghargaan.
tambahan dari ane Soekarno pernah berkata INDONESIA harus jadi macan asia!!

Kata Kata Bijak Soekarno
1. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini syarat itu ! Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka, dari pada makan bestik tetapi budak. [Pidato HUT Proklamasi, 1963]
2. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. (Pidato Hari Pahlawan 10 Nop.1961)
3. Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.
4. Jadikan deritaku ini sebagai kesaksian, bahwa kekuasaan seorang presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan yang langgeng hanyalah kekuasaan rakyat. Dan diatas segalanya adalah kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa.
5. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat suatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
6. Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.
7. Bangunlah suatu dunia di mana semua bangsa hidup dalam damai dan persaudaraan
8. Janganlah mengira kita semua sudah cukup berjasa dengan segi tiga warna. Selama masih ada ratap tangis di gubuk-gubuk pekerjaan kita selesai ! Berjuanglah terus dengan mengucurkan sebanyak-banyak keringat.
9. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia
10. Tidak seorang pun yang menghitung-hitung: berapa untung yang kudapat nanti dari Republik ini, jikalau aku berjuang dan berkorban untuk mempertahankannya
11. Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta! Masa yang lampau adalah berguna sekali untuk menjadi kaca bengala dari pada masa yang akan datang.

SUMBER 1

SUMBER 2

Presiden Soeharto telah berhasil meletakkan kerangka tinggal landas dgn capaian-capaian bidang ekonomi antara lain:
1. Berhasil meningkatkan pertumbuhan Indonesiadari minus 2,25 pd thn 1963 mnjdi naik tajam sebesar 12% pada thn 1969
2. Pertumbuhan Indonesia yang tinggi dan berkelanjutan (mulai tahun 1967 s/d 2007) menjadikan Indonesia digolongkan kedalam ekonomi industri baru (Newly Industrializing Economies, NIEs) Asia Tenggara.Capaian prestasi ini menjadikan Indonesia (bersama Malaysia dan Thailand) digolongkan sebagai “Keajaiban Asia”.
3. Indonesia juga mengalami peningkatan penanaman modal dan perbaikan sumber daya manusia
4. Sektor pertanian juga tumbuh cepat yang didukung dengan peningkatan produktivitas padi. Pada awal pemerintahan Presiden Soeharto, Indonesia masih menjadi pengimpor beras terbesar di dunia. Pada tahun 1969 produksi beras Indonesia hanya 12 juta ton, namun meningkat pesat menjadi 28 juta ton pada tahun 1980-1989 dan menjadikannya sebagai negara swasembada beras. Prestasi ini mengundang kekaguman internasional sehingga pada tanggal 14 November 1985, Presiden Soeharto diundang untuk mempaparkan kunci-kunci keberhasilan pembangunan pangan di Indonesia, dalam forum sidang organisasi pangan dan Pertanian PBB (FAO). Produksi beras mengalami peningkatan sebesar 7.5 juta ton dalam periode tahun 1970-1979 dan 15 juta ton selama periode tahun 1980-1989. Pada akhir 1990-1999 produksi beras hanya meningkat 5,6 juta ton sebagai dampak krisis politik 1998.
5. Berhasil menyediakan kebutuhan papan. Selama periode 1978-1983 melalui Perum Perumnas pemerintah telah membangun 209.872 unit perumahan dan selama pemerintahan Presiden Soeharto secara keseluruhan telah terbangun 441.923 unit rumah. Selama periode 1978-1983 Perum Perumnas telah menjadi perintis munculnya kawasan pemukiman bagi penduduk kalangan menengan ke bawah. Melalui kebijakan KPR (Kredit Kepemilikan Rumah), masyarakat juga dipermudah dalam penyediaan rumah tempat tinggal.
6. Pemerintahan Presiden Soeharto berhasil melakukan pengendalian pertumbuhan penduduk. Pada tahun 1967 pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Keberhasilan ini dicapai melalui program Keluarga Berencana Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program pengendalian kependudukan di Indonesia diawali dengan ditandatanganinya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967 sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak-hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial. Atas keberhasilan Indonesia ini, Direktur UNICEF James P. Grant memuji Indonesia karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. Grant bahkan mengemukakan apa yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi.
7. Melalui kebijakan anggaran berimbang, Pemerintahan Presiden Soeharto juga dinilai berhasil menekan inflasi dibawah 10%, rata-rata defisit neraca berjalan 2,5% dari PDB dan mempertahankan cadangan devisa mendekati jumlah kebutuhan impor kurang lebih 5 bulan. Selain kebijakan anggaran berimbang, pemerintahan juga mempertahankan kebijakan moneter secara hati-hati, mengupayakan tingkat kurs yang kompetitif dan mempertahankan sistem devisa bebas untuk menarik investasi dengan mengantisipasi perubahan situasi pasar dunia. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sasaran stabilitas ekonomi makro, yaitu terkendalinya inflasi dan defisit neraca berjalan.
8. Selain berhasil mengendalikan inflasi, pemerintahan Presiden Soeharto berhasil dalam melakukan pengelolaan utang luar negeri. Sebagaimana dipaparkan Widjoyo Nitisastro dalam bukunya berjudul “Pengalaman Pembangunan Indonesia” yang terbit tahun 2010, mengungkapkan bahwa pada tahun 1966 Indonesia sebenarnya sedang menunggak utang. Pada saat itu terdapat dua jenis pinjaman yaitu utang lama (yang diadakan sebelum 30 Juni 1966) dan utang baru (yang diadakan setelah 30 Juni 1966). Terdapat beberapa macam pinjaman lama yaitu utang kompensasi nasionalisasi perusahaan Hindia Belanda kepada pemerintah Belanda dan hutang-hutang lain (kira-kira 2,1 miliar dollar AS) kepada sekitar 30 negara besar dan kecil baik dari negara-negara Eropa Timur (terutama Uni Soviet), Amerika Serikat, Eropa Barat dan Jepang.
Untuk menjaga etika hubungan internasional maka diadakan pembicaraan dengan negara-negara tersebut dan akhirnya dicapai kesepakatan dengan negara-negara Paris Club pada bulan April 1970 untuk penyelesaian tunggal dan menyeluruh utang-utang Indonesia dengan kesepakatan:

1. Pembayaran utang pokok dilakukan dengan mencicil selama 30 tahun dari 1970 sampai dengan tahun 1999.
2. Pembayaran atas bunga yang sudah disepakatidilakukan selama 15 tahun dari 1985 sampai 1999.
3. Utang yang dijadwalkan kembali tersebut bebas bunga.
4. Indonesia mempunyai pilihan untuk menunda sebagian dari utang yang jatuh tempo pada delapan tahun pertama ke delapan tahun terakhir, yakni 1992-1999, dengan bunga sebesar empat persen pertahun.

Pemerintahan Presiden Soeharto melakukan pengelolaan utang secara hati-hati dalam jmlh seperlunya&mengalokasikannya utk biaya kegiatan pembangunan yang produktif. Kehati-hatian ini tampak dari jumlah hutang Indonesia selama era Orde Baru dengan era reformasi. Selama 32 tahun memerintah, pemerintahan Presiden Soeharto mencatatkan utang sekitar Rp.46,88 triliun per tahun. Jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan 10 tahun pemerintahan reformasi yang mencatatkan utang sebesar Rp. 111,4 triliun per tahun. Pada saat mengundurkan diri pada bulan Mei 1998, Presiden Soeharto mencatatkan utangsebesar Rp. 553 triliun. Sedangkan 10 tahun pemerintahan reformasi telah mencatatkan utang sebesar Rp. 1667 triliun.
komitmen Presiden Soeharto mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa tercermin dalam pengembangan industri-industri strategis berbasis high tech. Melalui Kepres No.59 Tahun 1983, ia menetapkan 10 BUMN strategis dan dalam perkembangannya bertambah dengan sejumlah industri strategis lainnya. Beberapa BUMN strategis pada era reformasi telah dijual (privatisasi) dengan alasan efisensi. BUMN-BUMN strategis berbasis high tech yang dibangun atau dikembangkan pada era pemerintahan Presiden Soeharto antara lain:
Industri Strategis Era Presiden Soeharto
Prestasi pembangunan yang telah ditorehkan Presiden Soeharto telah secara nyata mengarahkan Indonesia untuk melaju dalam track terwujudnya tinggal landas dalam dua tahap pembangunan jangka panjang. Terdapat sinyalemen kuat beberapa kalangan yang bermain dalam memanfaatkan krisis ekonomi dan moneter termasuk kelompok kepentingan internasional yang targetnya untuk mengendalikan potensi-potensi strategis Indonesia —dengan menumbangkan Presiden Soeharto— dan hal itu tidak direncanakan secara tiba-tiba. Potensi besar Indonesia harus dikendalikan dan penjatuhan Presiden Soeharto merupakan rute paling pendek menghentikan agenda tinggal landas serta penguasaan aset-aset strategis Indonesia.
Agenda kepentingan internasional itu tercermin dari Bill Clinton yang merasa perlu mengungkapkan pelepasan dukunganya terhadap Presiden Soeharto pada saat kampanye presiden Amerika Serikat tahun 1992. Sebagaimana dikutip Lee Kuan Yew melalui bukunya berjudul “From Third World to First “ (2000) dengan sub judul “Indonesia: From Foe to Friend”, dalam kampanye 1992 itu Bill Clinton mengungkapkan sebagai berikut:

1 “Mereka tetap tidak berubah untuk memenuhi kebutuhan ditegakkannya demokrasi, pemberantasan korupsi dan pelaksanaan HAM. Perang dingin telah usai. Tidak ada lagi alasan untuk “memanjakan” (molly-coddle) Soeharto”

2 Fadli Zon dalam bukunya berjudul “Politik Huru Hara Mei 1998” juga mengungkapkan pernyataan Michel Camdesus, Direktur IMF yang menyatakan bahwa apa yang dilakukan IMF di Indonesia tidak lain sebagai katalisator jatuhnya Pemerintahan Soeharto. Sebagaimana dikutif New York Times, Camdesus menyatakan “We created the conditions that obliged President Soeharto leave his job”

3. Dua penyataan dari dua tokoh berpengaruh internasional itu mengindikasikan bahwa telah sejak lama Presiden Soeharto —dengan agenda tinggal landas-nya— menjadi target untuk ditumbangkan. Setelah itu aset-aset strategis Indonesia —dengan alasan efisiensi— mulai berpindah kepemilikan kepada pihak asing yang bermarkas di Singapura.
Menjelang krisis ekonomi-moneter-politik di Indonesia (tahun 1997-1998), Presiden Soeharto juga bersitegang dengan Jepang dalam upayanya memutus ketergantungan teknologi dan produk otomotif dari Jepang. Melalui Inpres No. 2/1996 pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk membangun mobil nasional dengan beberapa fasilitas, terutama bebas pajak impor barang mewah. Pada tahun pertama Mobnas ditargetkan memiliki local content, sebesar 20%, dan pada tahun kedua 40% serta 60% pada tahun ketiga. Komponen-komponen untuk mobil nasional dapat diimpor bebas bea masuk dan bebas kewajiban pajak-pajak lain selama tiga tahun pertama. Sementara produsen mobil lain tetap dikenakan kewajiban untuk membayar bea masuk 100%

4. Permasalahannya terletak pada joint partner yang kali ini tidak melibatkan Jepang —yang dinilai Presiden Soeharto tidak ber-iktikad baik dalam alih teknologi selama 20 tahun lebih kerjasamanya dengan Indonesia— yang keberadaannya sebagai salah satu investor terbesar bagi pembangunan Indonesia dan merupakan pemasok produk otomotif ke Indonesia. Joint partner proyek Mobnas ini adalah KIA, perusahaan otomotif terbesar ketiga di Korea Selatan yang dinilai ber-iktikad baik melakukan transfer teknologi. Melalui Keppres No. 42/1996 pemerintah mengijinkan kerjasama Mobnas dibuat diluar negeri sejauh memenuhi syarat dalam kriteria muatan lokal dan dibuat pekerja-pekerja Indonesia. Melalui keputusan Menperindag, PT Timor Putra Nasional (PT TPN) —yang dimiliki Tomy Soeharto— sebagai perintis mobnas, karena dinilai sebagai satu-satunya perusahaan yang memiliki persyaratan untuk menjalankan proyek tersebut. Kebijakan ini tentunya memukul produsen otomotif Jepang yang telah menguasai pasar otomotif Indonesia selama lebih dari dua puluh tahun.

Jepang yang didukung Amerika Serikat membawa permasalahan ini ke meja WTO namun dibalas oleh Presiden Soeharto dengan realitas ketergantungan Jepang terhadap kebutuhan minyak mentah dari Indonesia untuk keperluan industrinya serta ancaman Asosiasi Importir Indonesia (GINSI) untuk memboikot produk-produk Jepang jika WTO menjatuhkan sanksi secara tidak adil kepada Indonesia. Begitu seriusnya kebijakan mobnas bagi Jepang membuat PM Jepang Ryutaro Hashimoto menanyakan langsung kepada Pemerintah Indonesia dalam kunjunganya ke Jakarta pada bulan Januari 1997. Presiden Soeharto menjelaskan bahwa alasan memilih perusahaan Korea Selatan sebagai joint partner PT TPN bukan dilatarbelakangi alasan diskriminasi, akan tetapi murni pertimbangan ekonomi. Kerelaan KIA Corporations mentransfer teknologinya secara ekonomi menguntungkan Indonesia.

Melihat latar belakang mencuatnya kasus ini, tidak mustahil kalangan produsen otomotif Jepang dan para principle-nya di Indonesia memiliki kontribusi besar terhadap menyeruaknya tudingan itu yang kemudian digemakan seiring tuntutan reformasi politik tahun 1998. Proyek mobnas pada akhirnya mengalami kegagalan seiring keputusan pengunduran diri Presiden Soeharto sehingga ketergantungan terhadap teknologi dan produk otomotif dari luar negeri (khususnya Jepang) semakin tidak bisa dihindari.
Presiden Soeharto juga menampakkan kegigihannya manakala memperoleh tekanan agar struktur APBN tahun 1998 disesuaikan dengan keinginan IMF. Begitu pula dengan tekanan internasional — trmasuk melalui Lee Kuan Yew, Menteri Senior Negara Singapura— terhadap pencalonan BJ Habibie sbgi calon wakil presiden pilihannya. Habibie dikenal sbg ujung tombak Presiden Soeharto dalam pengembangan industri strategis dan keberadaanya sbg wapres akan mendorong percepatan kemandirian industri-industri strategis Indonesia berbasis high tech. Presiden Soeharto tentu menolak tekanan dan campur tangan IMF yang terlalu dalam karena menyadari implikasinya terhadap kemandirian dan kedaulatan bangsa.
Pernyataan Bill Clinton dalam kampanyenya tahun 1992 dan tekanan-tekanan internasional pada saat Indonesia menghadapi krisis ekonomi tahun 1997/1998 merupakan bukti kuat adanya peranan kelompok2 kepentingan internasional dalam krisis politik tahun 1998. Agenda mereka bukan hanya menjatuhkan Presiden Soeharto dari jabatannya, akan tetapi untuk memutus keberhasilan Indonesia dari tahapan-tahapan tinggal landas —termasuk penguasaan aset-aset dan potensi strategis— sehingga keberadaannya tetap dapat dikelola sebagai pasar bagi produk negara-negara maju. Membiarkan Indonesia tumbuh menjadi negara yang mandiri berarti terlepasnya kendali Asia Tenggara dimana Indonesia menjadi regional leader-nya.
Keterputusan agenda tinggal landas akibat krisis ekonomi dan moneter barangkali tidak akan terlalu parah —dan dapat dilanjutkan kembali— manakala terdapat soliditas komponen bangsa. Permasalahannya terdapat banyak pelaku dalam peristiwa reformasi 1998 yang didalamnya mengusung agenda pragmatisnya masing-masing sehingga soliditas bangsa tidak bisa segera terwujud. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diwarnai beragam instabilitas (keamanan, politik, pemerintahan dan ekonomi) sehingga keberlangsungan agenda tinggal landas menjadi terbengkalai.
Target mengantarkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan dari 20 besar negara di dunia pada tahun 2005, hanya bisa diwujudkan dengan predikat sebagai “the emerging market” atau negara yang pasarnya sedang tumbuh dengan stabil dan dalam hal ini merupakan bahasa halus dari “tempat pembuangan produk negara-negara maju”. Sedangkan target tinggal landas (setara dengan negara maju pada tahun 2019/2020) dengan struktur perekonomian yang didukung industri pertanian dan industri strategis yang kuat justru semakin menjauh. Bahkan sejumlah ahli ekonomi menyatakan telah terjadi de-industrialisasi pada era reformasi. Segala jerih payah untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian ekonomi bangsa itu kini harus ditata kembali. Kegagalan ini merupakan kegagalan bersama sebagai sebuah bangsa yang dalam proses transisi tahun 1998 tidak bisa memetakan secara akurat siapa lawan dan siapa pengkianat bangsa yang sesungguhnya.
=> banyak yang ane cut gara2 ga cukup lengkapnya ke TKP aja gan

SUMBER

sama

makasih buat agan Magnaviousbuat ijo2 nya

http://www.kaskus.co.id/thread/51a25...nya-negeri-ini
http://www.kaskus.co.id/post/51b7d04...2acf565400000a
http://www.kaskus.co.id/post/51b7e0a...cb17fe2f000012