Golkar Akan Gugat Bimas Kristen Kemenag
Kamis, 06/06/2013 - 12:24

JAKARTA, (PRLM).- Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai akan segara menggugat Kementerian Agama (Kemenag) RI Bimas Kristen terkait kriminalisasi pendidikan yang terjadi di Universitas Kriten Papua (UKIP), pemalsuan 20 dokumen mahasiswa pasca sarjana yang diplagiat dan dibajak oleh Sekolah Tinggi Teologi (STT) Kingdom, Bali.

“Kita akan gugat Kemenag RI Bimas Kristen, karena langkah itu jelas telah mencederai dunia pendidikan sebagai sumber generasi masa depan bangsa ini. Itu menyangkut moralitas dunia akademis, dan intelektual. Kalau saja sudah ada kriminalisasi terhadap Al Quran, masak kini ada kriminalisasi terhadap Al Kitab,” tandas Yorrys yang didampingi mahasiswa S2 dari UKIP Papua, Sorong itu di Gedung DPR RI Jakarta.

Padahal, lanjut Yorrys, UKIP itu sudah meluluskan 20 mahasiswa S2 teologi dan pendidikan agama Kristen dari proses ujian lokal. Seperti tertuang dalam SK Rektor UKIP SK.007/REK-UKIP/03/2012, tanggal 8 Maret 2012. “Apalagi, pembajakan dokumen itu diduga untuk meligitimasi dan memperkokoh eksistensi STT sebagai lembaga pendidikan yang masih baru, yang membutuhkan kepercayaan dari masyarakat, maka kita harus melawan,” tambah politisi asal Papua itu.

Menurut dia, pemalsuan dokumen tersebut terkait dengan pemalsuan ijazah yang mengatasnamakan lembaga STT Kingdom, Bali, dan telah dilakukan secara massif dan mendapat dukungan lembaga STT. Bahkan, STT sudah melakukan prosesi wisuda dan dihadiri oleh Bimas Kristen. “Jadi, kriminalisasi itu tak dilakukan sendiri, tapi dapat dukungan dari oknum pejabat, yaitu Kemenag RI Bimas Kristen,” ujarnya.

Dengan demikian pihaknya yang mewakili civitas akademika UKIP Sorong, Papua, mengutuk keras tindakan kriminalisasi tersebut, karena telah menodai keluhuran nilai-nilai dan tujuan pendidikan yang luhur. Oleh sebab itu, jalan satu-satunya adalah harus diproses secara hukum. “Kita dan UKIP sepakat menggugat Kemenag RI Dirjen Bimas Kristen ke pengadilan,” pungkasnya.
golkar gembel

Priyo Dinilai Salahgunakan Kuasa
04 Juni 2013 | 18:53 wib
SALATIGA, suaramerdeka.com - Kunjungan Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin Bandung, dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Semestinya hal itu tidak dilakukannya, apalagi bila kunjungan ke Sukamiskin tidak masuk agenda kerja pimpinan DPR.
Hal tersebut diungkapkan Ketua Bersama Pusat Studi Antikorupsi dan Good Governance Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, Theofransus Litaay, kepada suaramerdeka.com, melalui layanan pesan telepon genggam, Selasa (4/6).
"Semestinya PBS (Priyo Budi Santoso) tidak melakukan hal ini, karena jika tidak ada dalam agenda kerja pimpinan DPR maka langkah tersebut masuk penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power)," ujarnya.
Kunjungan Priyo ke Lapas Sukamiskin menjadi sorotan publik. Di lapas yang kini menjadi tempat konsentrasi penahanan terpidana korupsi itu, ia menemui politikus Partai Golkar yang menjadi terpidana kasus korupsi , Fadh El Fouz. Priyo juga
bertemu beberapa terpidana lainnya.
Priyo beralasan kedatangannya tersebut dalam rangka inspeksi mendadak. Namun Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsuddin mengaku tidak menerima laporan sidak.
Sementara Wakil Ketua Badan Kehormatan DPR Siswono Yudhohusodo menyatakan akan menyelidiki kunjungan Priyo karena diduga tidak terkait tugas sebagai anggota Dewan.
Theo menambahkan, kunjungan Priyo menemui Fahd dengan alasan sidak, adalah salah satu penggunaan jabatan untuk kepentingan pribadi. Pasalnya, mereka memiliki keterkaitan kepentingan dalam kasus hukum. Akibatnya terjadi benturan kepentingan.
"Sebagai seseorang dalam tingkatan pimpinan lembaga tinggi negara, seharusnya PBS menghormati proses hukum dan etika." tandas Theo.

ya elah GOLKAR lagi kelakuan korupsi nomber satu masih ngurusi urusan orang lain dasar golkar tuh urus ketua golkar sanah main lumpur mulu