SBY dan Hilmiserta LHI

SBY & Hilmi Bertemu, PKS Melunak Soal BBM
Rabu, 5 Juni 2013 | 11:46 WIB

inilah..com, Jakarta - Dalam rapat Sekretariat Gabungan (Setgab) yang membahas penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, kemarin malam, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak hadir. Anggota Majelis Syuro PKS Tifatul Sembiring menjelaskan, pihaknya tidak hadir karena Presiden PKS Anis Matta berkegiatan di luar kota.

Partai koalisi lain tidak perlu khawatir terhadap absennya Anis. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin, membahas rencana penaikan harga BBM bersubsidi. "Jadi di luar pertemuan itu sudah ada pertemuan antara ustaz Hilmi dengan Presiden SBY," imbuhnya, Jakarta, Rabu (5/6/2013).

Bahkan, Tifatul mengaku bertanya langsung kepada Hilmi soal hasil pertemuan itu. "Ustaz Hilmi sudah menyatakan persetujuan beliau tentang kebijakan yang akan diambil Pak SBY," ucapnya. Majelis Syuro merupakan penentu kebijakan partai. PKS akan menggelar rapat dewan pimpinan tingkat pusat partai (DPTP) agar fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat satu sikap
[url]http://nasional.inilah..com/read/detail/1996619/sby-hilmi-bertemu-pks-melunak-soal-bbm#.Ua_bAtLfCfc[/url]


PKS: Negara Wariskan Hutang Melalui BLSM
Kamis, 06 Juni 2013 04:18 wib


Presiden PKS Anis Matta

PASURUAN - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta, mengungkapkan, pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kepada tidak akan menyelesaikan persoalan penghematan anggaran negara. Sebaliknya, pengalihan subsidi dengan cara membagi-bagikan uang kepada rakyat miskin justru akan membebani generasi penerus.

Menurut Anis Matta, uang yang dirupakan dalam program bantuan langsung kepada masyarakat ini didapatkan pemerintah dari sumber dana hutang luar negeri. Hutang negara ini akan semakin menumpuk seiring lengsernya pemerintahan Presiden SBY pada tahun depan. "Pemerintah akan menaikkan harga BBM dengan harapan bisa mengurangi subsidi. Namun subsidi yang dipindahkan ketempat lain ini tidak akan menyelesaikan masalah. Uang yang dibagi-bagi kepada masyarakat berasal dari hutang luar negeri," kata Anis Matta saat dialog dengan tokoh masyarakat di Ponpes Kramat, Kraton Kabupaten Pasuruan, Rabu (6/6/2013).

Anis mengatakan, hingga saat ini hutang negara yang terus menumpuk telah mencapai angka lebih dari Rp2.000 triliun. Beban hutang ini tentu saja akan ditanggung generasi dan pemimpin yang akan datang. "PKS menolak kenaikan harga BBM. Karena dari aspirasi yang kami serap, 85 persen rakyat Indonesia menolak kenaikan harga BBM," tandas Anis Matta.

Pihaknya tidak mempersoalkan perbedaan sikap dengan kadernya yang berada dalam kabinet pemerintahan SBY. Sebagai negara yang menganut sistem Presidensial, menteri-menteri wajib membantu presiden dalam menjalankan kebijakan yang diambil. Sementara tugas di DPR adalah menyerap aspirasi masyarakat. "Kalau mau mengurangi subsidi, jangan dipindahkan ketempat lain. Ini ada masalah dalam cara berfikirnya," tegas Anis Matta.

Ia menyarankan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan energi, khususnya dibagian hulu. Pihaknya akan menerima usulan kenaikan BBM, jika proposal yang diajukan pemerintah sangat bagus. Sebaliknya, PKS akan menolak jika proposal pemerintah justru akan menyengsarakan rakyat. "Tahun 2005, kami menyetujui kenaikan harga BBM, karena memang bagus proposalnya. Tahun 2012 lalu kami menolak usulan kenaikan BBM, seperti juga pada saat ini," katanya.
http://news.okezone.com/read/2013/06...g-melalui-blsm




PKS hanya Nolak Kenaikan BBM aja, tapi Mau Nerima BLSM-nya!
PKS Bakal Setujui Pemberian BLSM
Senin, 03-06-2013 11:57

JAKARTA, PESATNEWS- Pemerintah pada bulan ini akan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang diikuti dengan pemberian Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) sebagai bentuk kompensasi atas kenaikkan harga BBM tersebut. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sampai saat ini belum mengambil keputusan resmi apakah menolak atau menerima pemberian BLSM tersebut. Anggota Majelis Syuro PKS, Salim Segaf Al Jufri mengatakan pendapat kader-kader PKS di fraksi dan DPP yang beredar di media massa bahwa PKS menyetujui pemberian BLSM, belum secara resmi. Baru pendapat kader PKS secara pribadi.

Keputusan resmi PKS terkait BLSM tersebut, lanjut Salim, akan diambil dengan melibatkan DPP, Majelis Pertimbangan Partai (MPP), Ketua Majelis Syuro PKS, Fraksi PKS, yang akhirnya menjadi keputusan resmi PKS menerima pemberian BLSM. "Saya yakin keputusannya juga akan setuju, karena keputusannya berpihak kepada orang miskin," kata Salim Segaf Al Jufri, Minggu (2/6/2013) malam. Menteri Sosial (Mensos) ini menjelaskan pemberian BLSM ini lebih ditunjukan kepada masyarakat secara fisik, bukan pemberian berupa barang atau material. "Kita akan jelaskan bahwa subsidi itu sebenarnya pada orang, bukan barang. Di negara manapun yang disubsidi itu orang, tapi kalau yang disubsidi itu barang yang menikmati orang menengah," jelasnya.

Salim mengungkapkan, dengan dinaikkannya BBM ini, sebenarnya terdapat kompensasi/subsidi untuk kalangan menengah dan menengah ke atas. Subsidi tersebut, kata Salim, berasal dari kenaikan harga BBM bersubsidi dari Rp 4500 ke Rp 6500, yakni sebesar Rp 2000 yang akan diberikan kepada rakyat yang tidak mampu. "Saya pikir itu lebih baik daripada memberikan kepada yang jauh lebih kaya," tutup Salim Segaf Al Jufri
http://www.pesatnews.com/read/2013/0...pemberian-blsm

------------------------

Ulama menemui penguasa, dalam adab ulama-ulama salaf ... hal itu sudah dianggap perbuatan tercela! Layaknya itu, justri sang penguasa yang bertandang ke Ulama, minta nasehat kebaikan bagi rakyat dan negerinya, bukan minta dukungan untuk membuat kebijakan yang justru akan menyengsarakan rakyatnya. Siapa yang berani mengatakan, kenaikan BBM tak akan menyengsarakan rakyat? akan memambah barisan penduduk dibawah garis kemiskinan?